Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Papua memanas. Lagi-lagi akibat ulah kelompok kriminal bersenjata (KKB). Penyerangan itu awalnya terjadi saat prajurit TNI sedang melakukan misi penyelamatan pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB sejak Februari 2023.
TNI sempat mengeklaim KKB sudah dalam posisi terjepit, bahkan anggota KKB diduga ada yang tewas tertembak saat penyerangan di Mugi-man, Nduga, Papua, Sabtu (15-4-2023) lalu. Meski demikian, dalam operasi tersebut hingga Sabtu (15-4-2023), jumlah prajurit TNI juga ada yang tewas, yakni sebanyak lima orang.
Pemerintah Setengah Hati
Sejak awal perihal penyanderaan pilot Susi Air tersebut, pemerintah melalui Panglima TNI tampak setengah hati untuk mengatasinya. Awal Maret lalu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa sepertinya Philip tidak terancam. Menurut Yudo, berdasarkan fotonya, Philip masih santai-santai saja dan bajunya juga ganti-ganti terus.
Namun demikian, Yudo mengatakan pihaknya tetap berupaya untuk membebaskan Philip. Yudo mengaku tidak ingin gegabah serta menjelaskan banyak pertimbangan agar TNI tidak serta-merta mengeksekusi operasi penyelamatan, antara lain keselamatan warga sipil, Philip, dan kondisi medan maupun cuaca.
Sayangnya, kini korban justru jatuh dari pihak TNI. Ini menunjukkan konflik senjata yang terjadi bukanlah sesuatu yang ringan, bahkan bisa merembet menjadi isu disintegrasi. Selain itu, konflik tersebut juga jelas-jelas dengan kelompok yang selama ini dikenal sebagai separatis. Oleh karena itu, semestinya pemerintah lebih serius lagi. Apalagi Papua adalah isu sensitif bagi dunia internasional.
Menutupi Kepentingan Freeport
Namun, yang tidak bisa kita abaikan adalah ketika di balik konflik KKB dan TNI tadi ada kepentingan Freeport yang tengah bergulir. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Jokowi menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Richard C. Adkerson bersama Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Istana Negara pada Rabu (12-4-2023). Kedatangan kedua bos Freeport itu terjadi di tengah rencana pemerintah untuk menyetop ekspor konsentrat tembaga pada Juni 2023.
Tony mengatakan terdapat sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari soal perkembangan mengenai produksi pertambangan hingga pembangunan smelter konsentrat tembaga baru Freeport di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Smelter tersebut rencananya mulai beroperasi pada Mei 2023 dan akan rump-up sampai 2024.
Akhir Maret lalu Tony juga sempat menyampaikan, jika larangan ekspor konsentrat tembaga efektif berlaku Juni 2023 maka produksi Freeport akan terancam terhenti. Situasi itu bakal berdampak serius pada setoran ke kas negara serta perekonomian daerah di sekitar wilayah operasi.
Selain itu, kebijakan larangan ekspor Juni 2023 itu juga akan mengganggu kemajuan pengerjaan smelter kedua Freeport di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Freeport tidak bisa menyelesaikan smelter tersebut jika dananya tidak ada, padahal potensi pendapatan dari smelter tersebut bisa mencapai US$9 miliar atau sekitar Rp140 triliun.
Menakar Produksi Freeport
Saat ini, Freeport telah mendapatkan rekomendasi kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak 2,3 juta ton. Angka tersebut meningkat lebih dari 10% jika dibandingkan kuota 2022, yakni sebanyak dua juta ton. Freeport pun diberi tenggat sampai Juni 2023 untuk memenuhi kuota tersebut.
Hal ini sejalan dengan amanat serta tenggat ketentuan penyelesaian smelter dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1872/K30MEM/2018 terkait dengan perpanjangan IUPK. Keputusan Menteri ESDM tersebut terbit 2 tahun lebih awal dari amanat moratorium ekspor mineral logam yang tertuang dalam UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Ini artinya, anak usaha kongsi kepemilikan MIND ID dengan Freeport-McMoRan AS itu harus menggenjot produksi dalam tiga bulan untuk mengejar kuota ekspor. Padahal, produksi Freeport dalam setahun sekitar tiga juta ton konsentrat tembaga. Keputusan pemberian kuota ekspor itu sendiri merupakan timbal balik atas pencapaian pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter tembaga baru milik Freeport yang mencapai 54,5% sampai akhir Januari 2023. Hingga akhir Maret 2023, realisasi pembangunan diklaim mencapai 56,6%.
Sengaja
Bagaimanapun, Papua adalah daerah rawan konflik. Konflik politis di Papua sejatinya tidak hanya soal KKB, tetapi juga kubangan korupsi para pejabatnya, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, liberalisasi seksual, hingga HIV/AIDS.
Mencermati semua ini, jelas ada kepentingan kapitalis besar di balik konflik KKB. Kasus pilot Susi Air hanya pemantik saja. Isu bahwa konflik KKB adalah konflik yang “sengaja” digulirkan bahkan selama ini dipelihara demi mengamankan kepentingan kapitalis Freeport, justru tampak benar adanya.
Padahal yang dipertaruhkan oleh negeri ini demi Freeport adalah ancaman disintegrasi Papua itu sendiri. Pasalnya, korban jiwa sudah jatuh dari kalangan militer. Ini artinya, kasus Papua tidak bisa dipandang sebelah mata jika negeri kita tidak menghendaki kalahnya kedaulatan negara di bawah injakan hina kaki kapitalisasi.
Pandangan Islam
Islam memiliki pandangan yang khas perihal disintegrasi wilayah. Kasus-kasus bugat (pemberontakan) yang lama kelamaan memicu disintegrasi wilayah sebagaimana konflik dengan KKB, adalah urusan besar yang Islam tidak akan abaikan karena ini adalah perkara serius.
Terlebih karena yang menjadi korban jiwa adalah kalangan militer, ini harus ditangani berdasarkan konsep politik perang, yakni oleh struktur negara urusan jihad dan politik luar negeri. Hal ini penting untuk diperhatikan karena sudah terkategori melanggar wibawa negara. Dalam negara Islam (Khilafah), melanggar wibawa negara sama saja dengan menghina Islam selaku ideologi negara.
Kondisi serupa sebagaimana yang pernah Rasulullah saw. lakukan sebelum Perang Mu’tah. Saat itu, Rasulullah saw. mengirim sejumlah utusan ke beberapa negeri di luar Madinah. Salah satunya adalah Harist bin Umair al-Azdi, yang Rasulullah saw. utus kepada penguasa Bashra, yakni Syarhabil bin Amru al-Ghasani. Bashra sendiri saat itu dikuasai Romawi. Syarhabil menahan Harits bin Umair al-Azdi, serta mengikat dan membunuhnya. Tindakan Syarhabil ini jelas pelecehan besar terhadap Daulah Islam yang tidak bisa dibiarkan. Untuk itu, Rasulullah saw. kemudian mengirimkan pasukan Mu’tah.
Di samping itu, ancaman disintegrasi di wilayah Daulah Islam pernah terjadi di masa Khalifah Abu Bakar ra., yakni ketika terjadi pemberontakan oleh si Nabi Palsu Musailamah al-Kadzdzab yang membentuk markas pertahanan dengan basis militer di daerah Yamamah. Padahal, dampak dari perbuatan Musailamah adalah terjadinya pemurtadan sejumlah besar kaum muslim sehingga menjadi pengikut Musailamah. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar ra. p un tidak tinggal diam dan mengutus pasukan untuk terjun ke Perang Yamamah dalam rangka memerangi Musailamah dan pasukannya sehingga Yamamah menjadi aman dan kembali ke pangkuan Daulah Islam.
Khatimah
Demikianlah alasan sehingga jihad disebut dzarwatus-sanam (puncak keagungan) negara Islam dan kaum muslim. Dengan jihad, kedaulatan negara Islam tidak akan mudah dilecehkan oleh lawan. Dengan identitas ideologi Islam, kedaulatan negara Islam akan terjaga dan tidak mudah tunduk oleh kepentingan apa pun, apalagi kepentingan kapitalisme sampai-sampai menyebabkan suatu daerah menjadi rawan disintegrasi gara-gara adanya konflik yang “sengaja dipelihara”. Wallahualam bissawab. [MNews]
