Muslimah News, NASIONAL— Adanya perbedaan penetapan Idulfitri menyebabkan oknum pejabat BRIN berang dan mengancam membunuh warga Muhammadiyah yang merayakan Idulfitri berbeda dengan ketetapan pemerintah.
Hal ini pun mendapat tanggapan dari cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY).
“Sesungguhnya tidak ada yang berhak mempersalahkan apalagi mencela begitu rupa terkait perbedaan Idulfitri ini karena yang merayakan 21 April punya dasar yang kukuh, baik syar’i maupun waqi’i,” ungkapnya dalam “Waduh! Oknum BRIN Tuduh Hizbut Tahrir Susupi Muhammadiyah, Begini Penjelasan Ustaz Ismail Yusanto!” melalui AK Channel, Selasa (25-4-2023).
UIY menegaskan dasar syar’i menetapkan Idulfitri hanya berkisar pada hadis,
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ
“Berpuasalah kamu semua dengan melihat hilal (Ramadan) dan berbukalah kamu semua dengan melihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu, maka sempurnakanlah bilangan Syakban menjadi tiga puluh hari.”
“Hanya dari segi fakta apakah hilal pada Kamis malam 20 April 2023 itu sudah terlihat atau belum, kita yang di Indonesia ada yang melihat ada yang belum. Namun, untuk yang tinggal di wilayah lebih barat dari Indonesia mereka sudah melihat hilal. Bahkan ketinggian hilal ada yang mencapai 4 derajat,” jelasnya.
Dalam penilaian UIY yang merayakan Idulfitri 21 April jauh lebih banyak dibanding yang merayakan 22 April 2023. “Kalau tidak salah ada 60 negara yang merayakan 21 April, sementara yang merayakan 22 April hanya 22 negara. Sehingga tidak ada satu orang pun yang secara sepihak boleh mengatakan bahwa Idulfitri 21 April itu salah,” tegasnya.
Oleh karenanya, UIY heran kalau sebuah pilihan sikap dan pemahaman terhadap sebuah ketentuan fikih sampai dipersalahkan. “Bukan hanya dipersalahkan, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh disertai ancaman pembunuhan,” ucapnya.
Batu Ujian
Kasus ujaran kebencian dari oknum pejabat BRIN ini dinilai oleh UIY sebagai batu ujian apakah rezim ini ingin menegakkan toleransi atau tidak.
“Jika orang ini tidak diproses secara hukum, maka kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya toleransi itu hanya milik rezim. Presiden boleh intoleran, tetapi orang lain tidak boleh berbuat intoleran. Intoleran dan toleran semua dalam bingkai kepentingan rezim. Kalau sudah begini, maka yang sedang ditegakkan oleh rezim bukan toleransi hakiki, tetapi nisbi (relatif),” kritiknya.
UIY sampai mengingatkan kalau sikap semacam ini terus dibiarkan di tengah masyarakat, alih-alih tumbuh budaya toleransi, yang ada justru intoleran yang akan menghantarkan kepada kemarahan publik.
“Andai tidak direm oleh tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh organisasi, mungkin mereka mengambil tindakan sendiri-sendiri. Itu dipicu oleh kelemahan rezim dalam menindak mereka yang intoleran,” terangnya.
UIY menduga tindakan arogan oknum pejabat BRIN itu dipicu oleh suasana yang seolah-olah memberikan perlindungan atau legitimasi kepada oknum tersebut untuk bertindak dan berkata sekehendaknya, karena merasa tidak akan tersentuh hukum.
“Oleh karena itu, yang diperlukan sekarang adalah tindakan hukum dari aparat. Jika aparat bertindak sesuai hukum, mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan, maka bolehlah kita punya harapan bahwa toleransi yang diangankan rezim ada titik kebenarannya. Namun jika tidak, maka genaplah bahwa yang terjadi sekarang adalah membangun intoleransi atas nama toleransi. Sebuah paradoks yang sangat menjijikkan,” sesalnya.
Global
Terkait penetapan Idulfitri, dalam pandangan UIY yang namanya kalender baik masehi atau hijriah itu bersifat global. Demikian pula rembulan (moon) yang kaum muslim diperintahkan untuk melihatnya juga hanya satu.
“Bulannya satu, perintahnya untuk seluruh kaum muslim. Artinya, tidak harus masing-masing negara melihat bulan untuk bisa memulai puasa dan mengakhiri puasa. Jika ada satu orang yang melihat itu sudah cukup sepanjang ia berani bersumpah bahwa ia melihat hilal,” bebernya.
UIY merasa aneh persoalan globalitas ini oleh seorang peneliti yang tidak teliti dikaitkan dengan Hizbut Tahrir. “Itu kan ingin mem-framing seolah-olah gagasan kalender global itu gagasan kelompok radikal. Padahal gagasan itu sangat rasional, ilmiah yang mestinya dipahami oleh seseorang yang menamakan dirinya peneliti,” kritiknya.
Dihukum
UIY berharap orang seperti itu harus dihukum agar tidak menjadi preseden buruk bahwa orang boleh ngomong, mengancam, dan menuduh seenaknya.
Selain itu hendaknya diskusi penentuan awal dan akhir Ramadan yang selalu menjadi perdebatan itu dibuka. “Apakah hisab dan rukyat lokal atau hisab dan rukyat global yang lebih valid, saya kira perlu ditelaah secara sungguh-sungguh, secara serius dalam kerangka kelimuan,” pungkasnya. [MNews/IA]
