Penulis: Novita Sari Gunawan
Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi menyatakan, hampir seluruh kota di pulau besar, terutama ibu kota provinsi, terlambat membangun transportasi massal. Ini ia sampaikan saat meresmikan pengoperasian Jalur Kereta Api Lintas Makassar-Parepare-antar Maros-Barru-Depo Kereta Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (29-3-2023).
“Hampir di semua pulau besar, kemudian di kota-kota utamanya ibu kota kita ini, terlambat dalam membangun transportasi publik, transportasi massal utamanya, terlambat,” katanya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. Padahal, lanjutnya, transportasi massal merupakan hal mendasar untuk menghubungkan daerah, baik itu antarprovinsi, antarkabupaten, maupun antarkota. (Kompas).
Rawan Korupsi
Dalam sistem kapitalisme, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional, juga sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.
Pembangunan sektor ini menjadi fondasi pembangunan ekonomi selanjutnya. Seperti kita ketahui, inilah ambisi sejak pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong pembangunan infrastruktur sektor transportasi, khususnya jalan tol dan jaringan kereta api di seluruh wilayah yang menjadi proyek mercusuar mereka.
Namun, tidak dimungkiri, proyek mercusuar tersebut berakhir dengan keterlambatan, mangkrak, bahkan terancam gagal. Ini karena dalam sistem kapitalisme, banyak birokrat dan elite politik yang bermental pragmatis. Praktik korup terjadi dari hulu hingga hilir, mulai dari pembuatan regulasi hingga operator pelaksananya, kebanyakan bermental korup.
Dalam beberapa tahun terakhir, 53% tender publik di Indonesia adalah untuk proyek konstruksi. Tercatat, kasus korupsi proyek infrastruktur meningkat 50% di Indonesia antara tahun 2015 dan 2018. Pada 2020, Indonesia melaksanakan 48,83% tender infrastruktur (36.871 tender) dari total 75.326 tender. Secara total, selama 2020, nilai kontrak untuk semua tender infrastruktur adalah Rp183,77 triliun (USD12,8 miliar). (Katadata).
Masterplan Oligarki
Pada masa pemerintahan sekarang, kita bisa melihat pesatnya pembangunan infrastruktur terutama terkait sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan bandara, pelabuhan, jalur kereta, jalan tol, dan sebagainya. Transportasi memang bisa memudahkan perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Secara ekonomi, ketersediaan suplai kebutuhan orang dan barang bisa terpenuhi secara cepat sehingga diharapkan kegiatan ekonomi menjadi makin efektif dan efisien. Akan tetapi, lagi-lagi, ketika kita melihat kebijakan pemangku negeri ini di bidang transportasi, tidak lebih daripada eksekutor masterplan transportasi yang digagas oleh para oligarki.
Pembangunan transportasi diserahkan ke swasta. Pembangunan transportasi berjalan dengan skema utang. Bahkan, pengelolaan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan milik umum, malah dikendalikan oleh swasta. Jika melihat lebih dalam masterplan transportasi ini, lebih banyak menguntungkan pihak kapitalis karena mereka pasti lebih mementingkan interkoneksi kepentingannya. Mereka tentu menciptakan hubungan yang cepat antara sarana transportasi publik dan unit bisnis serta rumahnya.
Misalnya, pengadaan moda transportasi di DKI, pengadaan busway, jalur kereta api yang belum selesai, ataupun bandara-bandara yang sudah dibangun, tetapi tidak memberikan dampak. Bahkan, kalau kita melihat secara keseluruhan, dampak transportasi ini bagi efektivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi belumlah teruji.
Rakyat Butuh Kesejahteraan
Kita bisa merasakan, saat Ramadan ini, terjadi kenaikan harga-harga barang yang luar biasa. Semestinya, dengan sarana transportasi yang makin mudah dan maju, minimal bisa menekan biaya atau menurunkan harga-harga barang. Namun faktanya, harga barang terus meninggi. Ini karena sarana transportasi itu memang hanya dinikmati orang-orang tertentu yang juga memiliki daya beli tinggi, ditambah tarif tol yang terus naik.
Walhasil, sarana dan prasarana transportasi yang sudah dibangun seolah hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki daya beli ataupun pihak-pihak tertentu yang memang berkepentingan dengan sarana transportasi tersebut, tetapi tidak bagi rakyat kecil. Rakyat kecil lebih membutuhkan harga-harga barang yang stabil demi terpenuhinya hajat hidup mereka.
Kesejahteraan mereka lebih penting dan utama dibandingkan pembangunan infrastruktur. Seharusnya, prioritas pemerintah adalah upaya terpenuhinya kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat melalui proyek-proyek ekonomi produktif untuk mereka, bukan dengan pembangunan infrastruktur yang bisa dinikmati segelintir orang saja.
Masterplan Transportasi dalam Khilafah
Dalam kebijakan transportasi pada masa peradaban Islam, pergerakan transportasi adalah hal yang sangat vital. Khilafah memiliki masterplanpembangunan, seperti sarana transportasi dibuat modern dan simpel. Politik pembangunan transportasi ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas perputaran orang dan barang, juga aktivitas-aktivitas ibadah.
Pada masa Kekhalifahan Utsmani, misalnya, Jerman menemukan kereta api pertama kali dengan proyeksi jalur menghubungkan ibu kota Khilafah dengan Makkah dan Madinah yang bertujuan untuk mempermudah dan mengefisiensikan perjalanan dari Istanbul ke Makkah dan Madinah. Akhirnya, ketika orang-orang ingin berhaji, perjalanan yang tadinya ditempuh 40 hari, jadi perlu waktu 5 hari saja.
Selain itu, pengelolaan pembangunan sarana transportasi menjadi tanggung jawab negara. Tidak boleh melibatkan swasta sama sekali dan harus tanpa orientasi keuntungan semata di sana, melainkan untuk melayani umat agar mereka bisa menjalankan berbagai aktivitas dengan lancar dan bisa menyuplai barang-barang dengan mudah sehingga kestabilan harga bisa tetap terjaga. Kebutuhan umat pun akan lebih mudah terpenuhi.
Yang terpenting lagi, selain melayani umat, orientasi pembangunan transportasi adalah untuk melayani aktivitas ibadah kaum muslim. Transportasi dalam Khilafah pun bukan sebatas menyelesaikan masalah ketertinggalan, melainkan ada prioritas yang lebih utama, yakni agar hajat hidup setiap orang dapat terpenuhi secara optimal.
Ketika melakukan suatu kebijakan pembangunan infrastruktur dan transportasi, negara akan merujuk pada hukum syarak, baik terkait pembiayaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sehingga transportasi publik tidak dikuasai oleh individu ataupun swasta. Rakyat pun tidak harus menanggung beban harga-harga, seperti saat ini yang harus menanggung tingginya harga BBM yang akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Wallahualam. [MNews/Gz]
