Undang-Undang Migas Direvisi, Demi Menggairahkan Investasi?

Undang-Undang Migas Direvisi, Demi Menggairahkan Investasi?

Penulis: Novita Sari Gunawan

Muslimah News, OPINI — Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dinyatakan perlu segera diselesaikan lantaran kebutuhan energi di Indonesia terus bertambah seiring pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut pendiri Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, penyelesaian RUU Migas akan memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan dalam rangka membenahi investasi serta memperbaiki pengelolaan industri hulu migas nasional.

Menurut dia, ada tiga hal yang jadi bahasan revisi. Ketiganya yaitu kepastian hukum, kepastian fiskal, dan keekonomian serta kemudahan birokrasi atau perizinan. “Akar permasalahannya berada pada ketiga aspek tersebut di level undang-undang,” ujar Pri dalam acara Media Briefing IPA Convex 2023, Senin (10/4/2023), melalui keterangan pers (Kompas[dot]com).

Regulasi migas di Indonesia adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya adalah Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Mendesak

Berbagai pihak yang terkait, seperti DPR, pemerintah, pelaku usaha, dan tim ahli, semuanya sepakat revisi ini harus segera dilakukan karena sudah lebih dari dua dekade pembahasan revisi undang-undang ini belum juga rampung atau selesai. Banyak alasan diungkapkan sehingga revisi ini mendesak untuk dilakukan, tujuannya adalah untuk memperbaiki sektor hulu migas di Indonesia. Juga untuk menggairahkan kembali investasi migas demi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Setidaknya ada empat hal yang menjadi fokus pembahasan RUU Migas, di antaranya adalah pertama, adanya kejelasan payung hukum. Kedua, adanya kejelasan institusi pengelola. Ketiga, adanya kejelasan fiskal. Keempat, adanya kejelasan ekonomi. Serta perbaikan sektor hulu migas di Indonesia karena undang-undang yang lama tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian investasi migas.

Dikatakan bahwa Indonesia kurang akomodatif dengan perkembangan migas saat ini dibandingkan negara tetangga. Hal ini akan berpengaruh terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sebagaimana kita memahami bahwasanya sejak tahun 70-an hingga 90-an, migas telah menjadi primadona bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada waktu itu cadangan migas riil terbukti sekitar 12 miliar barel dengan produksi migas rata-rata sehari 1,2 juta. Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan saat ini, target lifting migas baru tercapai sekitar 700-an juta barel per hari dan cadangan migas terbukti hanya sekitar 3,9 miliar barel.

Ini masih jauh dari target capaian APBN , apalagi dibandingkan dengan target pemerintah tahun 2030 sekitar 1,2 juta barel minyak dan 12 juta barel gas per hari. Hal itu tentu sangat mengkhawatirkan karena waktu terus berjalan, sedangkan undang-undang yang menjadi payung hukum bagi kepastian iklim investasi belum juga selesai. Ini juga akan menjadi penghalang bagi para investor ketika mengelola cadangan minyak di Indonesia atau juga ketika ingin melakukan eksplorasi ladang-ladang minyak baru.

Misalnya cadangan minyak Natuna yang terbukti sudah puluhan tahun belum juga dieksploitasi, apalagi cadangan minyak yang baru ditemukan. Dengan adanya revisi undang-undang ini, pemerintah berharap investor akan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia sehingga nilai investasi migas bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepentingan Investor

RUU Migas juga diharapkan bisa menjadi pendorong dibangunnya kilang minyak di Indonesia yang sudah 30 tahun tidak ada pembangunan kilang minyak baru, sedangkan kebutuhan BBM di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Tidak bisa dielakkan, selama ini Indonesia masih mengandalkan impor BBM dari negara tetangga, hal ini akan menguntungkan para mafia migas.

Persoalan eksplorasi dan pembangunan kilang minyak inilah yang setidaknya menjadi problem yang terus-menerus dipelihara. Seolah di sana ada kepentingan berbagai pihak yang mencari keuntungan di balik ruwetnya pengelolaan migas di Indonesia.

Adanya berbagai kepentingan dengan tujuan motif ekonomi semata dan orientasi pengelolaan migas yang kapitalistik inilah yang menyebabkan berbagai intrik dan permainan di dalam pengelolaan migas sehingga terkesan berlarut-larut hanya untuk kepentingan segelintir elit. Rakyat dijadikan sapi perahan dan dianggap sebagai pasar yang potensial untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Hubungan antara penguasa dan rakyat layaknya antara penjual dan pembeli. Rakyat diposisikan sebagai pihak yang dieksploitasi. Penguasa tidak berpikir tentang pengelolaan migas yang berkelanjutan untuk menjaga ketahanan energi nasional dan kedaulatan energi sehingga tidak tergantung dengan negara lain. Mereka hanya berpikir pendek mendapatkan BBM dengan cara mengimpor dan tidak perlu bersusah payah membangun kilang atau melakukan eksplorasi migas dalam negeri.

Kalau undang-undang ini direvisi, tentu hasilnya lebih menguntungkan pihak investor yang notabene adalah para kapitalis di bidang perminyakan. Kalau kita lihat dari poin-poin yang diajukan dalam revisi undang-undang ini, sangat kentara keberpihakan kebijakan ini pada para kapitalis. Misalnya, masalah independensi pengelola migas, fiskal perpajakan, pengajuan tax holiday, dan masalah regulasi yang sesuai kepentingan mereka.

Kembalikan pada Regulasi Syariat Islam

Pengelolaan migas menurut pandangan Islam bukan untuk menggairahkan iklim investasi dengan tujuan pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam Islam, migas adalah kepemilikan umum dan hak bagi setiap individu untuk mendapatkannya dengan cara yang mudah dan harga yang murah. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pengelolaan migas seharusnya menjalankan amanahnya di dalam me-riayah kepentingan umat supaya tersedia migas dengan kualitas yang bagus dan harga yang murah, bahkan gratis.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِى ثَلاَثٍ فِى الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ »

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api. Dan harganya adalah haram.” (HR Ibn Majah).

Hadis ini menjelaskan barang-barang yang terkategori kepemilikan umum, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak terbatas pada tiga jenis barang yang disebutkan dalam hadis tersebut. Alasannya, karena Rasulullah pernah memberikan penguasaan air di Thaif dan Khaibar kepada seseorang dan air tersebut tidak menjadi tempat bergantung masyarakat sehingga tidak termasuk kepemilikan umum.

Sifat ketiga jenis barang tersebut merupakan marafiq al-jama’ah (sesuatu yang dibutuhkan publik atau merupakan fasilitas publik), maka termasuk dalam kepemilikan umum.

Sudah saatnya masalah eksplorasi migas dan tata kelola migrasi ini dikembalikan kepada syariat Islam. Dengan demikian, rakyat bisa menikmati ketersediaan BBM yang murah secara berkelanjutan sehingga terjaga ketahanan dan kedaulatan energi umat. Bukan menjadikan umat sebagai prospek pasar untuk keuntungan elit politik dan para oligarki. Wallahualam. [MNews/Rgl]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *