Penulis: Juanmartin
Muslimah News, OPINI — Obligasi berwawasan hijau (green bond) yang PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) terbitkan, mendapat sambutan investor global. PGEO berhasil membukukan US$400 juta dalam penerbitan green bond pada 27-4-2023. Dana ini digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) proyek-proyek pengembangan sumber daya geotermal yang telah dilakukan guna menyediakan akses ke energi bersih dan ramah lingkungan yang andal dan terjangkau.
Green bond PGEO menjadi bond premium di secondary market yang tercatat pada Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) atau Bursa Efek di Singapura. Bunga green bond yang PGEO peroleh pun sangat kompetitif, yakni sebesar 5,15%.
Direktur Keuangan PGEO Nelwin Aldriansyah mengungkapkan, dari nilai penerbitan green bond ini, PGEO berhasil mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 8,25 kali atau senilai US$3,3 miliar. (liputan6[dot]com).
Potensi Geotermal Indonesia
Jika merujuk pada terminologinya, “geo” memiliki arti ‘bumi’ dan kata “thermal” memiliki arti ‘panas’. Jadi, geothermal memiliki arti ‘panas bumi’. Energi panas bumi sendiri ada dan disimpan di dalam inti bumi. Jika membandingkannya dengan bahan bakar fosil, panas bumi merupakan sumber energi bersih dan hanya melepaskan sedikit gas rumah kaca.
Berdasarkan UU 27/2003 tentang Panas Bumi, sumber daya panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak terpisah dalam suatu sistem panas bumi. Untuk pemanfaatannya, perlu proses penambangan yang berguna untuk pembangkit tenaga listrik dan manfaat lainnya.
Sekitar 40% cadangan energi geotermal dunia terletak di Indonesia. Cadangan energi panas bumi yang terbesar terletak di wilayah barat. Sumatra, Jawa dan Bali, serta Sulawesi Utara adalah provinsi yang paling maju dalam penggunaan geotermal untuk energi listrik.
Asa Minus Biaya
Beberapa tahun belakangan, wacana transisi energi sebagai upaya mengurangi emisi karbon sudah menjadi wacana global. Indonesia pun turut berkomitmen menjadi negara bebas emisi karbon. Target bebas emisi karbon pada 2060 pun merupakan target ambisius mengingat Indonesia kerap disorot sebagai salah satu negara dengan emisi karbon terbesar.
Pemerintah juga menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030, dan target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025. Terlepas dari peribahasa “lempar batu sembunyi tangan”, negara global seakan sepakat mengarahkan telunjuk ke Indonesia dalam masalah emisi karbon. Padahal, sebagian besar aktivitas industri—khususnya pertambangan—di Indonesia pada dasarnya banyak dikendalikan oleh korporasi global.
Pemerintah juga menggulirkan wacana transisi energi karena tidak ingin menjadi terdakwa penyumbang emisi karbon dengan slogan “pembangunan yang berwawasan ramah lingkungan Indonesia”. Sejak wacana ini hadir, pemerintah terus menggenjot sejumlah potensi EBT, salah satunya energi geotermal. Letaknya yang strategis, yakni di cincin api Pasifik, membuat Indonesia berambisi menjadi produsen energi geotermal kelas dunia.
PGEO sendiri memanfaatkan energi panas bumi untuk mewujudkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Sayangnya, niat baik menghasilkan energi bersih ini terkendala biaya. Untuk mengatasi hal itu, PGEO mencari mitra potensial dalam pengembangan panas bumi di Indonesia.
Oleh karenanya, setelah melewati masa initial public offering (IPO), PGEO mulai melantai di bursa efek Indonesia pada Februari lalu. Sejak wacana IPO ini, PGEO mendapat respons beragam dari berbagai pihak.
Ada yang mendukung dengan alasan dana yang PGEO butuhkan untuk pengembangan amat besar. Dana besar ini kelak digunakan mulai dari penentuan titik lokasi yang berpotensi, pengembangan infrastruktur, hingga eksplorasi yang menghabiskan 40-60 persen dana operasional.
Adapun yang menolak beralasan bahwa IPO merupakan awal dari swastanisasi BUMN yang bertentangan dengan spirit yang tertuang pada pasal 33 UUD 1945. Ini sama saja menggadaikan aset strategis negara. Posisi Indonesia yang terletak di posisi cincin api Pasifik memang menjanjikan dan produksi EBT yang sedang booming. Wajar jika banyak yang tergiur di bisnis investasi panas bumi Indonesia.
Kaya SDA, tetapi Inferior
Bermitra dengan swasta jelas akan membuat tata kelola sumber energi berbasis korporasi. Pengelolaan sumber daya strategis dengan spirit bisnis jelas akan mengebiri hak rakyat. Seharusnya negeri ini belajar dari pengalaman.
Berapa banyak pengelolaan SDA yang berjalan dalam bingkai kuasa korporasi? Sudah tidak terhitung. Dalih awalnya selalu masalah dana. Lama-kelamaan, peran negara tereduksi hingga keuntungan pengelolaan SDA lebih banyak lari ke kantong swasta, padahal negeri ini punya modal untuk mandiri.
SDM negeri ini banyak. Hanya saja mereka memilih bermigrasi ke luar negeri. Bukan tanpa alasan tentunya, kurangnya apresiasi dan semrawutnya sistem administrasi membuat SDM unggul Nusantara lebih betah mengabdi di luar.
Dari segi dana, andai pengelolaan SDA dilakukan mandiri sejak awal, negeri ini akan menuai banyak untung. Sayangnya, inferioritas dan janji manis investasi melemahkan kekuatan negeri ini.
Lalu bayangkan jika potensi geotermal Indonesia bisa menguasai dunia, betapa banyak keuntungannya? Jika pengelolaannya dalam kerangka kemitraan, keuntungannya jelas tidak sepenuhnya menjadi milik negara. Begitu logika sederhananya, kan?
Masalah mendasar negeri ini terletak pada keberanian untuk mengelola sendiri sumber dayanya. Prinsip-prinsip kapitalisme dalam pengelolaan SDA negeri yang pemerintah jalankan telah membawa negeri ini dalam perangkap yang melemahkan ekonomi. Akhirnya, kedaulatan negeri ini benar-benar tergadai.
Jika kapitalisme terbukti menyengsarakan, tidak ada pilihan lain selain menghadirkan perspektif Islam dalam pengelolaan SDA. Ini karena sistem Islam unggul dari sisi paradigma maupun aspek taktisnya.
Perspektif Islam
Allah Taala menganugerahi negeri ini dengan kekayaan alam. Posisi strategisnya juga menjadikan negeri ini berlimpah sumber energi. Anugerah Sang Pencipta yang seharusnya membuat penduduk negeri ini bersyukur dan mengelola amanah kekayaan alam sesuai ketentuan Allah Taala.
Prinsip ramah lingkungan sesungguhnya merupakan hal mendasar dalam Islam. Allah Taala berfirman, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya. ….” (QS Al-A’raf: 56).
Adapun mengenai pengelolaan SDA, Islam menggariskan bahwa SDA termasuk sumber energi—yang terdapat di darat, laut, dan udara—sebagai kepemilikan umum. Konsekuensinya, penguasa tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada individu/swasta. Dalam Islam, sistem pemerintahannya harus mandiri.
Dalam tataran taktisnya, ini mengharuskan negara menyiapkan SDM andal untuk mengambil peran dalam pengelolaan SDA. Negara akan menggenjot inovasi dan teknologi, memotivasi para pakar untuk mengeksplorasi alam dan menemukan energi ramah lingkungan dan mengelolanya secara mandiri. Kalaupun menggunakan SDM dari luar, kontraknya adalah kontrak kerja, bukan mitra bisnis sebagaimana saat ini.
Adapun pendanaannya bersumber dari baitulmal. Organ negara ini akan memastikan kebutuhan masyarakat akan energi bisa terpenuhi dengan mendanai penelitian, proyek eksplorasi, hingga infrastruktur pengembangannya.
Inilah prinsip paradigmatis yang sesuai syariat dalam sistem pemerintahan Islam. Di tengah transisi energi, merajut asa menjadi produsen energi panas bumi skala dunia dalam kerangka pikir kapitalistik, sungguh ibarat pungguk merindukan bulan. Sulit terwujud. Alih-alih untung, yang ada buntung. Wallahualam. [MNews/Gz]
