Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Indonesia telah resmi menjadi ketua ASEAN 2023, sekaligus menjadi tuan rumah agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023. Rencananya, KTT ini akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 9—11 Mei 2023 dan di Jakarta pada September 2023. Sebelumnya, keketuaan dipegang oleh Kamboja.
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi negara-negara Asia Tenggara yang dibentuk untuk menciptakan kawasan yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal ini dikarenakan adanya kerawanan konflik di kawasan akibat perebutan pengaruh ideologi antarkekuatan militer negara-negara besar maupun konflik antarnegara kawasan (detik, 23-4-2023).
Adapun tema keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 adalah ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Maksud dari ASEAN Matters adalah menjadikan ASEAN relevan dan penting, tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga rakyat ASEAN dan sekitarnya. Sedangkan Epicentrum of Growth berarti menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berpotensi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia.
Isu Prioritas
Terdapat beberapa isu prioritas yang akan dibahas dalam KTT ASEAN 2023 mendatang, yakni:
– Strategi memperkuat komunitas ASEAN, kesatuan dan sentralitas ASEAN, serta kemitraan eksternal ASEAN.
– Strategi pemulihan dan pembangunan kembali kawasan dan melanjutkan momentum ASEAN sebagai pusat pertumbuhan melalui integrasi ekonomi digital yang inklusif dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
– Menyadarkan pentingnya konektivitas energi dalam mencapai ketahanan energi dan mendorong kelanjutan kerja sama interkonektivitas energi, antara lain lewat implementasi ASEAN Power Grid (APG) dan Trans ASEAN Gas Pipeline.
– Penyelenggaraan dialog HAM ASEAN.
– Menyusun konsep pengembangan Pandangan Maritim ASEAN.
– Menyinergikan berbagai mekanisme, modalitas, dan komitmen ASEAN serta mempromosikan kegiatan lintas pilar untuk mengatasi, mencegah, dan memerangi TPPO (akun instagram Kemenkominfo, 13-4-2023) .
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu Sidharto R. Suryodipuro menyatakan bahwa tahun ini ASEAN memiliki misi memastikan kawasannya tetap menjadi titik terang dalam perekonomian dunia. Tentunya, hal ini untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi ASEAN dapat berlangsung stabil (kompas, 30-1-2023).
Diliputi Sejumlah Persoalan
Berbagai persoalan tengah membelit ASEAN, seperti persaingan politik dan ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan Cina, adanya kerja sama keamanan QUAD (The Quadrilateral Security Dialogue) antara AS, Australia, India, dan Jepang, pembentukan aliansi pertahanan AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, ketegangan di Laut Cina Selatan, krisis kekuasaan oleh militer di Myanmar, kezaliman terhadap muslim Rohingya, juga pemulihan ekonomi pascapandemi.
Dengan segudang persoalan yang membelit ASEAN tersebut, jika ingin menjadi pemimpin yang berhasil, Indonesia haruslah terlebih dahulu menunjukkan kepiawaiannya menyelesaikan persoalan dalam negeri. Jika sebagai negara, Indonesia masih diliputi aneka persoalan yang tidak kunjung terselesaikan, bagaimana bisa Indonesia memimpin ASEAN secara efektif?
Sayangnya, kondisi Indonesia sendiri masih karut-marut. Secara ekonomi, Indonesia memang memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Namun, ketimpangan ekonomi juga luar biasa. Kue ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha kapitalis. Sedangkan rakyat kecil hanya mendapatkan remah-remah ekonomi.
Ditambah lagi tsunami PHK yang melanda Indonesia berhasil merontokkan pertahanan ekonomi rakyat kecil hingga banyak yang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Selain itu, Indonesia juga rapuh dalam menghadapi gempuran produk impor. Bahkan baju bekas saja membanjiri pasar dalam negeri.
Dalam hal kesatuan negara, Indonesia masih menghadapi disintegrasi Papua. Indonesia tidak kunjung bisa menyelesaikannya. Bahkan banyak militer dan warga kita yang menjadi korban kebiadaban OPM.
Sedangkan dalam penjagaan keamanan dan kedaulatan kawasan, Indonesia lembek dalam menghadapi negara-negara besar yang memperebutkan Laut Cina Selatan. Indonesia terombang-ambing antara berpihak pada AS ataukah Cina. Sayangnya, Indonesia tidak mampu berdaulat secara mandiri untuk memimpin kawasan.
Dengan sederet persoalan ini, sungguh diragukan bahwa Indonesia mampu memimpin ASEAN menjadi kawasan yang aman, berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia bahkan menyatakan akan membawa tiga isu prioritas G20 pada keketuaannya di ASEAN tahun ini. Tiga isu utama yang diusung Indonesia adalah transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.
Padahal, tampak jelas bahwa G20 menjadi ajang negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa untuk menguasai negara-negara berkembang. Oleh karenanya, membawa agenda G20 ke KTT ASEAN sama dengan mengukuhkan penjajahan negara-negara besar terhadap negara-negara ASEAN. Walhasil kedaulatan ASEAN hanya akan menjadi mimpi.
Kepemimpinan Khilafah Adalah Solusi
ASEAN tidak akan menjadi wilayah yang berdaulat jika tidak mengemban ideologi Islam. Selama ini ASEAN yang menerapkan ideologi kapitalisme hanya menjadi pengikut negara-negara besar, utamanya Amerika Serikat. Akibatnya, ASEAN tidak mampu mewujudkan keamanan dan kesejahteraan untuk rakyatnya.
Yang ada, ASEAN menjadi rebutan negara-negara besar, sedangkan rakyatnya tetap tidak sejahtera, kecuali sebagian kecil saja. Kalaupun ada yang sejahtera seperti Singapura, posisi politiknya sangat lemah sehingga tidak mampu menentukan arah politik kawasan. Walhasil ASEAN tetap terombang-ambing di antara kepentingan negara-negara besar.
Oleh karenanya, satu-satunya cara untuk mewujudkan ASEAN yang berdaulat dan sejahtera adalah mewujudkan kepemimpinan Khilafah yang akan menegakkan ideologi Islam. Dengan mewujudkan ideologi Islam, ASEAN akan menjadi negara besar dan ideologis sehingga akan memiliki kekuatan politik untuk menyingkirkan setiap campur tangan asing di kawasan.
Khilafah juga akan menyatukan ASEAN dengan negeri-negeri muslim lainnya sehingga bisa menjadi negara besar level dunia, bukan hanya level kawasan. Level kebesaran pengaruh Khilafah akan sama dengan Amerika Serikat saat ini dan bahkan lebih besar lagi, karena wilayah Khilafah terbentang minimal di dua pertiga dunia sebagaimana dulu ketika masa Khilafah Utsmaniyah.
Dahulu, ASEAN pernah bersatu di bawah Kekhalifahan Utsmaniyah. Berbagai kesultanan di ASEAN saat itu bersatu di bawah satu kepemimpinan politik yang dikomando dari Turki. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan ASEAN di bawah satu kepemimpinan negara bukanlah mimpi, melainkan sudah pernah terwujud dan akan bisa terwujud lagi pada masa mendatang.
Khilafah akan menjaga setiap jengkal wilayah ASEAN sehingga tidak ada penjajah yang mampu campur tangan, menginvasinya, atau mengeklaimnya. Khilafah juga akan menyejahterakan ASEAN sehingga kesejahteraan dirasakan oleh setiap warganya tanpa kecuali. Baik dia muslim maupun nonmuslim. Kekayaan akan terdistribusi secara adil sehingga kesenjangan ekonomi akan terselesaikan.
Firman Allah Swt.,
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96).
Walhasil, jika Indonesia ingin memimpin ASEAN secara hakiki, yakni memimpin dengan makna me-riayah ASEAN hingga terwujud kedaulatan, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, Indonesia cukup melakukan satu langkah, yaitu mewujudkan kepemimpinan ideologis global berupa Khilafah Islamiah. Bukan justru mengekor pada negara-negara penjajah seperti yang saat ini terjadi. Wallahualam. [MNews]
