Daftar Sepuluh Orang Terkaya di Indonesia, Kesenjangan Makin Nyata

Daftar Sepuluh Orang Terkaya di Indonesia, Kesenjangan Makin Nyata

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tampaknya adagium tersebut sudah menjadi track record ideologi kapitalisme. Forbes Real Time Billionaire merilis 10 daftar orang terkaya di Indonesia. Posisi Hartono Bersaudara yang berada di urutan pertama orang terkaya, digeser bos taipan bernama Low Tuck Kwong, pemilik batu bara dan pendiri Bayan Resources. Ia memiliki kekayaan senilai US$29,6 miliar atau setara Rp439,91 triliun. Segelintir pengusaha tajir mendominasi kekayaan di Indonesia.

Di balik fakta konglomerat yang silih berganti, ada rakyat melarat yang kondisinya masih jauh dari sejahtera. Daftar orang terkaya di Indonesia makin menegaskan bahwa kesenjangan kian nyata.

Efek Kapitalisme

Jika kita menelisik kembali sumber kekayaan para konglomerat tersebut, berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat bawah. Penerapan ideologi kapitalisme meniscayakan individu/swasta bebas memiliki apa pun asal dia memiliki modal besar. Alhasil, ada individu yang bisa menguasai aset dan kekayaan yang sebenarnya milik umum menjadi milik perseorangan.

Atas nama privatisasi dan swastanisasi, kepemilikan harta milik umum bisa beralih ke individu. Tidak mengherankan jika orang-orang kaya itu memiliki kerajaan bisnis di berbagai bidang. Mulai dari bisnis tambang batu bara, smelter nikel, perbankan, kesehatan, real estate, perkebunan kelapa sawit, ritel, dan media.

Selain itu, regulasi sarat kepentingan kapitalisme diamini penguasa negeri ini. Meski penguasa berganti, sifat kapitalisme yang rakus dan serakah tidak akan pernah menghilangkan jurang menganga si kaya dan si miskin.

Begitu pun dengan perilisan daftar orang terkaya secara berkala akan terus bereproduksi dan saling bergeser posisi secara fluktuatif. Namun, pergeseran urutan tersebut tidak berefek signifikan terhadap kekayaan mereka. Lihat saja nama-nama yang muncul, ya itu-itu saja. Kalaupun ada nama orang kaya baru, tidaklah terlalu banyak memberi pengaruh.

Di sisi lain, per September 2022, BPS mencatat masih ada 26,36 juta penduduk miskin di Indonesia. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang ditetapkan BPS sebesar Rp535.547,00/kapita/bulan. Artinya, penduduk dikatakan miskin jika berpenghasilan di bawah garis kemiskinan tersebut. Pertanyaannya, dengan penghasilan tersebut, cukupkah memenuhi kebutuhan pokok yang terus naik dan mahal?

Bandingkan pula kekayaan 10 orang terkaya dengan 26,36 juta orang miskin, sangat timpang. Dari data tersebut, mengerucut pada lima provinsi sebagai penyumbang terbanyak penduduk miskin, yakni Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo. Mirisnya lagi, dari lima provinsi tersebut, ada dua provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam yang luar biasa, seperti Papua dengan tambang emasnya dan Maluku dengan SDA yang tidak kalah melimpah. Padahal di Halmahera, Maluku Utara ada miliarder pemilik smelter nikel yang masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes.

Belum lagi jumlah keluarga prasejahtera yang mencapai 57,6 juta jiwa. Jadi, jangan pernah berharap pemerataan ekonomi terjadi dalam sistem kapitalisme, sebab pada dasarnya sistem inilah yang menciptakan kesenjangan dan ketimpangan ekonomi bagi rakyat.

Bagaimana dengan Islam?

Islam memberikan mekanisme yang jelas perihal kekayaan. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, “Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Ayat ini menerangkan bahwa harta fai yang berasal dari orang kafir, seperti harta-harta Bani Quraidhah, Bani Nadhir, penduduk Fadak dan Khaibar, kemudian diserahkan Allah kepada Rasul-Nya, dan digunakan untuk kepentingan umum, tidak dibagi-bagikan kepada tentara kaum muslimin. Kemudian diterangkan pembagian harta fai itu untuk Allah, Rasulullah, kerabat-kerabat Rasulullah dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang kehabisan uang belanja dalam perjalanan.

Ini artinya negara berkewajiban melakukan pemerataan ekonomi dengan mendistribusikan harta kepada kaum fakir miskin sehingga mereka bisa hidup sejahtera dan harta tidak menumpuk di kalangan orang-orang kaya saja.

Prinsip Pengaturan Kekayaan

Islam memiliki prinsip-prinsip pengaturan kekayaan sehingga peredaran harta tidak berputar pada segelintir orang seperti halnya kapitalisme, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, harta adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan secara legal berdasarkan syariat Islam. Ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya ia memiliki harta tersebut untuk dimanfaatkan dan terikat dengan hukum-hukum syariat, bukan bebas secara mutlak. Ini berarti setiap individu wajib terikat syariat baik dari aspek perolehan hartanya, pengelolaannya, dan cara mendistribusikannya.

Kedua, kepemilikan harta dalam Islam dibagi menjadi tiga, yakni kepemilikan individu; kepemilikan umum; dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu pada harta bergerak maupun tidak bergerak terikat dengan lima sebab-sebab syar’i: (a) bekerja; (b) waris; (c) kebutuhan atas harta untuk (menyambung) hidup; (d) pemberian negara dari harta milik negara kepada rakyat; (e) harta-harta yang diperolah seseorang tanpa imbal balik harta maupun tenaga (Muqaddimah Dustur, Pasal 131).

Adapun kepemilikan umum seperti barang tambang yang jumlahnya melimpah; sarana dan fasilitas umum yang sangat diperlukan masyarakat, seperti jalan, rumah sakit, sungai, danau, laut, dll., maka boleh bagi setiap individu memanfaatkannya. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada individu atau swasta. Negara sebagai pengelolanya, rakyat menikmati dan memanfaatkannya untuk hajat hidup mereka.

Jika kepemilikan umum ini dimiliki atau dikelola individu, bisa dipastikan kekayaan ini hanya terkonsentrasi pada segelintir orang. Inilah perbedaan Islam dengan kapitalisme. Islam sudah menetapkan hukum tentang kepemilikan sejak awal sehingga pendistribusian kekayaan sangat jelas dan pasti.

Ketiga, negara menjamin kebutuhan asasi masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dalam hal kebutuhan sandang, pangan, dan papan, negara harus memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mendapatkannya, semisal dengan harga terjangkau dan sangat murah. Dalam hal pendidikan dan kesehatan, negara memberikan jaminan berupa akses layanan gratis bagi seluruh individu rakyat.

Keempat, pengelolaan harta mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta, yaitu mengutamakan pembelanjaan wajib, sunah, kemudian yang mubah. Sistem ini melarang pemanfaatan harta yang tidak syar’i dan negara wajib memberikan sanksi takzir dalam hal pemanfaatan harta haram.

Kelima, mengembangkan sektor riil, bukan nonriil. Semua aktivitas ekonomi bersifat riil dan memiliki efek langsung terhadap kesejahteraan dan peningkatan taraf ekonomi.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tugas negara/penguasa adalah menciptakan keseimbangan ekonomi dengan menerapkan sistem syariat kafah yang membawa kesejahteraan dan kegiatan perekonomian yang sehat dan adil. Wallahualam. [MNews/Rgl]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *