PR Besar Capres, Rakyat Tidak Butuh Pemimpin Viral

PR Besar Capres, Rakyat Tidak Butuh Pemimpin Viral

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Para kandidat calon presiden (capres) yang diusung sejumlah partai politik, mulai diumumkan. Sejauh ini, sudah ada nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang dideklarasikan. Sederet PR pun menanti para capres yang akan bertarung pada 2024 mendatang, antara lain kemiskinan, ketimpangan sosial, masalah ekonomi negara, sampai penyelesaian utang.

Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Angka kemiskinan Indonesia yang masih tinggi adalah salah satu yang terpenting dan segera harus dituntaskan. Saat ini, secara rata-rata nasional, angka kemiskinan masih berada di angka 9,57%. Secara jumlah, berdasarkan data 2022, masih ada sekitar 26,3 juta orang miskin di Indonesia.

Kemiskinan ini di antaranya terjadi karena masih belum meratanya akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, juga dipengaruhi kebijakan perlindungan sosial yang rendah dibandingkan negara tetangga. Berdasarkan data OECD, porsi belanja perlindungan sosial terhadap PDB Indonesia hanya 3%, sedangkan Malaysia 5,5%, Thailand 6,4%, Vietnam 7,6%, dan Sri Lanka 4,4%.

Kemudian yang juga harus dibenahi adalah masalah ketimpangan sosial. Jurang si kaya dan si miskin di Indonesia makin lebar. Sejumlah kecil orang kaya di Indonesia tidak saja menguasai 46% total konsumsi nasional, melainkan juga secara harta kekayaan tumbuh 61,6% selama pandemi. Hal ini tentu sangat ironis karena pada saat yang sama jumlah orang miskin malah meninggi.

Proyek Bombastis, Inflasi, dan Ambisi di Sektor Energi

Ada proyek-proyek bombastis yang justru membebani APBN, seperti IKN dan kereta cepat. Keduanya memiliki beban utang besar yang juga berisiko tinggi bagi keuangan negara, yakni diproyeksikan mencapai Rp485—530 triliun pada 2024 nanti. Belum lagi soal risiko defisit ekologis yang ditimbulkan oleh IKN dan kereta cepat karena keduanya dibangun di lahan yang tidak semestinya diperuntukkan bagi infrastruktur dan pemukiman.

Demikian halnya status inflasi yang masih cenderung tinggi, diperkirakan 4—5% pada awal pemilihan capres 2024. Inflasi berisiko membuat daya beli masyarakat terpukul dan membuat pertumbuhan ekonomi terganggu. Terlebih untuk ekonomi rumah tangga, inflasi bisa mengakibatkannya babak belur.

Begitu pula di sektor energi yang dibarengi isu internasional berupa perubahan iklim dan pemanasan global. Di satu sisi, masalah oversupply listrik masih belum teratasi sempurna. Namun, ambisi lain berupa proyek energi terbarukan ibarat sedang antre untuk turut dikonsumsi masyarakat kita, meski sebenarnya mereka tidak terlalu membutuhkannya.

Masalahnya, kebutuhan dana untuk transisi energi diperkirakan mencapai Rp3.500 triliun, itu termasuk untuk “memensiunkan” PLTU batu bara hingga investasi di EBT. Sejumlah dana yang super fantastis, bukan?

Pemimpin Viral

Pada era digital, viral menjadi bekal utama untuk terkenal, meski tadinya seseorang itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Namun, untuk menjadi pemimpin sejati, jelas tidak cukup sebatas viral. Seorang pemimpin sejati adalah orang yang dinantikan “dengan apa” dan “bagaimana” dirinya memimpin. Dirinya semestinya dipilih karena memang memiliki kemampuan menjalankan amanah kepemimpinan. Sumpah jabatan bukan hanya saat hari-H pelantikan atau serah terima jabatan (sertijab), tetapi sepanjang masa kepemimpinannya.

Sayangnya, elektabilitas sejumlah capres yang telah dirilis diukur sebatas bermodalkan viral untuk bisa dikenal masyarakat. Padahal, coba pikir, untuk apa seorang calon pemimpin viral jika dirinya hanya ibarat topeng yang baru saja diganti dari pemimpin lama yang sudah lengser? Jika kondisi ini terjadi lagi, negeri kita sama saja dengan memupuk kejenuhan sosial yang berpotensi meledak bagai bom waktu saat sudah mencapai titik jenuhnya.

Sekadar contoh logis, kita menyadari bahwa ketimpangan sosial antara si miskin dan si kaya begitu tinggi dalam sistem kapitalisme saat ini. Untuk menghilangkan ketimpangan tersebut, tentu kita membutuhkan sistem lain yang menyejahterakan semua pihak sehingga kubangan kekayaan itu tidak berputar di sejumlah pihak tertentu saja. Ini karena ketika distribusi kekayaan berada pada orang tertentu saja, ketimpangan sosial akan terus ada.

Ini sekaligus menunjukkan bahwa ada jalur distribusi harta yang macet yang penyelesaiannya tidak bisa sekadar dengan pembagian bansos, BLT, PKH, beragam beasiswa, ataupun berbagai kartu sakti, seperti kartu pintar dan kartu sehat. Inikah yang hendak para capres itu tuntaskan melalui viralitas dirinya?

Pemimpin Sejati, Penegak Syariat Ilahi

Bagaimanapun, ketika sistem yang menaungi pemilihan seorang pemimpin masih sistem demokrasi-kapitalisme, hasilnya tidak akan berbeda dari rezim yang sebelumnya. Realitas yang terjadi hanyalah ganti orang. Meski sebelumnya mereka berbeda pintu politik maupun parpol pendukungnya, tetapi jika kapitalisme masih tegak di baliknya, dirinya adalah replika rezim yang telah lengser. Kapitalisasi, sekularisasi, liberalisasi, serta oligarki, masih akan berputar mewarnai kepemimpinannya.

Pada titik ini, sangat penting untuk memahami letak kedaulatan sebab inilah yang akan menentukan jalan panjang kepemimpinan. Jika kedaulatan itu berada di tangan kapitalis, kepemimpinan suatu negara akan berjalan berdasarkan ideologi kapitalisme. Sebaliknya, jika kedaulatan itu berada di tangan syarak, kepemimpinan tersebut akan berlandaskan akidah Islam dan berjalan mengikuti ideologi Islam.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pemimpin sejati adalah pemimpin yang menegakkan syariat Allah Taala. Keikhlasannya mengemban amanah kepemimpinan tidak akan terpengaruh oleh asas kemanfaatan spekulatif sebagaimana dalam kapitalisme yang selalu melandaskan prinsip untung dan rugi, yang bahkan relasi penguasa dan rakyatnya sudah seperti penjual dan pembeli.

Kepemimpinan dalam sistem Islam jelas yang mampu menyelenggarakan riayatusy-syuunil ummah ‘mengurusi urusan umat’ dengan sebaik-baik amal kekuasaan. Hasilnya, sekumpulan PR besar—sebagaimana PR para capres 2024 nanti—bisa terselesaikan dengan tuntas karena ideologi yang diemban adalah ideologi yang berbeda dengan kapitalisme, yakni Islam.

Khatimah

Jelas, rakyat tidak butuh pemimpin viral. Penting bagi kita untuk memahami bahwa bursa pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi bukan hanya soal terpilihnya seseorang menjadi pemimpin. Lebih dari itu, yakni perihal kemampuan pemimpin tersebut menjaga pilar-pilar hegemoni kapitalisasi yang telah tertancap sejak rezim-rezim sebelumnya.

Keberadaan pemimpin baru dalam demokrasi hanya berganti wajah nan kosong dari harapan yang lebih baik. Oleh karenanya, rakyat harus cerdas, jangan sampai tertipu untuk kesekian kalinya. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *