Penulis: Endiyah Puji Tristtanti
Muslimah News, FOKUS — Makin mendekati tahun politik 2024 KPU, Bawaslu, Universitas, Parpol, dan Organisasi Pemuda makin masif mengadakan seminar dan dialog mengundang mahasiswa dan pelajar. Terus dikuatkannya narasi demokrasi dan penjagaan NKRI dalam berbagai “dialog politik pemuda” jelang Pemilu 2024 menegaskan bahwa politik sekuler tidak akan pernah memberi ruang terhadap suara perubahan ke arah sistem Islam.
Pemuda, Objek Politik 2024
DPD RI bersama UPN Veteran Yogyakarta melaksanakan seminar kebangsaan mengambil tema pembahasan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan demokrasi, Selasa (28-2-2023). Mahasiswa sebagai agen perubahan pun diminta tidak apatis dengan pesta demokrasi, pemilu yang akan dirayakan bangsa Indonesia pada 2024 mendatang.[1]
Pun DPD 1 Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar dialog pemilu bekerja sama dengan Bawaslu dan Polres Tarakan. Mengusung tema “Pemilu Serentak di Kota Tarakan yang Aman, Damai, dan Sejuk Menuju Indonesia Rukun, Indonesia Satu dan Indonesia Maju”. Mengajak para mahasiswa dan pelajar, untuk ikut serta menyukseskan Pemilu 2024 dengan berperan aktif mengawal demokrasi dan menjaga keutuhan NKRI.[2]
Tidak ketinggalan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang mengajak mahasiswa untuk tidak apatis apalagi apolitis. Sejatinya, kehadiran di parlemen bisa untuk memperjuangkan sebesar-besarnya maslahat rakyat. Dengan musyawarah yang berkualitas, banyak perjuangan bisa dimenangkan, tetapi banyak juga yang terhambat akibat diberlakukannya orientasi banyak-banyakan dengan voting.[3]
Sudah semestinya pendidikan politik kepada kaum muda terus dilakukan agar menjadi arus utama tanpa harus menunggu tahun pemilu. Pasalnya, berpolitik adalah kewajiban syariat bagi umat, termasuk pemuda. Tanpa kesadaran politik yang benar, masa depan generasi muda akan jatuh ke tangan kaum penjajah. Membiarkan penjajah mempermainkan masa depan pemuda jelas sebuah keharaman.
Masalahnya, intensitas dan frekuensi dialog politik bersama kalangan muda terus ditingkatkan menjelang tahun pemilu saja. Apakah ini pertanda pemuda tetap hanya akan menjadi objek politik parpol dan oligarki seperti periode-periode sebelumnya?
Hanya Pelibatan Teknis
Menurut Lead Analyst Drone Emprit Rizal Nova Mujahid, pada Pemilu 2024, narasi-narasi yang muncul masih bernuansa SARA dengan sebagian besar pengguna medsos merupakan kalangan milenial ataupun yang berusia 25—34 tahun. Mereka mencapai 14,9% yang kebanyakan menggunakan Facebook, Twitter, serta Instagram. Sedangkan kehadiran Generasi Z yang berusia 13—23 tahun yang turut mewarnai diskusi di media sosial, cenderung kritis dan tidak tertarik dengan perbincangan bernuansa SARA sebagaimana para pendahulunya.[4]
Kekhawatiran polarisasi jelang Pemilu 2024 akan kembali menguat menjadi angin segar bagi rezim otoriter untuk melakukan politisasi politik identitas. Politik identitas dikriminalisasi, dan pada saat yang sama isunya terus dimainkan untuk membunuh ideologi dan karakter lawan politik. Rezim bersungguh-sungguh menawarkan berbagai bentuk pelibatan pemuda dalam politik praktis untuk mempertahankan eksistensi sistem politik demokrasi yang mulai tidak dipedulikan oleh generasi muda.
Pertama, mengingat berbagai riset menunjukkan Pemilu 2024 nanti sekitar 60% suara berasal dari kalangan muda, maka perlu membidik suara pemuda dalam pemilu untuk menurunkan persentase golput. Logika yang berlaku, makin besar golput dari kalangan muda, legitimasi pemilu pun makin rendah di hadapan rakyat suatu negara. Eksistensi demokrasi di Indonesia akan makin dipertanyakan oleh dunia internasional.
Laporan indeks demokrasi ini dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Februari ini. Indonesia kini berada di peringkat ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71. Skor ini sama dengan indeks demokrasi 2021. Namun, peringkat Indonesia turun dari 52 ke 54. Indonesia berada di bawah Kolombia yang duduk di peringkat ke-53, yakni dengan skor 6,72. Indonesia juga berada di bawah Filipina yang peringkat ke-52 dengan skor 6,73 dan Malaysia yang peringkat ke-40 dengan skor 7,30. Indonesia juga masih masuk kategori demokrasi cacat (flawed democracy).[5]
Kedua, mendorong pemuda turut aktif bersama lembaga penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi pemilu kepada sesama generasi muda. Untuk itu misalnya, KPU Jatim telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan FISIP Unair melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) di hadapan Divisi Hukum dari 38 KPU kabupaten/kota dan stakeholder di Jatim termasuk perwakilan organisasi kepemudaan. KPU mendorong peran aktif pemuda, khususnya mahasiswa dalam proses penyelenggaraan Pemilu mendatang. (8-12-2022).
Ketiga, pemuda turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dan pemilu. Bawaslu mengharapkan peran generasi muda melalui pengawasan partisipasi gotong royong mencegah pelanggaran dan sengketa proses pemilu untuk menciptakan iklim keterbukaan informasi pemilu, salah satunya dengan melek informasi tentang pemilu guna meningkatkan kualitas demokrasi.
Faktor penyebab pelanggaran dan sengketa pemilu—yakni sistem demokrasi yang memang tidak memiliki sistem akuntabilitas yang memadai—tidak pernah dibahas tuntas. Justru Bawaslu sibuk mengambil langkah pelibatan pemuda dalam pengawasan pemilu untuk menutupi borok demokrasi. Bagaimana mungkin pemuda yang didengungkan sebagai sosok apolitis, secara instan diterjunkan untuk mengawasi proses politik lima tahunan yang sarat kepentingan politik parpol dan oligarki? Mencetak politisi muda secara instan, ini tidak logis.
Yang sebenarnya terjadi bahwa dalam sistem demokrasi, mahasiswa dan pelajar tidak dibentuk menjadi politisi hakiki yang bisa berbicara lantang tentang kebobrokan rezim dan sistem atas ketidakmampuan menyelesaikan problematik krusial di masyarakat. Pemuda tidak memiliki posisi tawar tinggi yang suara ideologisnya akan mengisi ruang-ruang publik, melainkan pemuda hanya sebagai objek dan turut dalam pelibatan teknis.
Dikecewakan Demokrasi, Generasi Memilih Apolitis
Mustahil dilupakan. Usai Pemilu 2019 lalu, Detik News pada 31-12-2019 memajang headline: “2019 Tahunnya Aksi Massa: Mahasiswa-Pelajar Demo di Mana-Mana”. Mahasiswa dan pelajar di berbagai kota di Jawa maupun luar Jawa melakukan aksi penolakan sederet RUU dan pelemahan KPK.
Sementara itu, BBC Indonesia pada 20-10-2020) memberitakan, “Demo 20 Oktober, Mahasiswa dan Buruh Kembali ‘Tolak Omnibus Law’, Mahfud MD Minta Aparat ‘Jangan Bawa Peluru Tajam’. Media-media lain pun menampilkan pemberitaan serupa.
Setiap lima tahun bangsa ini menyelenggarakan pemilu dengan mendorong optimalisasi suara pemuda. Setiap tahun, bahkan pemuda terus melakukan aksi menolak berbagai peraturan-perundangan dan berbagai kebijakan politik yang ditetapkan pemerintah. Fenomena tarik lalu buang suara pemuda terus berulang. Politik terkini di Senayan masih menampilkan betapa wajah mahasiswa sibuk memobilisasi aksi menolak UU Omnibus Law Ciptaker yang dibuat penguasa dan disahkan wakil rakyat yang telah terpilih melalui mekanisme pesta demokrasi yang berbiaya mahal.
Jadi sebenarnya, seperti apa kontribusi suara pemuda, mahasiswa, dan pelajar dalam desain politik demokrasi? Kepentingan siapa yang diperjuangkan pemerintah bersama anggota parlemen sehingga generasi muda harus menghadapi kawat berduri menolak berbagai RUU yang sedang digodok wakil rakyat yang mereka pilih? Juga telah menjadi opini umum di masyarakat bahwa sistem hari ini ada untuk menjaga kepentingan parpol dan oligarki kekuasaan.
Jadi, apabila hari ini generasi muda apolitis, apatis terhadap kemampuan pemilu demokrasi dalam membawa perubahan, semestinya penyelenggara negara introspeksi diri, siapakah yang selama ini menyuguhkan realitas buruk hasil pemilu yang tidak pernah berkorelasi dengan kemaslahatan generasi dan rakyat? Artinya, cara pandang apolitis dan sikap apatis pada generasi muda adalah output dari sebuah proses panjang kehidupan yang dijalani generasi dalam sistem demokrasi kapitalisme.
Sistem ini terus-menerus mengulang janji kosong perubahan. Namun, faktanya, selalu gagal menyejahterakan rakyat ataupun menjamin ketenteraman dan memberikan rasa keadilan. Oleh sebab itu, penting dan mendesak, sebenarnya generasi muda membutuhkan pendidikan politik versi baru di luar politik demokrasi. Pendidikan politik yang bisa membangunkan pemuda dari pemikiran apolitis dan sikap apatis.
Pendidikan Politik Generasi
Islam mendidik generasi sejak dini agar berpikir mendasar dan menyeluruh tentang makna dan hakikat kehidupan. Walhasil, penerimaan generasi terhadap Islam lahir melalui proses berpikir rasional yang produktif. Ketinggian berpikir ini mengantarkan generasi muslim pada kemampuan memahami problematik politik dalam kehidupan.
Manusia dan alam semesta berasal dari proses penciptaan dan keberadaannya di dunia terkait secara pasti dengan pengaturan kehidupan yang berasal dari Pencipta. Tidak ada pemisahan agama dan kehidupan, berikutnya tidak ada pemisahan agama dari politik dan negara.
Dengan demikian, setiap keputusan dalam hidup yang diambil generasi harus mampu mereka pertanggungjawabkan di hadapan Penciptanya. Jujur, amanah, adil, manusiawi, saling mengasihi, pemberani, teguh dalam kebenaran, kritis dan politis, menjadi karakter generasi muslim. Hasil dari kesadaran hubungan dengan Pencipta dan Pengatur kehidupan akan mewujudkan sosok generasi muslim yang melek politik.
Generasi muslim memiliki kapasitas untuk menghukumi suatu kebijakan politik negara, apakah telah sesuai atau tidak dengan syariat-Nya. Kebijakan negara mampu membawa maslahat atau mudarat bagi umat, membahayakan negara dalam penguasaan penjajah atau menguatkan posisi internasional negara di atas seluruh bangsa.
Proses pendidikan politik bagi generasi muslim diberikan sejak dalam keluarga, lalu melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, di masjid-masjid, juga melalui aktivitas partai politik Islam di tengah masyarakat. Penerapan syariat secara kafah di seluruh bidang, semuanya secara langsung memberikan pendidikan politik kepada generasi muslim. Semua kembali pada makna hakiki politik, yakni pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum yang berasal dari Pembuat hukum (Allah Taala). So, selama generasi berhasil disterilkan dari sekularisme, pendidikan politik bukanlah jargon kosong.
Dalam Islam, melakukan koreksi terhadap kebijakan negara yang melanggar syariat adalah kewajiban. Generasi muslim yang memahami detail dan terperinci mengenai syariat kafah dapat dengan mudah menunjuk dengan jari telunjuk mereka mana saja kebijakan negara yang zalim tanpa harus berhadapan dengan kawat berduri serta bentrok fisik dengan aparat.
Tersebab mengoreksi kebijakan adalah kewajiban, negara wajib membuka berbagai jalur koreksi kebijakan. Dalam melakukan koreksi, generasi muslim bisa langsung menemui Khalifah atau melalui muawwin tanfidz wakil Khalifah bidang administrasi (semisal Mensesneg). Bisa juga menyampaikan melalui wakil mereka dalam Majelis Umat. Jalur ketiga bisa ditempuh melalui Mahkamah Mazhalim.
Syariat telah lebih dahulu sempurna datang sebelum problem manusia ada. Penggalian hukum terhadap dalil-dalil syariat bisa menjawab berbagai persoalan yang gagal dijawab oleh politik demokrasi.
Sudah semestinya generasi muda hari ini mendekatkan diri pada politik Islam, mempelajarinya dan mengembannya agar doktrin generasi muda sebagai agent of change, iron stock, social control, guardian of value, ataupun moral force dapat terealisasi. Begitu pula, semua itu sebenarnya merupakan konsekuensi logis bangunan karakter generasi yang berideologi Islam. [MNews/Gz]
[1] https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/495276/libatkan-kampus-dalam-pemilu-2024-mahasiswa-diminta-tidak-apatis
[2] https://fokusborneo.com/daerah/2023/02/28/tingkatkan-kesadaran-politik-untuk-generasi-muda-dpd-1-gpn-kaltara-gelar-dialog-pemilu/
[3] https://news.detik.com/berita/d-6594572/hnw-ingatkan-mahasiswa-dan-santri-tak-apatis-dan-antipolitik
[4] https://www.antaranews.com/berita/3196681/mengikis-polarisasi-jelang-pemilu-2024
[5] https://news.detik.com/berita/d-6547329/skor-indeks-demokrasi-indonesia-versi-eiu-stagnan-di-ranking-54
