Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Dalam sebuah program di Kompas TV, Sandiaga Uno mengaku mengeluarkan biaya kampanye sekitar Rp1 triliun saat menjadi kontestan dalam Pilpres 2019. Kala itu, ia maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo.
Ia menyatakan biaya tersebut telah dilaporkan dan diaudit oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta terekam dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia juga mengaku biaya kampanye pemenangan Prabowo-Sandi kala itu tidak hanya berasal dari dirinya, melainkan juga dari berbagai pihak yang mendukung mereka.
Pernyataan ini pada dasarnya merupakan bukti besarnya perputaran uang di setiap ajang pesta pemilihan. Para politisi harus bertaruh demi memenangkan kontestasi dengan berbagai amunisi. Berbagai pihak yang terlibat tentu tidak hanya dari kalangan politisi maupun tim sukses, sebab untuk maju menjadi kontestan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Atas dasar itu, jamak diketahui bahwa di belakang para kontestan, ada penyokong dana yang turut memberi sumbangsih.
Kapitalisme Politik
Dalam politik demokrasi kapitalisme, prinsip “no free lunch” seakan menjadi karakter sejati. Di masyarakat, kapitalisme adalah spirit segala bentuk interaksi manusia, baik politik, ekonomi, hukum, sosial, lingkungan hidup, pergaulan, dan lain-lain. Ini meniscayakan bahwa siapa pun yang memiliki kapital berpeluang memiliki kuasa bahkan mengendalikan sistem tata sosial yang berjalan di tengah masyarakat.
Dalam interaksi politik pada sistem kapitalisme, para pemilik modal melebarkan kendali ekonomi melalui sistem politik yang berjalan. Walhasil, membuka peluang kerja sama dengan politisi atau terjun langsung ke ranah politik adalah keniscayaan yang praktiknya jamak terlihat. Di negeri ini sendiri, tidak sedikit partai yang berdiri atas inisiasi para pemodal.
Ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Masuk ke ranah politik sudah dianggap modal penting dalam melipatgandakan bisnis. Prinsip “power is money and money is power” lahir dari kapitalisme politik yang bertemu dalam industri politik demokrasi kapitalisme. Praktik inilah yang terjadi secara vulgar di sekitar kita.
Realitas politik ini nyata, meski malu untuk diakui. Dari sini, terlihat betapa parpol bermutasi menjadi sebuah korporasi. Bedanya, transaksi yang terjadi di dalamnya adalah transaksi politik. Inilah wujud kapitalisme politik.
Mahalnya Demokrasi
Fantastis dan berbiaya mahal, inilah hal yang paling menonjol dalam praktik politik demokrasi. Di negeri ini, mahalnya mahar dalam transaksi politik sudah menjadi rahasia umum. Industri politik ini telah membentuk rantai proses yang menghubungkan politisi dan pengusaha.
Sistem sekuler kapitalisme telah menempatkan parpol sebagai batu loncatan, baik oleh individu maupun kelompok. Bak gayung bersambut, parpol pun menyediakan kursi dengan mahar fantastis bagi siapa pun yang memiliki kepentingan.
Konsekuensinya, politik transaksional menjadi lumrah dalam sistem ini. Perbedaan kepentingan kerap berujung konflik kepentingan. Di sisi lain, para politisi dan elite partai bak kutu loncat yang bisa berpindah-pindah dari satu partai ke partai lainnya demi menyelamatkan kepentingannya.
Penyokong dana—dalam hal ini para pemilik modal—juga bukan tanpa kepentingan. Kembali, prinsip “no free lunch” berlaku. Merekalah yang kemudian mengontrol para politisi, bukan sekadar mitra dalam berbagai proyek, tetapi juga dalam membuat rancangan UU yang menguntungkan pemilik modal. Wajar jika kepentingan rakyat berada di deret terakhir prioritas para politisi.
Parahnya, sistem ini akhirnya menciptakan lingkaran setan. Sulit untuk berharap pada sistem yang secara genuine melahirkan spirit bisnis dalam setiap interaksi manusia, termasuk sistem politik. Lantas, bagaimana perspektif Islam mendudukkan parpol dan para politisi?
Perspektif Islam
Politik dalam Islam bermakna ‘pengurusan urusan umat’. Politik (siyasa) berasal dari kata saasa-yasuusu-siyaasatan yang bermakna ‘mengurus’. Politik Islam tegak atas dasar akidah Islam. Politik Islam tidak lain untuk melaksanakan Islam di dalam negeri dan dakwah ke luar negeri. Dengan kata lain, politik Islam hakikatnya adalah pengurusan urusan rakyat.
Aktivitas politik adalah segala aktivitas terkait pengaturan urusan masyarakat, baik urusan kekuasaan itu sendiri maupun pengawasan dalam mengatur urusan rakyat. Inilah fungsi utama sebuah parpol sekaligus spirit yang harus hadir dalam aktivitas politik.
Atas dasar ini pula, aktivitas politik tidak hanya dilakukan oleh mereka yang menjadi pengurus partai atau pejabat pemerintahan. Siapa pun yang peduli dengan berbagai hal terkait kemaslahatan umat sesungguhnya telah mempraktikkan aktivitas politik tersebut.
Praktisnya, parpol melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami apa saja yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Parpol juga melakukan pengawasan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Jika terdapat kebijakan yang jauh dari maslahat, masyarakat dapat melakukan muhasabah terhadap penguasa dengan landasan iman semata untuk meluruskan, bukan yang lain. Inilah realitas politik dalam Islam.
Dalam tataran praktis, makna politik yang bermuatan spirit keimanan ini dengan sendirinya akan mereduksi hadirnya segelintir orang yang memiliki kepentingan golongan. Para politisi benar-benar akan bekerja untuk rakyat sebab pertanggungjawaban amanah mengurus urusan rakyat adalah kepada Sang Khalik. Inilah yang harusnya menjadi spirit para politisi dan parpol yang harus umat perjuangkan, bukan yang lain. Wallahualam. [MNews/Gz]

Sangat menyedihkan ketika bangsa ini mewariskan sistem demokrasi kapitalis pada generasi mendatang semua butuh kesadaran dan kebangkitan pola pikir umat untuk kembali pada sistem Islam kaffah.
Subhaanalloh. Politik yg saat ini dimaknai kekuasaan.