Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Pemenuhan kebutuhan guru madrasah menjadi hal mendesak. Kepala Subdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) MI/ MTs Ainur Rofiq mengatakan jumlah kebutuhan guru di Madrasah Negeri sebanyak 57.245, sedang swasta mencapai 527.555. Menurutnya, pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang mencapai puluhan ribu tidak menyelesaikan masalah kekurangan guru. Ini karena PPPK hanya mengubah status guru, sementara peningkatan kualifikasi guru belum banyak berubah. Ia menyebut, saat ini jumlah guru yang belum berkualifikasi mencapai 40.000.
Direktur GKT Madrasah M. Zain mengatakan setiap tahun, lebih 4 ribu guru madrasah memasuki masa pensiun atau purna bhakti. Menurutnya, pemenuhan jumlah kebutuhan guru dan peningkatan kualitas guru harus segera dilakukan. Ini karena kualitas pendidikan madrasah betul-betul ada di tangan para guru. (Kompas, 18-5-2023).
Masalah Guru
Sejak kebijakan PPPK bergulir, problematik guru memang tiada akhir. Di satu sisi, ada guru honorer berharap diangkat menjadi PPPK agar mendapat gaji yang lebih layak. Sementara di sisi lain, terdapat pula guru PPPK yang tidak digaji hampir berbulan-bulan. Dan masih banyak pula sarjana pendidikan yang belum memiliki pekerjaan. Kementerian Tenaga Kerja, Ida Fauziyah mengatakan terdapat 12% pengangguran dari sarjana dan diploma.
Di antara jumlah itu, jurusan kependidikan memberikan sumbangsih terhadap jumlah sarjana menganggur. LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) sebagai lembaga pencetak guru, dari tahun 2012—2017 menyatakan, jumlah lulusan guru mencapai 1,94 juta, sementara rekrutmen guru untuk menjadi pegawai negeri atau berstatus PPPK sangat terbatas. Alhasil, di lapangan banyak kita temukan sarjana pendidikan banyak menganggur alias tidak terserap dengan baik di lembaga pendidikan. Kalaulah mereka terserap sebagai tenaga kependidikan, gajinya rendah dan tidak layak. Pada akhirnya, ada yang memilih beralih profesi dari guru menjadi pekerja/ buruh demi mendapat gaji yang mampu menghidupi kebutuhan ekonominya.
Dalam aspek profesionalitas, untuk menjadi seorang guru prosesnya tidaklah mudah. Setelah lulus sarjana, guru dituntut untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) selama satu tahun sebelum ia dibolehkan mengajar sebagai guru atau tenaga pendidik. Dengan mengikuti program sertifikasi guru profesional, pemerintah berharap kehadiran guru profesional mampu membenahi problematik pendidikan. Meski program ini bukanlah agenda “wajib” bagi guru, tetapi bagi guru yang ingin mendapatkan “kesejahteraan” lebih dari gaji honorer, maka sertifikat pendidik ini harus mereka dapatkan sebagai syarat mengajar dan mendapatkan tunjangan di luar gaji honorer.
Walaupun belakangan ada perubahan terkait sertifikat guru dalam RUU Sisdiknas, Menteri Nadiem mengatakan bahwa dalam RUU Sisdiknas, program sertifikasi guru akan menjadi prasyarat menjadi guru untuk calon guru baru, bukan untuk syarat mendapatkan tunjangan bagi guru yang sudah mengajar.
Namun, pada intinya, masalah kualitas guru sebenarnya terletak pada sistem pendidikan hari ini. Sistem pendidikan kapitalisme sekuler membuat kualifikasi guru semrawut. Penyerapan tenaga guru tidak merata, kesejahteraan mereka masih jadi barang langka. Ada sekitar 700 lebih LPTK yang menghasilkan jutaan guru baru tiap tahunnya, lalu bagaimana agar para guru baru ini bisa terserap dengan baik?
Kapitalisme Biang Masalah
Guru adalah salah satu penentu faktor kemajuan bangsa melalui pendidikan. Sebagus apapun guru yang tercetak, jika tidak disokong sistem pendidikan yang baik, maka kualitas guru tidak akan tampak secara signifikan. Kesemrawutan dunia pendidikan saat ini karena diterapkannya sistem pendidikan kapitalisme sekuler. Mengapa demikian? Sistem kapitalisme telah menjadikan bidang pendidikan sebagai komoditas jasa layaknya bisnis. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), penduduk Indonesia berjumlah 275,36 juta jiwa pada Juni 2022. Dari jumlah tersebut hanya 6,41% yang sudah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi.
Ini artinya, pendidikan tinggi masih menjadi hal yang sulit dijangkau sebagian besar rakyat. Parahnya lagi, di antara jumlah itu, masih ada pengangguran dari lulusan sarjana dan diploma, termasuk sarjana dan diploma bidang pendidikan. Ini artinya, negara belum mampu mengatur bagaimana para lulusan yang terbilang “minim” ini dapat bekerja atau terserap tenaga dan kelimuannya dengan baik.
Akibat kapitalisme, persoalan infrastruktur juga menjadi masalah cabang yang berkepanjangan. Serapan tenaga pendidik tidak merata bisa jadi disinyalir keengganan guru mengabdi di wilayah-wilayah yang sangat minim fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan. Kalaupun ada, mereka adalah guru yang penuh pengabdian yang rela digaji dengan nominal yang jauh dari kata layak. Bukankah guru adalah profesi mulia yang patut mendapat penghargaan tinggi dari negara? Sebab merekalah ujung tombak masa depan generasi.
Di sisi lain, terdapat pula oknum guru yang justru melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya. Ini membuktikan sistem pendidikan sekuler gagal mencetak guru berkepribadian mulia. Meski hanya oknum, tetapi jika seringkali muncul berita perilaku guru bejat seperti ini, maka perkara ini bukan lagi masalah oknum, ada peran sistem, yaitu sekularisme yang jauh dari aturan Islam.
Pengaturan Islam
Islam menempatkan pendidikan sebagai komponen penting dalam membangun sebuah negara. Oleh karenanya, perhatian Islam terhadap pendidikan sangat serius. Mulai dari konsep kurikulum, infrastruktur, hingga kesejahteraan guru. Begini mekanismenya,
Pertama, menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Dalam Islam, kurikulum yang disusun harus berbasis akidah Islam. Tidak ada dikotomi antara agama dan ilmu kehidupan. Dengan paradigma ini, pendidikan berjalan secara berkesinambungan pada seluruh jenjang pendidikan, baik dari perangkat materi pelajaran, metode pembelajaran, strategi belajar, dan evaluasi belajar. Salah satu keunggulan sistem pendidikan Islam yang menyeluruh ialah terbentuknya generasi dan tenaga pendidik yang bersyakhsiyah Islam. Bayangkan, jika penerapan sistem ini berjalan di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, hingga masyarakat, maka akan menghasilkan masyarakat Islami yang khas dan terbiasa beramar makruf nahi mungkar. Tentu suasana iman akan tercipta sehingga tidak akan memunculkan bibit kriminalitas dan kejahatan.
Kedua, membangun infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh wilayah. Negara wajib menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, teknologi yang mendukung KBM (Kegiatan Belajar dan Mengajar), dan lain sebagainya. Semua infrastruktur pendidikan akan ditanggung sepenuhnya oleh negara melalui pembiayaan pendidikan yang diambil dari pos-pos pendapatan baitulmal, seperti pos fai, kharaj, dan kepemilikan umum. Jika sarana dan prasarana pendidikan menunjang di seluruh wilayah pelosok desa dan kota, penyerapan lulusan sarjana pendidikan, yakni guru dan tenaga pendidik akan tersebar merata. Jadi, tidak ada istilah guru menganggur atau alih profesi. Semua guru berdaya di negara Khilafah.
Ketiga, status guru dalam Khilafah adalah pegawai negara yang digaji secara layak. Tidak ada istilah guru honorer, ASN, atau PPPK. Negara akan memberikan gaji yang sangat layak kepada para pengajar ilmu. Sebagai contoh, di masa Kekhalifahan Abbasiyah, gaji ulama dan para pengajar sangat fantastis. Gaji para pengajar di masa itu sama dengan gaji para muazin, yakni seribu dinar per tahun. Jika dikonversi 1 dinar setara 4,25 gram emas dan diasumsikan 1 gram emas seharga Rp900.000, maka 2.000 dinar setara dengan Rp7,65 miliar per tahun atau Rp637.500.000 per bulan.
Sedangkan, para ulama yang sibuk dengan mengajarkan Al-Qur’an digaji dengan 2.000 dinar. Adapun ulama dengan kemampuan khusus yang mengurusi ilmu-ilmu Al-Qur’an, mengumpulkan riwayat hadis dan juga ahli dalam fikih memperoleh gaji 4.000 dinar per tahun atau setara dengan Rp15,3 miliar per tahun. Bahkan, di masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, penghargaan terhadap para guru tampak dari kebijakannya yang menggaji para ilmuwan atau ulama dengan emas yang setara dengan timbangan buku/ karya yang mereka hasilkan.
Khatimah
Khilafah akan memperhatikan secara rinci setiap hal yang menyangkut pendidikan. Ini karena pendidikan adalah modal dasar negara membangun peradaban Islam yang tangguh. Oleh karenanya, generasi dan pendidiknya juga haruslah setangguh peradaban Islam yang akan ditegakkan. Tidak ada madrasah atau sekolah darurat guru karena setiap lulusan guru akan bermanfaat dan berguna mencetak manusia unggul, cerdas, dan bertakwa. [MNews]
