[Kabar] Jadi Backing Human Trafficking, Aktivis: Dorongan Materialistis

[Kabar] Jadi Backing Human Trafficking, Aktivis: Dorongan Materialistis

Muslimah News, NASIONAL — Ketua Umum Serikat Pekerja Informal dan Pekerja Profesional Indonesia (IMMPI) William Yani Wea bersama Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di kantornya (Rabu, 22-03-2023). Pertemuan tersebut bertujuan untuk melaporkan makin banyaknya oknum pejabat yang menjadi backing human trafficking atau perdagangan orang.

Sementara itu, Koordinator TPDI Petrus Selestinus menilai, angka perdagangan orang dari tahun ke tahun tidak pernah berkurang. Padahal, pemerintah terus memperbaiki peraturan, membentuk badan maupun satgas, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan.

Dorongan Materialistis

Pengamat politik Fatma Sunardi memberikan komentar dalam masalah ini. Fatma menilai bahwa banyaknya oknum pejabat yang terlibat dikarenakan dorongan materialistis.

“Banyaknya oknum pejabat terlibat dalam kejahatan perdagangan orang dikarenakan kelemahan individu dan juga sistem lembaga yang ada. Nilai-nilai materialistis dalam kehidupan sekuler telah mendorong banyak oknum pejabat negara memanfaatkan jabatannya demi kepentingan pribadi dengan memanfaatkan kelemahan sistem yang ada. Jabatan yang harusnya dipersepsikan sebagai amanah untuk melayani rakyat sebagaimana yang diajarkan Islam telah luntur digerus oleh nilai-nilai mengejar keuntungan demi memperkaya diri,” ujarnya kepada redaksi MNews, Kamis (30-3-2023).

Bukan Hal Baru

Fatma memaparkan jika keterlibatan oknum pejabat menjadi backing pada kasus perdagangan orang bukan hal baru. “Sebelumnya, laporan Trafficking in Person 2022 yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyebutkan bahwa keterlibatan oknum pejabat dalam kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih menjadi perhatian karena pemerintah belum mengambil langkah-langkah untuk menanganinya. Hal ini menjadi faktor mengapa pemerintah Indonesia dinilai tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk menghapuskan perdagangan manusia menurut laporan tersebut,” jelasnya.

Fatma juga menambahkan bahwa ada laporan lain yang membahas hal itu, ada rekomendasi prioritas untuk meningkatkan upaya menyelidiki, mengadili, dan menghukum para pelaku perdagangan secara intensif berdasarkan undang-undang pada 2007, termasuk pejabat yang terlibat yang mengabaikan, memfasilitasi, atau terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia. “Namun, sejauh ini, rekomendasi itu belum dijalankan dengan baik,” tekannya.

Karena Sistem

Fatma mengungkapkan, kejahatan perdagangan orang tidak semata lahir karena sifat manusia yang menyimpang, tetapi lebih karena sistem. “Muncul dari tatanan ekonomi kapitalisme global dan sistem pemerintahan demokrasi. Sistem ekonomi kapitalisme telah memunculkan di satu sisi negara-negara kaya dan di sisi yang lain muncul negara-negara miskin yang jumlahnya jauh lebih banyak,” ujarnya.

Menurut Fatma, negara-negara kaya (negara maju-red.) membutuhkan tenaga kerja murah untuk menjalankan industrinya. “Sedangkan, di negara-negara berkembang (miskin), penerapan ekonomi kapitalisme telah melahirkan kemiskinan dan sempitnya lapangan kerja. Kondisi ini memaksa penduduknya untuk mencari pekerjaan di luar negeri,” ucapnya.

Fatma melanjutkan, adanya permintaan akan tenaga kerja yang banyak dan murah memunculkan penawaran yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang lintas negara untuk memperdaya pekerja migran dengan iming-iming gaji tinggi. “Tidak heran jika banyak sekali yang tergiur bekerja ke luar negeri dan menjadi korban perdagangan orang. Sayangnya, negara tidak berdaya menghadapai jaringan kejahatan lintas negara. Namun, negara juga tidak bisa membendung arus pekerja migran yang telah menghasilkan banyaknya devisa,” jelasnya.

Fatma kembali memaparkan bahwa negara dalam sistem demokrasi dihadapkan pada dua pilihan, antara melindungi rakyat dari kejahatan perdagangan orang atau mendapatkan keuntungan berupa masuknya devisa. “Pada titik ini, negara lebih menganggap rakyat sebagai tenaga kerja yang bisa mendatangkan keuntungan,” sesalnya.

Pandangan ini, ungkapnya, yang membuat perlindungan negara selalu tertinggal, bahkan terkesan diabaikan. “Akhirnya negara gagal melindungi rakyatnya dari kejahatan perdagangan orang, artinya negara tak bisa menjaga sisi kemanusiaan-perlindungan dari ekploitasi,” tukasnya.

Butuh Sistem yang Baik

Fatma menuturkan bahwa pemberantasan kejahatan perdagangan orang membutuhkan sistem kehidupan yang baik, dari sistem ekonominya dan juga sistem politiknya sehingga perlu sistem lain, yakni sistem Islam.

“Islam menawarkan sistem ekonomi yang meyejahterakan, mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang sehingga tidak ada lagi problem kemiskinan yang memaksa orang mencari kerja hingga ke luar negeri,” urainya.

Kemudian, ia melanjutkan, sistem politik Islam-Khilafah akan memberi perlindungan kepada setiap warga negara, baik muslim maupun kafir zimi. “Perlindungan negara didasarkan pada persepsi bahwa setiap warga negara wajib dijaga dan dijauhkan dari segala kejahatan yang mengancam kehormatan dan jiwanya,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia menyimpulkan, dengan sistem ekonomi dan politik Islam ini akan meniadakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, baik orang biasa maupun pejabat negara yang ikut dalam sindikat kejahatan memperdagangkan orang. “Tatanan kehidupan berdasarkan Islam akan dengan nyata menghapus kejahatan perdagangan orang,” tukasnya lugas. [MNews/Hen]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *