[Kabar] Jokowi Mengeluhkan Ketidakakuratan Data Pertanian, Pengamat: Sudah Terjadi sejak 1969

[Kabar] Jokowi Mengeluhkan Ketidakakuratan Data Pertanian, Pengamat: Sudah Terjadi sejak 1969

Muslimah News, NASIONAL — Presiden Joko Widodo mengeluhkan kurang akuratnya data pertanian di Indonesia. Padahal, untuk membuat kebijakan pertanian yang tepat, akurasi data menjadi kebutuhan utama pemerintah.

Menurutnya, ketidakakuratan data itu terlihat pada program pupuk bersubsidi. Pemerintah, lanjut Jokowi, telah menentukan kuota pupuk subsidi sebanyak 9 juta ton. Penentuan sebesar itu dilakukan berdasarkan data petani yang membutuhkan pupuk subsidi. Namun nyatanya, di lapangan masih banyak keluhan petani tidak mendapat pupuk subsidi.

“Akurasi kebijakan ini butuh akurasi data. Kalau sudah diputuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data. Tapi, di lapangan masih banyak petani yang teriak, ‘Pupuk ndak ada, Pak,’,” ujar Jokowi saat membuka pencanangan Sensus Pertanian 2023 yang disiarkan virtual, Senin (15-5-2023).

Sejak 1969

Pengamat kebijakan publik Dr. Deni M. Danial, S.Sos., M.M. menilai, masalah kebijakan pupuk subsidi ini sudah terjadi sejak 1969.

“Sejak 1969, sebetulnya, hingga saat ini pupuk masih terus menjadi masalah di Indonesia, apalagi pupuk bersubsidi ini sangat dibutuhkan bagi petani,” ungkapnya di Kabar Petang: “Krisis Pupuk, Krisis Pangan” melalui kanal Khilafah News, Sabtu (20-5-2023).

Deni melanjutkan, program pupuk subsidi dimulai pada waktu itu (1969) dan terus berkembang hingga 1998. “Pada 1998 terjadi krisis moneter yang menyebabkan subsidi dihentikan. Baru pada 2003 program dilanjutkan kembali dengan perbaikan-perbaikan,” imbuhnya.

Ia menyebut, setidaknya ada lima perbaikan yang dilakukan pemerintah, mulai dari mekanisme pendataan, penyaluran, pembuatan kartu tani, sistem informasi manajemen penyuluh pertanian, dan realokasi anggaran.

Meski demikian, kata Deni, perbaikan itu masih tetap menyisakan permasalahan yang banyak. Ia menyebut setidaknya ada sepuluh masalah terkait pupuk bersubsidi ini.

“Pertama, subsidi tidak seluruhnya dinikmati oleh petani, tetapi justru oleh pengecer. Kedua, kartu tani yang dibuat pemerintah tidak sinkron. Misalnya, kartu tani dibuat seratus buah, tetapi yang bisa membeli pupuk subsidi hanya 50 orang. Ketiga, meski bersubsidi, harga tetap mahal. Ini yang membuat hasil produksi tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan,” bebernya.

Keempat, sambungnya, perdagangan pupuk bersubsidi antar daerah banyak yang ilegal sehingga harganya melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Kelima, produksi pupuk kadang tidak sesuai dengan musim tanam petani sehingga tidak ada gunanya. Keenam, banyak data penerima pupuk bersubsidi dipalsukan. Ketujuh, pengecer resmi menjual pupuk bersubsidi secara bebas tanpa mengacu pada daftar kartu tani. Kedelapan, pengecer resmi menjual pupuk bersubsidi dengan harga di atas HET,” urainya.

Kesembilan, lanjutnya, pengecer ketika menjual pupuk bersubsidi disertai paket lain yang harus dibeli oleh petani yang makin membebani petani. “Kesepuluh, realisasi anggaran pupuk bersubsidi kurang dari separuh dari yang seharusnya,” katanya.

Mafia Kapitalis

Deni menilai, munculnya berbagai permasalahan pupuk bersubsidi itu tidak lepas dari kreasi mafia kapitalis. Ia mencontohkan kelangkaan rantai pasok pupuk terjadi karena ada penimbunan oleh para kapitalis.

“Di samping itu para kapitalis membuat ketergantungan pertanian dengan pupuk kimia, sedangkan pembuat pupuk kimia itu kan industri yang dibuat oleh para kapitalis. Dengan ketergantungan ini, mereka bisa memainkan harga dengan mekanisme kelangkaan sehingga menguntungkan mereka dan merugikan petani,” ulasnya.

Sistem Terbaik

Deni berpendapat, hanya Islamlah sistem terbaik untuk menciptakan ketahanan pangan. “Islam akan menfasilitasi berbagai hal terkait ketahanan pangan ini, salah satunya menghidupkan tanah mati,” ujarnya

Ia menyampaikan, siapa saja yang menghidupkan tanah mati pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar produksi pangan meningkat. “Salah satunya dengan menyediakan pupuk, tidak hanya subsidi, bahkan bisa gratis,” terangnya.

Secara teknis, lanjutnya, Islam akan membuat kriteria yang jelas, siapa saja petani yang berhak menerima pupuk subsidi yang didukung dengan akurasi data petani. “Juga evaluasi mekanisme subsidi dalam semua tahapannya mulai pendataan hingga distribusi,” jelasnya.

Jadi, ia menekankan, Islam memberikan dua solusi. “Solusi kebijakan dan solusi teknis,” tegasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *