Muslimah News, NASIONAL — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa menguatnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang membuat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2023 yang melebihi kinerja ekonomi China pada kuartal yang sama.
Menurutnya, kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal I/2023 di angka 5,03% (year-on-year/YoY) melampaui sebagian besar prediksi para analis pasar. Kinerja itu pun melebihi kinerja ekonomi China pada kuartal I/2023, yakni 4,5% (YoY).
Ia mengatakan, hal itu menunjukkan resiliensi* Indonesia di tengah dinamika perekonomian global yang terus melambat. Faktor penopang resiliensi itu terutama adalah konsumsi rumah tangga yang mampu tumbuh 4,5% (YoY), lebih tinggi dari kinerja kuartal I/2022 yakni 4,3% (YoY). “Hal ini mencerminkan terjaganya penguatan daya beli masyarakat yang ditopang oleh stabilitas harga di dalam negeri serta meningkatnya pendapatan masyarakat seiring dengan keberlanjutan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya, Jumat (5-5-2023).
Gagal Memotret Situasi Riil
Namun, pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., M.E.I., Ak. mengungkapkan, justru banyak kalangan yang merasa heran karena di sisi lain masyarakat luas merasakan makin sulit mencari lapangan pekerjaan dan kemiskinan yang masih meluas.
“Ini karena problem esensialnya adalah ketidakmampuan instrumen data atau parameter yang dimiliki dan gagal memotret situasi ekonomi riil di tengah masyarakat. Akibatnya akan berdampak sangat fatal bagi suatu negara jika sistem yang memiliki cacat bawaan,” ulasnya kepada MNews.
Ia menerangkan, sistem ekonomi kapitalisme sekuler memang tidak mampu memotret situasi riil ekonomi orang per orang di tengah masyarakat.
“Ini tentu berbahaya jika terus dipraktikkan karena parameter yang dipakai sebetulnya tidak menggambarkan situasi riil yang terjadi di tengah masyarakat,” jelasnya.
Sistem Sempurna
Berkaitan dengan hal ini, Nida menegaskan, sebenarnya ada satu sistem sempurna yang memiliki parameter yang secara riil akurat dan sesuai situasi masyarakat.
“Sistem ini telah teruji dan dipraktikkan selama lebih dari ratusan tahun, bahkan berhasil melejitkan kesejahteraan masyarakat karena parameter yang dicanangkan memang tepat, yakni sistem politik ekonomi Islam. Sistem ini memberikan jaminan per individu agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya orang per orang di dalam masyarakat tanpa melihat warga negara di dalam negara Islam, Khilafah, muslim ataukah nonmuslim, laki-laki ataukah perempuan, tanpa memandang usia. Mereka semua dilihat secara individu per individu,” paparnya.
Bahkan, ujar Nida, sistem ini tidak sekadar meningkatkan standar hidup atau produk domestik bruto sebuah negara dalam satu kesatuan, tanpa melihat per individunya mempunyai akses atau tidak untuk meningkatkan standar hidupnya.
“Tidak seperti itu. Sebaliknya, sistem politik ekonomi Islam memastikan setiap kebutuhan pokok per individu itu dapat dicapai. Juga dapat meraih kesejahteraam sesuai dengan pandangan hidupnya masing-masing.
“Artinya, di dalam negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah dalam Khilafah Islam akan diberlakukan hukum-hukum syariat Islam, baik dari aspek mikro ekonominya, yakni mengatur transaksi yang dilakukan antarindividu di masyarakat, yang melakukan bisnis, syirkah, ataupun secara makro ekonominya, yakni pemberlakuan sistem moneternya, mata uang dinar dirham, pemberlakuan sistem fiskal yang mengacu kepada prinsip syariat Islam, pengaturan distribusi di tengah masyarakat yang mengacu kepada syariat Islam, termasuk berbagai larangan dalam pengaturan ekonomi itu, seperti riba, larangan menimbun harta, dan berbagai mekanisme yang lain,” urainya.
Enam Komponen
Nida menyampaikan ada enam komponen kebutuhan hidup masyarakat, yakni pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
“Untuk tiga komponen pertama (pangan, sandang, dan papan), cara Islam adalah memastikan semua laki-laki dewasa terserap dalam lapangan pekerjaan. Dengan pemberlakuan sistem makro dan mikro ekonomi syariah yang sangat sempurna, problem pengangguran tidak dijumpai di dalam Khilafah Islam,” ungkapnya.
Artinya, ia melanjutkan, Islam memastikan semua rakyatnya sejahtera dengan mewajibkan semua laki-laki yang sudah mampu dan dewasa untuk bekerja.
“Seadangkan, perempuan dan anak-anak tidak pernah berada pada situasi yang memaksa mereka harus bekerja. Kesejahteraan orang per orang di dalam Khilafah Islam dicapai tanpa pernah mewajibkan kepada perempuan dan anak-anak untuk bekerja. Bagi perempuan yang tidak memiliki lagi sosok pencari nafkah, maka seketika Khilafah Islam akan mendata mereka, memasukkan mereka dalam catatan administrasi negara untuk mendapat pemberian nafkah secara rutin,” jelasnya.
Nida menggambarkan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang membagikan nafkah kepada para janda perempuan setiap Sabtu karena tidak ada lagi yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah. “Artinya, dalam sistem baitulmal, kas keuangannya kukuh sehingga mampu memberikan tanggung jawab pembagian nafkah kepada perempuan dan anak-anak yang tidak ada lagi yang berperan mencari nafkah bagi mereka,” tukasnya.
Adapun, imbuh Nida, untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan, negara memenuhinya secara bebas biaya kepada semua anggota masyarakat, tanpa memandang muslim ataukah nonmuslim, anak-anak ataukah dewasa, semua diberikan layanan secara gratis yang dibiayai dari kas keuangan Khilafah, baitulmal.
“Dari sini tampak parameter standar kesejahteraan yang digunakan dalam Khilafah Islam adalah orang per orang. Semua orang pun bisa memberikan koreksinya secara langsung jika standarnya tidak tercapai dan bisa dilihat indikator tersebut pada masing-masing orang. Tidak perlu menggunakan perhitungan yang sangat rumit sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalisme sekuler yang ujung-ujungnya juga ternyata tidak berhasil memotret data riil di tengah masyarakat,” tandasnya seraya menutup dengan QS Al-Maidah ayat 50,.
“Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin.” [MNews/Ruh]
Glosarium
* Resiliensi adalah ketahanan atau kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi.

problem pentingnya adalah ketidakmampuan instrumen data atau parameter yang dimiliki dan gagal memotret kondisi ekonomi riil masyarakat.