[Kabar] Pengamat: Konflik Papua Mengurangi Rasa Aman bagi Perempuan

[Kabar] Pengamat: Konflik Papua Mengurangi Rasa Aman bagi Perempuan

Muslimah News, NASIONAL — Polres Puncak Jaya mengimbau umat Islam di Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, agar melaksanakan salat Tarawih di rumah masing-masing, menyusul adanya insiden penembakan yang menyebabkan dua anggota TNI-Polri meninggal dunia, Sabtu (23-3-2023).

“Memang benar Kapolres Puncak Jaya mengimbau agar warga Distrik Ilu melaksanakan shalat tarawih di rumah masing-masing guna menghindari terjadinya gangguan keamanan,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo kepada ANTARA di Jayapura, Ahad.

Menurut Benny, penembakan itu terjadi di luar masjid yang dijaga anggota TNI-Polri. Tidak ada jemaah yang terluka. Diberitakan sebelumnya, setelah menyerang petugas keamanan, KKB kembali menyerang rombongan saat proses evakuasi jenazah Serda Risawar dan Bripda Mesar Indey pada Ahad (26-3-2023) pagi.

Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mengaku prihatin dan sangat menyayangkan peristiwa yang kembali memakan korban di Papua. Pasalnya, konflik yang berkepanjangan ini sudah banyak menelan korban jiwa baik dari TNI-Polri, warga sipil maupun KKB Papua. Menurutnya, kejadian kekerasan bersenjata yang terus berulang itu merupakan persoalan serius yang harus segera diselesaikan.

Senator Filep berharap pemerintah melakukan evaluasi pendekatan penanganan konflik Papua untuk menemukan cara penyelesaian dan solusi yang tepat sehingga kedamaian segera tercipta khususnya di daerah-daerah rawan konflik.

Mengurangi Rasa Aman

Imbauan Kapolres Puncak Jaya agar warga Distrik Ilu melaksanakan salat Tarawih di rumah masing-masing ditanggapi oleh pengamat politik Fatma Sunardi.

“Keputusan ini diambil guna menghindari terjadinya gangguan keamanan di Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Perkembangan ini sangat disayangkan, betapa konflik yang panjang di Papua telah mengurangi sedikit demi sedikit ruang aman bagi perempuan, khususnya muslimah,” ungkapnya kepada MNews Senin (3-4-2023).

Fatma menyayangkan, masjid yang dulunya menjadi tempat bagi masyarakat muslim, terutama perempuan bersama-sama komunitas dan anak-anak mereka untuk beribadah dan kegiatan keagamaan lain sudah tidak lagi aman. Suasana Ramadan yang khusyuk dan penuh keceriaan seketika berganti dengan kekhawatiran dan kecemasan.

“Konflik Papua belum menemukan titik terang, bahkan dalam beberapa bulan semakin meningkat.  Konflik yang berkepanjangan akan berdampak pada perempuan. Bagaimanapun, perempuan dengan kodratnya sebagai ibu membutuhkan ruang yang aman bagi aktivitas keseharian mereka. Lingkungan yang aman bagi dirinya, janin yang dikandungnya, serta anak-anak yang dalam pengasuhannya,” ulasnya.

Suasana konflik yang memunculkan tindakan kekerasan, dinilai Fatma, akan menambah tekanan dari kesulitan yang sudah ada sebelumnya di Papua . “Perempuan di Papua sudah cukup menderita dengan keterbatasan sarana kehidupan karena kemiskinan dan ketidakadilan. Saat ini harus ditambah dengan ancaman kekerasan di ruang-ruang aktivitas mereka,” imbuhnya.

Persoalan Serius

Menurut Fatma, meskipun penembakan tidak diarahkan pada jamaah, tapi pada personal TNI-POLRI yang menjaga berlangsungnya sholat tawarih di masjid Al Alamiah, tapi akibat penembakan tersebut telah ada pembatasan beraktivitas di masjid -menjadikan ruang aktivitas perempuan semakin sempit.

“Konflik KKB dan TNI di Papua yang memunculkan kekerasan bersenjata yang terus berulang itu merupakan persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Jika tidak, maka nasib perempuan di sana akan semakin menderita,” tegasnya.

Menyelesaikan konflik itu lanjut Fatma, menjadi tanggung jawab negara kepada warga negara. Ia menilai dalam kasus konflik di Papua, negara lemah karena konflik kepentingan.

“Keberpihakan pemerintah pada kerakusan para investor untuk menjarah kekayaan di Papua telah memunculkan kemiskinan dan perlawanan masyarakat lokal. Perlawanan masyarakat yang sejak awal ingin merdeka direspon pemerintah dengan pendekatan keamanan dan menyeret konflik pada persoalan pelanggaran HAM berat,” kritiknya

Satu sisi, lanjutnya, komitmen negara pada HAM Barat yang sangat subyektif telah menjadi batu sandungan untuk melakukan proses perdamaian dengan dialog. Dialog akan membuka pintu referendum potensi lepasnya Papua. Di sisi lain, HAM telah dimainkan oleh pihak-pihak pro-kemerdekaan untuk melegitimasi perjuangan mereka.

“Negara telah disandera oleh konsepsi politik Barat penjajah hingga sulit menyelesaikan masalah konflik dan mengorbankan ruang aman bagi perempuan khususnya muslimah,” tandasnya.

Fatma mengatakan, kegagalan negara sekuler untuk memberikan ruang aman bagi perempuan telah menambah penderitaan perempuan di Papua di tengah kemiskinan dan ketidakadilan .

“Perempuan di Papua membutuhkan visi baru negara yang menjamin kesejahteraan dan keamanan, menyelesaikan konflik hingga jelas status politik Papua sebagai sebagian dari entitas sebuah negara,” ujar Fatma memberikan solusi.

Proses penyelesaian konflik, menurutnya, akan tuntas dengan hadirnya negara yang memiliki visi sebagai pengurus dan pelindung serta kesungguhan menyelesaikan konflik yang berakar dari sejarah dan politik seperti Papua. Negara itu adalah Daulah Islam. Daulah islam akan berpegang pada mabda Islam dalam setiap aturan dan nilainya.

“Berbagai faktor konflik di Papua membutuhkan solusi dari mabda yang sahih, yakni Islam. Islam akan melahirkan konsepsi yang kuat untuk memberikan jaminan kesejahteraan, keadilan, dan ketulusan dalam menyelamatkan kehormatan dan martabat masyarakat Papua. Islam menawarkan kesetaraan warga negara, jaminan kesejahteraan, keadilan politik, dan penyelesaikan konflik berdasarkan syariah yang tidak memiliki tendensi kepada siapapaun kecuali pada kepentingan kemanusiaan,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *