Penulis: Asy-Syifa Ummu Siddiq
Muslimah News, OPINI — Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dijanjikan tidak mengambil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ternyata tidak sesuai harapan. Selain biayanya yang membengkak, kabarnya pihak China Development Bank meminta APBN sebagai jaminan utang. Bagaimana jadinya? Ada apa gerangan?
Jebakan Utang
Siapa sangka, proyek besar KCJB justru akan menjerumuskan Indonesia pada jebakan utang. Padahal, sebelumnya proyek ini dijanjikan tidak akan menyentuh APBN sepeser pun. Karena skema kerja sama dengan pihak pengembang adalah business-to-business (B2B). Namun, seiring dengan perkembangan waktu, ternyata biaya pembuatan KCJB membengkak.
Meski biaya KCJB bertambah dan negara tidak ada anggaran khusus untuk menambalnya, proyek ini harus tetap jalan. Hasilnya, pembuatan proyek transportasi bergengsi ini dibiayai oleh CDB. Akan tetapi, siapa sangka pihak CDB meminta syarat yang tidak main-main. Mereka mensyaratkan agar APBN menjadi jaminan dari utang. (CNN Indonesia, 12-4-2023).
Indonesia dan CDB telah bersepakat besaran pinjaman untuk pembayaran cost overrun proyek ini sebesar US$560 juta atau Rp8,34 triliun (asumsi kurs Rp14.900 per dolar AS). Mengenai persyaratan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diketahui masih mencoba bernegosiasi agar jaminan utang tidak diambil dari APBN, melainkan dari infrastruktur yang nantinya dikelola oleh PT PII (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia). (Gelora, 12-4-2023).
Jaminan APBN
Jika APBN benar-benar jadi jaminan utang dengan pihak Cina, tentu sangat berbahaya. Menurut situs Badan Pusat Statistik, anggaran belanja pemerintah untuk pelayanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) pada 2019 sekitar 40,5%. Sedangkan sisanya untuk keperluan lain, termasuk membayar utang beserta bunganya. Kalau jaminan itu terjadi, berarti negara harus menyunat anggaran pelayanan pokok dan beberapa anggaran lainnya untuk menutup utang tersebut.
Saat ini saja, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial kepada masyarakat masih terasa minim. Kesehatan belum merata, bahkan masih mengandalkan subsidi silang (BPJS). Pendidikan di daerah 3T masih tertinggal jauh dengan kota. Perlindungan sosial juga belum maksimal, tidak bisa menjangkau semua kalangan yang membutuhkan. Bagaimana jika alokasi anggaran untuk ketiga hal tadi jadi dikurangi? Tentu rakyat Indonesia yang akan merasakan imbasnya.
Hasilnya, KCJB yang dulunya memberikan janji manis, justru pada kenyataannya malah menghasilkan kepahitan. Masyarakat harus ikhlas haknya dikurangi demi gengsi negara di mata dunia.
Tidak Ingin Rugi
Dalam prinsip kapitalisme, setiap bisnis atau bantuan harus menguntungkan. Mereka yang menganut prinsip itu, tidak mau rugi dengan bantuannya, termasuk pihak Cina yang dalam hal ini sebagai pengembang proyek. Sebelumnya, ketika mereka mengajukan dana kerja sama dengan Indonesia, pasti sudah mempertimbangkan masak-masak. Mereka sudah tahu negeri ini mampu membayar atau tidak. Mereka juga sudah punya rencana, jika biaya bengkak, uangnya harus cari dari mana? Jika jadi utang, bagaimana pembayarannya? Semua sudah terencana dengan terperinci.
Mereka paham, bekerja sama dengan negeri ini pasti sangat menguntungkan. Apalagi negaranya kaya dan Indonesia menjadi salah satu wilayah yang dilewati Jalur Sutra yang pernah dibuat Cina sehingga sangat menggiurkan.
Kalaupun tidak jadi pakai APBN, negara bermaksud memberikan jaminan infrastruktur. Tentu hal ini juga tetap menguntungkan. Jika negara gagal bayar, infrastruktur itu akan menjadi milik Cina. Bisa bayangkan kalau hal ini terjadi, kepemilikan infrastruktur tersebut akan berpindah tangan dan Cina bisa bebas memanfaatkannya untuk apa pun.
Bagi Indonesia, kondisi ini sangat berbahaya. Hanya demi kereta cepat, negara mau menggadaikan infrastruktur lainnya, bahkan bisa saja menyetujui penggunaan APBN. Cepat atau lambat akan menyengsarakan. Kalau konsep seperti ini terus dipakai, menggadaikan infrastruktur demi infrastruktur lain, tidak menutup kemungkinan peristiwa seperti kebangkrutan Sri Lanka akan terjadi. Banyak infrastruktur yang ditarik bank untuk menutup utang negara. Negara juga tidak memiliki banyak uang untuk menjamin kehidupan rakyatnya.
Rakyat Lebih Utama
Bagaimana pun, rakyat adalah tanggung jawab negara. Pemimpin dipilih untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai pelayan rakyat. Bahkan, Islam memandang bahwa pemimpin tugasnya adalah mengurusi urusan rakyat. Oleh karenanya, yang harusnya diperhatikan ya kebutuhan rakyatnya. Pemimpin perlu mencukupi kebutuhan terlebih dahulu, sebelum membangun lainnya. Infrastruktur memang perlu, tetapi kebutuhan pokok rakyat harus didahulukan.
Islam juga memandang kerja sama semacam ini sebagai kerja sama yang batil karena melanggar syariat Allah, yaitu riba. Selain itu, Islam telah memiliki skema pendapatan sendiri, seperti jizyah, fai, kharaj, ganimah, kekayaan SDA, dsb. sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan rakyatnya. Islam juga melarang kerja sama dengan negeri kafir yang jelas-jelas memusuhi kaum muslim. Hubungan keduanya adalah perang.
Pemimpin yang bertanggung jawab hendaknya memikirkan masak-masak kebijakan sebelum bertindak. Jangan sampai malah menyengsarakan rakyat. Hanya pemimpin yang mengambil Islam secara menyeluruh yang dapat menghadapi negara seperti Cina. [MNews/Gz]
