Memutus Rantai Kejahatan Seksual dengan Solusi Fundamental

Memutus Rantai Kejahatan Seksual dengan Solusi Fundamental

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Guru yang mestinya melindungi anak didiknya, malah menjadi pelaku pencabulan. Hal ini menimpa 16 siswi SD di Aceh Utara yang menjadi korban kekerasan seksual oleh guru agama tempat mereka bersekolah. Modus pelaku ialah meminta korban untuk maju ke meja guru di kelas untuk mengaji. Setelah itu, pelaku melakukan pencabulan terhadap korban. Pelaku dijerat dengan Pasal 50 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pelaku terancam Uqubat Takzir cambuk paling banyak 200 kali atau denda paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling lama 200 bulan. Akankah dengan hukuman tersebut pelaku jera dan tidak ada lagi kasus kekerasan seksual terhadap anak ?

Bukan Sekali

Kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan guru sebagai pelaku bukanlah pertama kali terjadi. Pada Januari 2023, sedikitnya ada 21 anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru rebana di Batang, Jawa Tengah. Pada 2021, seorang guru mencabuli 12 santriwatinya di Bandung, lalu terungkap pula seorang guru di Cilacap, Jawa Tengah juga menjadi pelaku kekerasan seksual 15 siswi SD. Pada 2018 lalu, seorang guru olahraga melakukan sodomi terhadap 41 siswa dengan dengan modus memberikan kesaktian dan ilmu pelet kepada anak-anak. Masih di tahun yang sama, 25 siswi di Jombang menjadi korban pencabulan yang dilakukan gurunya.

Berdasarkan data yang dihimpun KPAI sepanjang 2021, setidaknya ada 18 kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Pelaku kekerasan seksual terdiri dari pendidik/guru sebanyak 10 orang (55.55%), Kepala Sekolah/ Pimpinan Pondok Pesantren sebanyak 4 orang (22,22%), pengasuh (11,11), tokoh agama (5.56%) dan Pembina Asrama (5.56%). Pengumpulan data dilakukan mulai 2 Januari – 27 Desember 2021 melalui pemantauan kasus yang dilaporkan keluarga korban ke pihak kepolisan dan diberitakan oleh media massa. (Mediaindonesia, 28-12-2021)

Data tersebut tentu membuat miris. Sekolah yang mestinya menjadi tempat ternyaman dan teraman bagi anak-anak, malah menjadi benih munculnya predator anak yang siap memangsa mereka. Ada apa dengan dunia pendidikan hari ini? Generasi terancam, guru tidak lagi menjadi panutan. Hukuman seakan mati rasa bagi para pelaku pencabulan.

Harus Kafah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengutuk dan mengecam keras aksi kekerasan seksual terhadap 15 siswi perempuan SD di Aceh Utara. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar mengatakan Kemen PPPA mendukung dan menyerahkan seluruh proses hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Aceh serta berharap kasus ini memberikan efek jera bagi pelaku.

Aceh memang wilayah yang memiliki peraturan hukum berbeda dan diberi kewenangan untuk menetapkan hukum berdasarkan ketentuan masyarakat Aceh. Provinsi berjuluk kota Serambi Makkah ini dikenal sebagai salah satu provinsi yang mengadopsi sebagian hukum syariat Islam. Sebagai contoh, Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang ketentuan kejahatan (jarimah) dan sanksi (uqubat) berdasarkan jenis pelanggaran syariat Islam, seperti khamar, uang taruhan/ judi (maisir), berduaan dengan nonmahram (khalwat), bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka, perzinaan, pelecehan. pemerkosaan, menuduh seseorang bersina tanpa menghadirkan saksi (qadzaf), homoseksual (liwath), dan musahaqah, yakni perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Pertanyaannya, mengapa ketetapan hukum syariat ini masih juga tidak dapat mencegah perilaku maksiat? Ini berarti pencegahan kejahatan dan kriminalitas tidak bisa diterapkan secara parsial atau hanya berlaku di wilayah tertentu sementara wilayah lain tidak. Sistem sanksi Islam akan berjalan efektif jika semua wilayah menerapkan syariat Islam secara kafah, bukan hanya Aceh.

Perda-perda syariat akan terkendala pelaksanaannya selama negara atau pemerintah pusat tidak menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Allah Swt. memerintahkan agar setiap muslim berislam kafah, bukan setengah-setengah. Hal ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Setumpuk regulasi penindakan hukum untuk pelaku kejahatan tidak akan berguna tanpa diiringi upaya pencegahan menutup celah dan pintu kemaksiatan. Boleh saja Aceh menerapkan sanksi Islam, lalu bagaimana dengan kehidupan masyarakat dengan pergaulan tanpa batas, produksi film yang mengumbar aurat dan syahwat, dan akses media sosial yang serba bebas tanpa batas? Hal semacam ini membutuhkan kebijakan yang terpusat, yakni campur tangan negara mencegah celah-celah kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu, menutup rapat pintu-pintu maksiat adalah tindakan pertama yang harus negara lakukan.

Kasus ini bukan yang pertama, mungkin juga bukan yang terakhir. Pangkal dari kejahatan seksual pada anak ialah penerapan sistem sekularisme di semua lini kehidupan. Fenomena guru menjadi pelaku pencabulan bukan hal aneh karena negeri ini mengadopsi nilai-nilai sekuler dalam kehidupan dengan megamputasi aturan Islam sebagai pedoman hidup manusia. Jadi, negeri ini harus berbenah agar generasi kita terselamatkan, yaitu dengan solusi sistemis yang komprehensif, bukan solusi pragmatis yang masih menyisakan nilai sekuler dalam penyelesaiannya. Memutus rantai kejahatan seksual pada anak harus dilakukan dengan solusi fundamental.

Preventif dan Kuratif yang Efektif

Dalam Islam, terdapat tiga pihak yang berkewajiban menjaga dan melindungi generasi. Pertama, keluarga sebagai madrasah utama dan pertama. Ayah dan ibu harus bersinergi mendidik, mengasuh, mencukupi gizi anak, dan menjaga mereka dengan basis keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt..

Kedua, lingkungan. Dalam hal ini masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi. Masyarakat adalah pengontrol perilaku anak dari kejahatan dan kemaksiatan. Masyarakat akan terbiasa melakukan amar makruf nahi mungkar kepada siapapun.

Ketiga, negara sebagai periayah utama. Dalam hal ini, fungsi negara adalah memberikan pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan setiap anak. Negara juga wajib melindungi generasi dari perilaku buruk dan maksiat dengan tindakan pencegahan yang berlapis, yaitu:

Pertama, menerapkan sistem sosial dan pergaulan Islam. Di antara ketentuan Islam dalam menjaga pergaulan di lingkungan keluarga dan masyarakat ialah: (1) kewajiban menutup aurat dan berhijab syar’i; (2) larangan berzina, berkhalwat (berduaan dengan nonmahram), dan ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan); (3) larangan eksploitasi perempuan dengan memamerkan keindahan dan kecantikan saat bekerja; (4) larangan melakukan safar (perjalanan) lebih dari sehari semalam tanpa diserta mahram.

Kedua, optimalisasi fungsi lembaga media dan informasi dengan menyaring konten dan tayangan yang tidak mendukung bagi perkembangan generasi, seperti konten porno, film berbau sekuler liberal, media penyeru kemaksiatan, dan perbuatan apa saja yang mengarah pada pelanggaran terhadap syariat Islam.

Ketiga, menegakkan sistem sanksi yang tegas dengan menghukum para pelaku berdasarkan jenis dan kadar kejahatannya menurut syariat. Hukuman yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum Allah dan kebijakan khalifah selaku pemegang kewenangan pelaksanaan hukuman.

Keempat, menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Dengan sistem ini, seluruh perangkat pembelajaran mengacu pada Islam. Dengan begitu, anak-anak memiliki akidah yang kuat, orang tua memiliki pemahaman agama yang baik, dan masyarakat yang berdakwah dengan saling memberi nasihat di antara sesama.

Dengan perlindungan berlapis seperti ini, upaya pencegahan akan berjalan efektif. Jika upaya preventif sudah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran, maka tindakan kuratif, yakni sistem sanksi Islam akan memberikan efek jera sekaligus penebus dosa bagi pelaku kejahatan. Wallahualam. [MNews]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *