Muslimah News, NASIONAL — Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira mengatakan, masyarakat masih mengalami hambatan terhadap akses pelayanan kesehatan. Akses pelayanan ini perlu disertai penguatan upaya promotif dan preventif serta peningkatan koordinasi pembiayaan antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan pihak swasta, optimalisasi kendali mutu dan biaya pada program JKN serta interoperabilitas data.
Menurut Liza, RUU Kesehatan adalah kesempatan untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Ia beralasan dalam RUU Kesehatan tertuang, pertama perluasan akses melalui peningkatan kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan dan penguatan peran pemerintah dalam pemenuhan sisi suplai. Kedua menambahkan manfaat upaya promotif preventif, yaitu deteksi dini dan skrining, serta paliatif (pengobatan kapan pun yang perlu dilakukan ketika kualitas hidup pasien dirasa menurun dan tidak ada harapan sembuh).
“Selain itu, pemerintah mendorong perluasan koordinasi pendanaan antara pemerintah dan swasta melalui asuransi kesehatan tambahan serta perluasan fungsi BPJS Kesehatan sebagai Third Party Administrator (program yang dirancang untuk mengakomodir kebutuhan perusahaan dalam mengatur dan menfsilitasi kebutuhan kesehatan karyawan dengan pengelolaan biaya tepat). Kemudian pemerintah juga ingin mengendalikan moral hazard (resiko moral), optimalisasi penilaian teknologi kesehatan (Health Technology Assesment ), pelaksanaan interoperabilitas data serta perbaikan tata cara penyusunan standar tarif dan pola pembayaran,” tutur Liza.
Usang
Pemerhati kemaslahatan publik Dr. Rini Syafri menilai konsep promotif-preventif kapitalisme sebagai konsep usang dan berbahaya.
“Ini konsep promotif dan preventif kapitalisme yang sudah usang dan begitu nyata bahayanya bagi kesehatan insan,” ungkapnya kepada MNews, Selasa (4-4-2023).
Rini memberikan alasan, upaya promotif-preventif berbasis layanan primer sudah puluhan tahun diterapkan, tetapi hasilnya Indonesia tetap dipenuhi jutaan pengidap penyakit menular, tidak menular, dan gangguan mental.
“Angkanya jutaan dengan kecenderungan peningkatan dari waktu ke waktu. Hidup sehat sepanjang hayat pun jauh dari kenyataan, sebagaimana ditunjukan oleh harapan hidup sehat yang lebih rendah dari usia harapan hidup,” ulasnya.
Semua itu, lanjut Rini, karena konsep promotif-preventif dalam politik kesehatan kapitalisme direduksi ke aspek teknis medis berbasis pelayanan primer. Karakter negatif sistem kehidupan sekularisme terhadap perawatan kesehatan, terlihat dari efek negatif pembangunan terhadap kesehatan pada sektor nonkesehatan. Bahkan, sektor kesehatan sendiri dan upaya tambal sulam melalui konsep Health in All Polycies, yakni aspek kesehatan harus dijadikan pertimbangan dalam pembangunan di semua sektor, sudah berjalan beberapa tahun.
“Artinya, tidak akan pernah teratasi buruknya akses terhadap pelayanan kesehatan dengan konsep promotif preventif-kapitalisme karena pelayanan kesehatan tetap akan terbebani oleh jutaan pengidap penyakit. Lantaran kerusakan kesehatan ratusan juta insan dibiarkan berlangsung secara sistemis,” simpulnya.
Bukan Solusi
Rini menilai, perbaikan akses dan kualitas melalui upaya kuratif juga bukan solusi sesungguhnya. “Ini karena konsep penguatan fungsi asuransi kesehatan wajib Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sama saja mempertahankan sistem kesehatan kapitalisme yang terbukti rapuh yang berujung pada buruknya akses dan kualitas pelayanan. Kerapuhan ini bisa dilihat dari pembiayaan pelayanan kesehatan melalui peran asuransi kesehatan lain, maupun dari sisi kualitas, skema berbasis asuransi kesehatan,” jelasnya.
Menurutnya, ini juga konsep usang kapitalisme berbahaya dan kegagalannya begitu nyata sebab ini sudah di terapkan di sejumlah negara-negara kapitalis, khususnya Jerman. “Harga pelayanan kesehatan terus melambung di tengah-tengah persoalan akses dan mutu pelayanan kesehahatan yang tidak teratasi,” kritiknya.
Politik Kesehatan Islam
Rini berpandangan, kehadiran politik kesehatan Islam meniscayakan terwujudnya upaya promotif – preventif paling prinsip bagi terawatnya kesehatan setiap insan sepanjang hayatnya. Politik kesehatan Islam itu berupa jaminan pemenuhan kebutuhan fisik dan naluri setiap individu masyarakat secara benar dan berkelanjutan sesuai syariat Islam.
“Hal itu dikarenakan karakter positif syariat Islam terhadap kesehatan baik per bagiannya maupun secara keseluruhan berupa sistem kehidupan, berwujud masyarakat Islam dengan sejumlah tujuannya yang bersifat positif terhadap kesehatan. Oleh karenanya, pembangunan sektor nonkesehatan dan kesehatan sendiri pada kehidupan Islam hanyalah berefek positif terhadap terawatnya kesehatan masyarakat,” ucapnya yakin.
Rini mengatakan, kehadiran politik kesehatan Islam identik dengan kehadiran masyarakat Islam yang menjadikan kehidupan manusia diselimuti kebahagiaan dan kesejahteraan sehingga akan lenyap dengan sendirinya berbagai penderitaan dan kesengsaraan sebagai faktor pemicu kerusakan kesehatan yang menyelimuti kehidupan masyarakat sekuler hari ini.
“Pada saat bersamaan, terwujud ruang kehidupan kondusif bagi peningkatan kesehatan setiap individu masyarakat sekaligus faktor penyembuh alami bagi jutaan pengidap penyakit hari ini. Otomatis beban upaya kuratif menjadi ringan,” tambahnya.
Sementara itu, upaya kuratif politik kesehatan Islam, sambungnya, meniscayakan terwujudnya akses mudah setiap individu masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik secara medis dan nonmedis karena sistem kesehatan Islam dengan pilar-pilarnya yang kuat sebagai instrumen utama.
“Pilar yang dimaksud seperti sistem pendidikan Islam yang berkemampuan menghasikan segera dokter dan SDM kesehatan memadai secara kualitas dan kuantitas. Di samping itu ada riset terkini bagi pengobatan berkhasiat. Juga sistem ekonomi Islam yang meniscayakan negara memiliki kemampuan finansial memadai bagi terwujudnya sistem kesehatan Islam yang kuat dan tangguh, termasuk pembiayaan untuk pengunan fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) yang memadai hingga pelosok negeri dengan kelengkapan medis dan nonmedis terbaik,” urainya.
Masih menurut Rini, akses mudah berkualitas pelayanan kesehatan gratis dalam Islam niscaya karena pelayanan kesehatan Islam diselenggarakan di atas sejumlah prinsip istimewa. Yang terpenting di antaranya adalah, pertama, khalifah dan para penguasa sebagai pihak yang bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya terhadap lestarinya kesehatan insan dimungkinkan menjalankan amanah luar biasa ini karena energi yang luar biasa hasil ketaatannya kepada Allah Swt.
“Kedua, kesatuan pandangan dalam pemberian pelayanan kesehatan, sehingga tidak ada celah bagi diskriminasi pelayanan kesehatan. Ketiga, kekuasaan bersifat sentralisasi dan administrasi bersifat desentralisasi. Keempat, dilaksanakan dengan prinsip kesederhanaan aturan, kecepatan dalam pelaksanaan dan dilakukan oleh personal yang kapabel,” terangnya.
Terakhir, Rini menekankan, jika pemerintah benar-benar tulus hadir untuk melayani kepentingan kesehatan masyarakat dengan mutu pelayanan terbaik maka negara harus hadir sebagai pelaksana politik kesehatan Islam.
“Keberadaan Khilafah adalah satu-satunya jawaban,” pungkasnya. [MNews/IA]
