Pejabat Kembali Tersangkut Korupsi, Kritisi Parpol Hingga Sistemnya secara Paradigmatis

Pejabat Kembali Tersangkut Korupsi, Kritisi Parpol Hingga Sistemnya secara Paradigmatis

Penulis: Juanmartin, M.Kes.

Muslimah News, OPINI — Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate resmi menyandang status tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan base transceiver station (BTS) milik Bakti Kominfo. Kejagung menahan Johnny setelah menjalani pemeriksaan pada Rabu (17-5-2023).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan, penetapan ini adalah hasil dari pemeriksaan ketiga Johnny dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020—2022.

Di sisi lain, sebagian pihak menilai penetapan Menkominfo sebagai tersangka kasus korupsi ini bernilai politis mengingat Johnny merupakan kader salah satu parpol besar. Pasalnya, eskalasi atmosfer politik dalam negeri sedang naik dan parpol-parpol sedang proses penjajakan menjelang perhelatan Pemilu 2024 mendatang. Walhasil, pembelaan hadir dari parpol tempat Menkominfo kini bernaung.

Kader Parpol, Mengapa Kerap tersangkut Korupsi?

Bukan rahasia lagi jika kader parpol banyak menduduki jabatan strategis. Bagi-bagi kuota kursi bagi parpol adalah perkara lumrah. Lumrah pula untuk mengaitkan tindak tanduk kader dengan parpol tempat ia bernaung.

Terlepas dari dugaan adanya black campaign jelang perhelatan pesta lima tahunan, ada baiknya masyarakat melebarkan ruang diskusinya. Bukan hanya mengenai rivalitas antarparpol, melainkan realitas parpol dan kadernya dalam paradigma sistemis.

Beberapa waktu lalu, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa parpol menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik. Dibanding institusi lain, parpol memiliki tingkat trust yang paling rendah. Banyaknya elite parpol dan anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat kepercayaan publik ini. Publik berpandangan bahwa elite-elite parpol selalu terlibat korupsi.

Menariknya, penurunan tingkat kepercayaan ini sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, pada awal masa Reformasi, tingkat kepercayaan dan ekspektasi publik terhadap parpol cukup tinggi. Sayangnya, ekspektasi itu tidak terjawab oleh parpol sehingga tingkat kepercayaan publik pun kian menurun.

Pada masa Reformasi, rakyat seakan menggantungkan harapan pada parpol. Masa Orde Baru dianggap mengerangkeng kebebasan berpolitik. Reformasi dipandang membawa angin segar untuk transparansi publik. Namun, begitu Reformasi bergulir, gelombang korupsi justru membesar. Idiom bahwa pada masa Orde Baru transaksi korupsi terjadi secara sembunyi-sembunyi, justru pada era Reformasi korupsi terjadi secara vulgar.

Ini menunjukkan dua hal. Pertama, harapan masyarakat akan hadirnya parpol berintegritas yang tecermin dari perilaku kadernya, hanyalah fatamorgana. Kedua, peralihan orde pada faktanya tidak menunjukkan perubahan. Kebijakan liberal yang kian mewabah membuktikan adanya problem sistemis.

Kritik Sistemis

Fantastis dan berbiaya mahal, inilah dua hal yang paling menonjol dalam praktik politik demokrasi. Realitas industri politik ini telah membentuk rantai proses yang menghubungkan politisi dan pengusaha.

Konsekuensi lanjutan saat pengusaha hadir di ranah politik adalah aura prestisius. Bukan rahasia lagi jika parpol besar mengangkat muruah organisasi dengan mengesankan diri sebagai parpol berkelas. Tentu saja, sokongan dana hadir untuk menguatkan kesan tersebut.

Ulang tahun partai nan megah, rapat kepartaian di hotel berbintang, semuanya demi menguatkan citra diri parpol sekaligus menekan psikologis parpol lain. Ibarat perusahaan, korporasi politik telah melahirkan citra parpol yang secara asasi jauh dari problematik masyarakat.

Kesan ini berpengaruh hingga di level akar rumput. Masyarakat telanjur berpersepsi bahwa para pengurus dan pejabat parpol adalah “orang berkelas”. Sayangnya, mereka enggan membangun rantai kritik penyebab hal itu terjadi.

Sementara itu, gaya hidup pejabat pun begitu dekat dengan kemewahan. Terbiasa hidup dengan pelayanan berkelas menuntut mereka untuk memperbanyak sumber penghasilan. Tidak sedikit politisi yang memiliki aset di sejumlah tempat. Ada pula yang merambah dunia usaha setelah aktif di kepartaian.

Para penyokong dana partai tentu juga bukan tanpa kepentingan. Prinsip “no free lunch” hadir dan mengontrol para politisi. Walhasil, lingkar oligarki hadir dan terlibat mengontrol penguasa. Berbagai produk kebijakan hadir untuk memuluskan proyek, termasuk membuat RUU yang menguntungkan pemilik modal. Tidak heran jika pada masa Reformasi yang katanya sangat demokratis, lahir berbagai UU yang lebih memihak kaum pemilik modal. 

Mengapa ini terjadi? Paradigma sekuler kapitalisme yang merupakan asas sistem politik tentu berpengaruh. Sistem kapitalisme telah melahirkan masyarakat yang mendewakan kekayaan. Sistem ini juga mewadahi lahirnya pejabat yang menghalalkan segala cara demi memperoleh harta dan kedudukan.

Pandangan Islam

Paradigma sekuler kapitalistik tersebut jelas tidak ada dalam Islam. Parpol dalam sistem Islam tegak atas asas dakwah. Kader-kader parpol memiliki karakter khas. Kemaslahatan rakyat menjadi perkara utama. Prinsip-prinsip kepartaian yang mengikat para kadernya pun tidak lepas dari tuntunan syariat dan landasan keimanan.

Atmosfer keimanan ini dengan sendirinya mengontrol perilaku para kader partai. Jadi, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, setiap kader memahami bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban secara individu. Ini menjadikan individu sebagai kader yang senantiasa menghadirkan kesadaran hubungannya dengan Allah di setiap aktivitas. Inilah profil kader partai dalam pandangan Islam.

Dalam kapasitas sebagai pejabat negara, siapa pun wajib memperhatikan kemaslahatan rakyat, tidak terkecuali kader parpol. Tidak akan ada kader parpol yang merasa bebas melakukan apa pun atas dasar kebesaran nama parpol. Parpol juga tidak akan menoleransi kadernya yang melanggar prinsip-prinsip syariat, semisal korupsi atau sejenisnya. Bahkan, muhasabah terhadap penguasa merupakan salah satu tugas bagi parpol yang tegak atas prinsip amar makruf nahi mungkar.

Atmosfer politik seperti inilah yang ada dalam sistem pemerintahan Islam. Dengan sendirinya, rakyat akan merasakan betapa kemaslahatan mereka terwujud karena sistem politik berjalan sesuai prinsip syariat.

Sungguh, pada kasus korupsi yang kerap menjerat kader parpol, perlu mengkritisinya dengan pandangan sistemis dari sisi fungsi dan peran politis parpol, serta lensa sistem yang sedang diterapkan. Cara pandang seperti ini harus menjadi cara pandang setiap individu rakyat apabila ingin memberantas tuntas korupsi. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *