Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun, dianggap sejumlah pihak kental nuansa politis. Sebabnya, MK mengabulkan seluruh isi gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Sebanyak 5 dari 9 hakim MK bersepakat bahwa aturan masa jabatan pimpinan KPK yang selama ini berbeda dengan lembaga independen lainnya, telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan diskriminatif. Oleh karena itu, mereka berpandangan masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen lain menjadi lima tahun. (CNN Indonesia, 26-5-2023).
Tidak Hanya Pimpinan KPK
Perihal ini, Juru Bicara MK Fajar Laksono menyatakan putusan soal gugatan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun tersebut langsung berlaku. Dengan demikian, Ketua KPK Firli Bahuri dan kawan-kawan mendapat penambahan masa jabatan selama setahun hingga Desember 2024. Terlebih dalam putusan tersebut, MK tidak hanya memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, tetapi juga Dewan Pengawas (Dewas) KPK sehingga turut bertambah satu tahun ke depan.
Ketentuan Pasal 37 A UU 19/2019 menyatakan, “Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.” Namun, menurut MK, putusan perpanjangan masa jabatan Dewas KPK ini dalam rangka menjaga konsistensi dan harmonisasi pengaturan masa jabatan dengan pimpinan KPK.
Perihal ini, Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa sebaiknya semua pihak menunggu Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) baru terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tersebut sebagaimana putusan MK.
Turut merespons hal ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai perpanjangan masa jabatan pimpinan dan dewan pengawas KPK akan membuat pemberantasan korupsi makin efektif. Pasalnya, pimpinan KPK akan memiliki waktu yang cukup dalam memberantas korupsi. Meski demikian, Ma’ruf tidak menjelaskan lebih lanjut hubungan antara perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tersebut dan Pemilu 2024 sebagaimana kekhawatiran sebagian pihak.
Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengatakan pemerintah akan taat pada undang-undang. Dengan kata lain, Pratikno menyatakan bahwa pemerintah akan mengikuti keputusan MK terkait masa jabatan pimpinan KPK.
Aneh dan Politis
Gugatan Nurul Ghufron tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu diajukan sejak Oktober 2022. Awalnya, ia hanya menggugat batas usia pimpinan KPK. Belakangan, petitum dalam gugatannya ditambah soal perpanjangan masa jabatan. Ghufron beralasan, niatnya memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK itu untuk menyesuaikan dengan lembaga-lembaga lain.
Di samping itu, alasan Ghufron tampaknya bisa mentah di lapangan. Pasalnya, semua orang tahu bahwa saat ini sedang panas-panasnya tahun politik. Tahun depan adalah gelaran pesta demokrasi akbar. Beragam kepentingan otomatis turut berkecamuk untuk ambil bagian. Jadi, alasan penyesuaian masa jabatan dengan lembaga lain justru terkesan aneh.
Belum lagi menguatnya sinyal-sinyal politis untuk mengamankan sejumlah kasus di KPK hingga Pilpres 2024 selesai. Meski belakangan ini bermunculan kasus-kasus korupsi berjemaah, tetapi perpanjangan masa jabatan Firli cs—berdasarkan rekam jejaknya—tampak lebih berpeluang untuk menyasar kubu oposisi/lawan politik.
Inkonsistensi MK?
Sejumlah anggota Komisi III DPR mengkritisi putusan MK yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK hingga langsung berlaku untuk komisioner lembaga antirasuah saat ini.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyebut MK inkonsisten dalam putusan yang mengubah masa jabatan Pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun. Arsul menyoroti perbedaan putusan MK soal masa jabatan pimpinan dan usia minimal pimpinan KPK itu dengan kasus serupa yang terjadi pada saat sejumlah warga mengajukan uji materi pada UU 7/2020 tentang MK.
ia juga menjelaskan ketika MK menghadapi gugatan uji materiil terhadap UU MK yang menyoal masa jabatan, hakim konstitusi justru menolak gugatan tersebut, bahkan tidak menganggapnya bertentangan dengan keadilan. Namun, sikap MK kini justru berlainan dalam uji materiil UU KPK.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga mengaku bingung terkait putusan MK tersebut. Sahroni mempertanyakannya sebab semestinya hal itu menjadi kewenangan DPR selaku pembuat undang-undang. Akan tetapi, dalam kasus ini malah MK yang memutuskan perpanjangan suatu jabatan lembaga.
Hukum Rawan Tersandera
Peneliti Pusat Studi Anti-Korupsi (Saksi) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menilai putusan MK tersebut tidak masuk akal. Ia berpendapat argumentasi lima hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron lemah dan menyimpang dari dua Pasal dalam UU KPK yang mengatur syarat batas usia calon pimpinan KPK dan periodisasi jabatan pimpinan KPK. Menurutnya, KPK ini lembaga penegak hukum yang makin panjang masa jabatannya justru makin terbuka pula potensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).
Peluang ini menunjukkan bahwa hukum juga makin rawan tersandera oleh kepentingan tertentu. Sudahlah rekam jejak pimpinan KPK belakangan ini memang tidak begitu mulus, ditambah adanya perpanjangan masa jabatan pimpinannya, sangat mungkin membuat hukum seputar korupsi juga makin rawan diperjualbelikan.
Apalagi kita juga mengetahui bahwa dalam sistem demokrasi, uanglah yang berkuasa lebih dari apa pun. Siapa saja yang memiliki uang atau invisible hand (tangan tersembunyi) yang mendukungnya, pasti dimenangkan. Dampak lebih lanjutnya, tentu akan makin banyak muncul motif-motif korupsi yang baru. Koruptor bukannya semakin takut, tetapi malah makin menikmati perbuatan korup.
Amanah Menjabat
Korupsi maupun bongkar pasang aturan berdasarkan kepentingan tertentu—terutama uang—adalah karakter sistem demokrasi yang landasannya sekularisme sehingga meminggirkan kedaulatan hukum tertinggi yang membuat manusia takut berbuat dosa. Bagi para pejabat era demokrasi, menjabat adalah masa untuk memperkaya diri, jauh dari keyakinan bahwa jabatan adalah amanah yang mengandung pertanggungjawaban di Hari Akhir.
Ini memang paradigma yang umum di kalangan mereka. Ini karena demi jabatan tersebut, mereka juga harus merogoh kocek fantastis, terlebih yang melalui momen pesta demokrasi. Belum lagi demi setoran pemasukan ke parpol pendukung, nafsu korupsi pun makin menggila karena besarnya tuntutan materi.
Namun, adanya upaya-upaya politis yang sengaja diatur untuk makin memandulkan para penegak hukum di lembaga antirasuah, jelas menyebabkan proses penegakan hukum dan amanah menjabat juga makin terdistorsi. Hukum jadi lebih mudah tergratifikasi, sedangkan para pejabat makin jauh dari sikap amanah alih-alih memikirkan urusan rakyat. Finalnya, kedaulatan hukum juga makin terhina. Astagfirullah.
Semua ini sungguh berbeda dengan penegakan hukum di dalam sistem Islam (Khilafah) yang meniscayakan kedaulatan berada di tangan syariat. Kebenarannya tidak dapat diganti sesuka hati karena sudah ada ketentuan dari Allah Taala. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah [2] ayat 147, “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.”
Kita juga patut merenungi kisah Umar bin Abdul Aziz yang justru bersedih hati ketika terpilih menjadi khalifah. Beliau adalah sosok yang sangat terkenal kezuhudannya hingga dianggap sebagai satu-satunya khalifah yang kesalehan dan keadilannya disederajatkan dengan khulafaurasyidin. Dikisahkan, beliau menggigil karena membayangkan bahwa jabatan seorang khalifah tidak terlepas dari kesukaran dan tanggung jawab. Beliau sadar, urusan umat adalah tanggung jawabnya.
Beliau juga sadar, jabatan adalah amanah sekaligus “cobaan kenikmatan” yang sangat berat. Bagi beliau, jabatan bukanlah peluang untuk memperkaya diri dan menindas bawahan atau rakyat. Sebaliknya, ada beban di dalamnya untuk melindungi dan menyejahterakan umat. Beliau bahkan tidak mau aji mumpung menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan diri dan keluarganya. Masyaallah. Namun, apa kabar dengan pejabat saat ini? Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
