Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Harga telur ayam terus merangkak naik beberapa waktu terakhir. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mencatat, per Kamis (18-5-2023) harga telur ayam di Jabodetabek pada kisaran Rp31.000—34.000 per kilogram, di luar Pulau Jawa atau di wilayah timur Indonesia mencapai Rp38.000 per kilogram, bahkan ada yang lebih dari Rp40.000 per kilogram.
Menurut Reynaldi, harga telur yang mengalami kenaikan sejak beberapa minggu terakhir disebabkan dua hal, yakni faktor produksi dan proses distribusi. Pada faktor produksi, harga telur saat ini turut dipengaruhi oleh harga pakan yang tinggi. Lalu pada proses distribusi, terjadi ketidaksesuaian distribusi. (Kompas[dot]com, 18-5-2023).
Polemik Harga Pakan Ternak
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyatakan, pihaknya akan melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan kenaikan harga telur ayam ini, termasuk soal kelangkaan bahan baku pakan ternak ayam.
Whisnu mengatakan, Satgas Pangan Polri telah berkomunikasi dengan para peternak ayam petelur di berbagai daerah untuk mengetahui ketersediaan dan harga pakan ternak serta penyebab lain yang memengaruhi produksi telur ayam. Satgas Pangan Polri juga telah berkoordinasi dengan pelaku usaha jasa angkutan untuk memastikan jalur distribusi dan biaya-biaya operasional lain yang dapat membantu menurunkan harga telur di tingkat konsumen.
Selain itu, Satgas Pangan Pusat mengeklaim telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menindaklanjuti proses percepatan importasi terhadap jagung sebagai bahan baku pakan ternak. Satgas Pangan di daerah juga disebut telah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian guna mendata terkait ketersediaan jagung yang peruntukannya pakan ternak.
Ketidaksesuaian Distribusi Telur
Sementara itu, kita juga mendapati fenomena bahwa proses distribusi telur kali ini tidak dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Biasanya, telur ayam didistribusikan ke pasar. Namun, kali ini banyak pihak yang justru melakukan pendistribusian di luar pasar atau memenuhi permintaan di luar pasar.
DPP IKAPPI mencatat terdapat beberapa permintaan yang cukup tinggi di sejumlah instansi, lembaga, elemen, atau individu. Hanya saja, mereka tidak merinci lembaga atau instansi mana yang kerap meminta pengiriman telur di luar pasar. Namun yang pasti, permintaan tersebut jelas mengganggu arus pasok di pasar sehingga menyebabkan harga telur terus merangkak naik.
Kondisi ini sejatinya menunjukkan bahwa meroketnya harga telur adalah bagian dari arus besar liberalisasi pangan. Telur yang semestinya bisa disalurkan di pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga rakyat, nyatanya stoknya tidak tersedia untuk mereka.
Namun, yang akhirnya turut menjadi masalah baru adalah lambatnya antisipasi penguasa perihal pengendalian harga telur tersebut. Padahal, pascalebaran biasanya banyak acara-acara seperti halal bi halal—tidak terkecuali di berbagai instansi pemerintah—yang biasanya diwarnai sesi makan bersama. Dalam hal ini, telur adalah makanan yang sering ada dalam menu yang disajikan. Tidak heran, permintaan telur pasti meningkat.
Impor Bahan Baku Pakan, Solusikah?
Ketika impor bahan baku pakan ternak, khususnya jagung, mengemuka dalam kasus meroketnya harga telur, tentu kita layak waspada. Bagaimana mungkin negeri agraris seperti negara kita, untuk jagung pakan ternak saja harus impor? Lantas, benarkah impor bahan baku pakan adalah solusi untuk menekan harga telur?
Impor jagung mungkin bisa menjadi solusi, tetapi jika sifatnya berkelanjutan, ini tentu tidak sehat bagi berbagai sektor yang ada, baik ternak ayam petelur maupun pertanian jagung nasional. Hal ini karena solusi impor berpengaruh pada paradigma pengelolaan sumber daya pangan di dalam negeri kita. Ketergantungan pada impor jelas memandulkan tanggung jawab penguasa untuk mengelola pertanian dan peternakan yang semestinya diurus dengan amal terbaik mereka.
Belum lagi dengan korporasi besar berkekuatan multinasional selaku produsen pakan ternak. Konglomerasinya telah memainkan modal besar yang mampu menguasai pasar, bahkan menguasai sektor produksi di hulu hingga hilir. Kondisi ini sejatinya rawan menghancurkan para peternak kecil/lokal yang modalnya tidak sebanding dengan jejaring konglomerasi itu. Korporasi besar semacam ini juga biasanya telah memegang lisensi impor bahan baku sehingga “wajar” jika impor yang seolah mustahil berhenti.
Stunting, Kelaparan, dan Kemiskinan
Ironisnya, meroketnya harga telur ini terjadi di tengah gencarnya penguasa menanggulangi angka stunting di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, telur adalah sumber protein hewani yang selama termurah dan termudah dijangkau masyarakat. Protein hewani sendiri adalah salah satu zat gizi pembatas yang menjadi parameter dalam penentuan status stunting pada anak. Jika kebutuhan protein hewani tercukupi, maka stunting bisa dihindari. Masalahnya, jika harga telur menggila bahkan langka di pasaran, penanggulangan stunting tentu jadi lebih tampak seperti program setengah hati.
Di sisi lain, kita juga tidak bisa mengabaikan angka kelaparan yang tidak kalah memprihatinkan. Dalam Indeks Kelaparan Global 2022, Indonesia menempati urutan ke-77 dari 121 negara di dunia. Dengan skor 17,9, secara tren sejak 2014—2022 indeks kelaparan Indonesia memang mengalami penurunan, yakni dari 22,2 (level kelaparan serius) menjadi 17,9 (level moderat/sedang). Hanya saja, meski secara umum ada perbaikan kondisi, indeks kelaparan Indonesia masih tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara.
Demikian halnya dengan problematik kemiskinan. Menurut data BPS, tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia per September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Jika dirupiahkan, garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125,00 (74,15%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85%). Di samping itu, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan.
Semua kondisi ini, baik stunting, kelaparan, maupun kemiskinan, tentu saja tidak bisa diabaikan, apalagi sampai terjadi kisruh lonjakan harga telur. Namun realitas pada akhirnya, lagi-lagi dompet rakyat yang harus tekor.
Pangan, Kebutuhan Primer Individu
Sungguh, paradigma sesat kapitalisme yang membuahkan liberalisasi pangan seperti telur tidak layak diambil. Bagaimanapun, pangan adalah kebutuhan primer individu yang keberadaannya tidak boleh dinomorduakan. Pangan adalah instrumen pemenuhan hajatul udhowiyah (kebutuhan jasmani) tiap manusia yang bisa berakibat fatal berupa kematian jika tidak dipenuhi. Stunting, kelaparan, dan kemiskinan, adalah tiga kondisi yang setidak-tidaknya bisa menjadi ancaman serius terhadap pemenuhan hajatul udhowiyah tersebut.
Oleh karenanya, sangat urgen bagi kita untuk mengganti paradigma pengelolaan pangan ini, dari kapitalisme menjadi Islam. Ini karena Islam sesuai fitrah manusia sehingga segala sesuatu yang berasal dari Islam pasti mampu menjadi solusi tuntas bagi problematik kehidupan manusia. Selain itu, hanya sistem Islam (Khilafah) yang mampu melaksanakan sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Berdasarkan hadis ini, Khilafah akan memberikan hal-hal yang memang menjadi hak warganya, apalagi jika itu termasuk kebutuhan primer seperti pangan. Khilafah juga menjamin berbagai hal lain yang menyangkut hajat hidup rakyat, yakni berupa jaminan hak hidup (nyawa), harta (ekonomi), keamanan, maupun berbagai hak publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
Jika persoalan harga telur disebabkan oleh bahan baku pakan ternak yang masih impor serta permasalahan distribusi di tengah masyarakat, maka Khilafah berperan penuh untuk mengendalikan harga telur sekaligus menjamin distribusi berdasarkan skala prioritas kebutuhan kalangan masyarakat. Khilafah memiliki data akurat mengenai kemiskinan serta kebutuhan pangan dan gizi setiap keluarga, sehingga penanggulangan stunting dan kelaparan bisa tepat sasaran.
Khilafah akan serius mengelola pertanian jagung karena jagung adalah bahan baku pakan ternak ayam. Khilafah juga memberikan fasilitas gratis, lengkap, dan modern bagi para peternak ayam petelur. Khilafah akan mengawasi perdagangan pakan dan obat-obatan ternak agar peternak tidak harus membayar mahal, bahkan bisa gratis dalam rangka memenuhi gizi dan menyehatkan ternaknya. Khilafah juga akan menutup celah monopoli oleh korporasi sehingga tidak memberi peluang terjadi kelangkaan telur di pasaran.
Khatimah
Demikianlah pentingnya peran Khilafah sehingga persoalan harga telur tidak harus membuat tekor isi dompet rakyat. Khilafah menyadari pentingnya pemenuhan pangan sebagai kebutuhan primer individu rakyat. Ini karena Khilafah juga paham benar bahwa individu yang sehat dan kuat memiliki bekal terbaik untuk beribadah kepada Allah Taala.
Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda, “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah.” (HR Muslim). Wallahualam bissawab. [MNews]

Sekarang kita hidup dimana segalanya ada namun tidak bisa di gapai