Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terancam mangkrak. Ini karena belum ada satu pun investasi yang masuk. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono blak-blakan, saat ini belum ada realisasi investasi dari pihak swasta di IKN. (CNBC Indonesia, 1-5-2023).
Kebanyakan investasi baru mentok hanya berupa komitmen letter of intent (LoI). Basuki menjelaskan, banyak investor belum merealisasikan investasi di IKN karena masalah tanah. Skema pembelian tanah yang ada dinilai belum jelas bagi investor. “Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan (oleh) Otorita. Makanya, Pak Presiden mau ke sana. Kan sudah dibikin rencana detail tata ruang (RDTR)-nya,” ungkap Basuki. (Kompas, 29-4-2023).
Rencana Tidak Matang, Mengandalkan APBN
Berdasarkan RPJMN 2020-2024, kebutuhan pendanaan IKN di Kalimantan Timur sebesar Rp466 triliun. Sumber pendanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) indikasi pendanaan, yaitu APBN sebesar Rp90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun. Dengan demikian, hanya 20% pendanaan yang berasal dari anggaran negara (APBN). Namun, saat ini semua pembangunan di IKN masih bersumber dari APBN.
Realitas pembangunan IKN yang mengandalkan APBN ini sudah diprediksi oleh para ekonom. Sejak awal, pemerintah dinilai tidak memiliki rencana yang matang dalam proyek pembangunan IKN. Disinyalir terjadi ketakjelasan skema pembiayaan proyek.
Pada awalnya, pemerintah menyatakan tidak akan menggunakan APBN. Akan tetapi, kemudian pemerintah mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN akan lebih banyak dari APBN, yakni sebesar 53,3%. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 46,7%, dananya dari KPBU, swasta, dan BUMN. (Kompas, 23-1-2022).
Bahkan, pada 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hendak menggunakan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp178,3 triliun untuk pembangunan IKN. Rencana ini sontak mendapatkan penolakan dari banyak pihak.
Berdasarkan rekam jejaknya, pemerintah sering berjanji tidak akan membebani APBN untuk proyek pembangunan. Namun, ternyata janji ini tidak ditepati dan APBN tetap harus nombok. Hal ini misalnya terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan tol Trans Sumatra.
Semua hal tersebut menegaskan bahwa proyek IKN bermasalah dan tidak berdasarkan tata kelola yang baik. Bahkan, jika diteruskan, diprediksi akan menjadi skandal.
Kepentingan Oligarki
Lebih jauh, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa proyek IKN merupakan proyek oligarki karena tampak adanya upaya mendekatkan IKN dengan pusat bisnis korporasi yang ada di sana. Saat ini, wilayah konsesi korporasi tersebut masuk dalam kawasan IKN.
Koalisi menilai, korporasi-korporasi tersebut hendak “menghapus dosa” dengan proyek IKN. Berdasarkan data JATAM Kaltim, ada 94 lubang tambang yang ada di kawasan IKN. Seharusnya, korporasi bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi, tetapi dengan adanya pembangunan IKN, tugas tersebut diiambil alih dan menjadi tanggung jawab negara. (Kompas, 23-1-2022).
Walhasil, ke depan, jika proyek pembangunan IKN dilanjutkan, pihak yang paling diuntungkan adalah para oligarki. Apalagi jika pendanaannya menguras APBN, sama saja APBN digunakan untuk memperkaya oligarki. Sedangkan rakyat makin “dicekik” dengan pajak untuk kemudian dananya digunakan untuk membiayai IKN. Oligarki untung, rakyat buntung!
Politik Pembangunan Infrastruktur dalam Islam
Islam mengharuskan semua aspek kehidupan manusia diatur dengan syariat Islam, termasuk politik pembangunan infrastruktur. Di dalam Daulah Khilafah Islamiah, pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan ambisi pribadi penguasa, apalagi demi kepentingan oligarki.
Hal tersebut berpangkal pada posisi penguasa sebagai pengurus rakyat, berdasarkan hadis Rasulullah saw.,
…الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR Bukhari dan Ahmad).
Infrastruktur merupakan perkara penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, Khilafah wajib membangun infrastruktur yang baik secara merata di seluruh pelosok negeri.
Khalifah akan melakukan pengkajian terhadap sebuah proyek, dibutuhkan rakyat ataukah tidak. Dasar penentuan pembangunan sebuah infrastruktur dipandang penting untuk dibangun atau tidak adalah kaidah “mâ lâ yatim al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib”. Artinya, suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib.
Jika adanya sebuah infrastruktur dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah kewajiban, misalnya pembangunan masjid di tengah-tengah kaum muslim, sedangkan sebelumnya tidak ada masjid, pembangunan infrastruktur tersebut wajib dilakukan dan diprioritaskan. Namun, jika sifatnya sebagai pelengkap, misalnya pembangunan jalan, sedangkan sudah ada jalan sebelumnya dan masih layak, pembangunan infrastruktur tersebut tidak diprioritaskan. Bisa ditunda atau tidak dilakukan.
Pembangunan infrastruktur bisa dipilah menjadi tiga bagian besar, yaitu
1. Infrastruktur keras seperti jalan raya, kereta api, bandara, pelabuhan, dll.
2. Infrastruktur keras nonfisik seperti ketersediaan air bersih dengan instalasi pengolahan dan jaringan pipanya, dll.
3. Infrastruktur lunak yaitu kerangka institusional yang meliputi berbagai nilai, norma, serta kualitas pelayanan umum yang disediakan pemerintah.
Mayoritas infrastruktur tersebut merupakan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh semua rakyat. Penggunaan infrastruktur bersifat gratis, tanpa dipungut biaya sama sekali.
Strategi Pendanaan Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur jelas membutuhkan biaya besar. Namun, Khilafah akan menempuh strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur tanpa melanggar hukum syarak, yaitu tanpa riba dan tanpa merendahkan martabat Khilafah dan umat Islam di hadapan negara lain. Khilafah tidak akan melakukan pinjaman luar negeri ataupun investasi asing yang akan mengancam kedaulatan Khilafah.
Menilik praktik pendanaan infrastruktur pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra., beliau menyediakan pos khusus di baitulmal untuk pembangunan infrastruktur. Dengan pos dana khusus tersebut, beliau membangun jalan, rumah singgah, sungai, jembatan, dsb.
Sumber pos dana khusus untuk pembangunan infrastruktur tersebut adalah dari memproteksi kepemilikan umum, seperti minyak, gas, dan tambang untuk kemudian pengeluarannya dikhususkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Jika sumber pendanaan ini tidak mencukupi, Khilafah bisa menarik dharibah (pajak) dari muslim yang kaya secara temporal, tidak permanen. Jika kebutuhan dana sudah tercukupi, penarikan dharibah dihentikan.
Dengan politik dan strategi pembangunan infrastruktur inilah Khilafah bisa mewujudkan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat secara baik dan bermartabat. Wallahualam. [MNews/Gz]
