Tidak Perlu Menunggu Viral, Jalanan Rusak Adalah Amanah Penguasa

Tidak Perlu Menunggu Viral, Jalanan Rusak Adalah Amanah Penguasa

Penulis: Novita Sari Gunawan

Muslimah News, OPINI — Kehadiran Jokowi beserta rombongan, sekaligus dihadiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam meninjau kondisi jalanan di Provinsi Lampung mejadi titik klimaks dari berbagai “drama” kondisi jalanan Lampung yang sempat viral di media sosial dan pemberitaan di kawasan regional. Akhirnya pemerintah pusat turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan di Lampung yang sempat dinyatakan sebagai “kawasan wisata seribu lubang”.

Bahkan, beredar lelucon yang mengatakan apabila ibu hamil melewati jalanan itu, maka akan langsung melahirkan. Ada pula yang menyatakan daerah tersebut bekas pertarungan antara Thanos dan Avengers. Apa pun istilahnya, kondisi jalanan yang dibiarkan rusak selama bertahun-tahun jelas sebuah bentuk ketakpedulian atau abainya jajaran pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif dalam melihat problematik masyarakat atau kebutuhan rakyat pada umumnya.

Persoalan jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten adalah tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola. Mereka seharusnya peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama permasalahan transportasi yang menjadi tulang punggung aktivitas atau kegiatan masyarakat, baik kegiatan sosial maupun ekonomi.

Fenomena Gunung Es

Memang akhirnya Gubernur Lampung gembira karena pemerintah pusat mau menggelontorkan dana sekitar Rp800 miliar untuk menambal atau memperbaiki sekitar 15 ruas jalan yang ada di Lampung. Walaupun sebelumnya sempat terjadi saling tuduh-menuduh antara Pemda dan pengusaha dengan menganggap perusahaan-perusahaan tidak fair karena tidak memperhatikan kondisi jalan sehingga menggunakan jalan dengan kendaraan yang bobotnya melebihi kapasitas jalan tersebut. Namun, pengusaha pun tidak mau tahu karena mereka sudah membayar pajak kepada pemerintah yang merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.

Kalau kita melihat ingar-bingar pembangunan infrastruktur sebagai megaproyek yang luar biasa, ternyata kondisi infrastruktur di tingkat kabupaten maupun wilayah di bawahnya memang menyimpan permasalahan. Kondisi di Lampung ini sejatinya menggambarkan fenomena gunung es yang juga terjadi di tempat lain. Buktinya, setelah Jokowi turun ke Lampung, banyak para netizen menyampaikan aspirasi mereka, mengabarkan kondisi jalan di wilayah mereka juga tidak baik-baik saja.

Untuk Pencitraan

Pertanyaannya, apakah harus menunggu sampai terganggunya citra penguasa atau citra anggota dewan pada tahun pemilu, baru kemudian mereka peduli dengan rakyat? Padahal notabene memenuhi fasilitas publik dan kebutuhan masyarakat adalah kewajiban penguasa yang menjadi hak setiap individu rakyat di negeri ini.

Fenomena ini pun membuktikan, pembangunan nyatanya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat sampai ke pelosok. Pembangunan, bahkan baru sekadar pencitraan saja. Ketika citra mereka sudah mulai terganggu, mereka buru-buru untuk segera memperbaiki, seolah-olah pahlawan atau layaknya fenomena polisi India yang datang ketika penjahat sudah tertangkap.

Seharusnya, penguasa peduli dengan kondisi masyarakat karena mereka sejatinya adalah pelayan rakyat yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, bukan demi pencitraan pribadi dan nafsu politik untuk berkuasa lagi. Namun, dalam sistem demokrasi memanglah demikian adanya. Penguasa dan pencitraan bak saudara kembar yang tidak terpisahkan. Tidak aneh, jika pembangunan kebut semalam “ala Roro Jonggrang” pun dilakukan demi menjaga pencitraan. Demikian juga, persoalan baru akan diselesaikan jika sudah viral dalam media sosial atau dikabarkan dalam media massa.

Kekuasaan Adalah Amanah

Islam memandang kekuasaan adalah amanah dari Allah Swt. yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika seseorang mengambil amanah, ia harus menunaikan amanah itu sebaik-baiknya agar tidak menjadi penyesalan di akhirat.

Dalam Islam, penguasa ibarat penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas gembalaannya. Penguasa—yang dalam Islam disebut sebagai khalifah—harus melayani rakyatnya, memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk membangun fasilitas-fasilitas jalan dan infrastruktur lainnya untuk memudahkan kehidupan agar rakyat mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Di sisi lain, rakyat pun berhak untuk menyampaikan aspirasinya, bahkan wajib melakukan muhasabah lil hukam. Hal itu juga dapat dilakukan oleh wakil rakyat yang terhimpun dalam Majelis Umat yang secara aktif memperhatikan permasalahan-permasalahan umat yang terjadi dan menyampaikannya kepada khalifah. Dengan demikian, setiap permasalahan segera teratasi dan tidak dibiarkan berlarut-larut, tanpa menunggu adanya potensi kerugian atau bahaya yang mengancam keselamatan rakyat. Wallahualam. [MNews]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *