Perppu Pemilu, Ngebet Banget?

Perppu Pemilu, Ngebet Banget?

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan akan segera mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia mengklaim tidak ada hambatan berarti dalam proses pengesahannya. (Kompas, 21-3-2023).

Sebagaimana diketahui, Perppu 1/2022 itu telah disepakati di tingkat I oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan DPR melalui Komisi II. Dengan demikian, beleid itu tinggal menunggu dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Isi Perppu

Rancangan Perppu Pemilu memuat 10 poin materi, yakni:

(1) Pasal 10a mengenai pengaturan pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi baru. Hal ini berupa pengaturan mengenai mandat pembentukan KPU, mulai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU provinsi di provinsi baru pada masa transisi, serta mekanisme pengangkatan untuk pertama kali.

(2) Pasal 92a tentang pengaturan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di provinsi baru. Poin ini menjelaskan pengaturan mengenai mandat pembentukan Bawaslu, mulai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu provinsi di provinsi baru pada masa transisi, serta mekanisme pengangkatan untuk pertama kali.

(3) Pasal 117 tentang penyesuaian usia untuk Badan Adhoc pengawas pemilu. Hal ini dalam rangka mengakomodir kesulitan Bawaslu dalam rekrutmen lembaga Adhoc. Jika tidak terdapat calon anggota Panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS yang memenuhi persyaratan usia 21 tahun, maka dapat diisi oleh calon anggota Panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS yang berusia paling rendah 17 tahun dengan persetujuan Bawaslu kabupaten/kota.

(4) Pasal 173 tentang syarat partai politik pemilu. Berdasarkan Pasal 173 Ayat 2 huruf b dan huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa syarat parpol peserta pemilu adalah memiliki kepengurusan di seluruh wilayah provinsi dan kantor tetap. Berhubung parpol membutuhkan waktu untuk pembentukan kepengurusan dan sarana pendukung lainnya, maka diperlukan pengaturan mengenai pengecualian syarat kepengurusan dan kantor tetap partai politik di provinsi baru.

(5) Pasal 179 tentang nomor urut partai politik. Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk pemilu anggota DPR pada 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, dapat menggunakan nomor urut yang sama pada Pemilu 2019, atau mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu bersama dengan partai baru yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dan dihadiri oleh wakil partai politik.

(6) Pasal 186 tentang jumlah kursi dan dapil DPR RI pada provinsi baru. Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pembentukan 4 daerah baru di wilayah Papua dan Papua Barat, maka diperlukan penyesuaian terhadap jumlah kursi dan daerah pemilihan untuk DPR RI.

(7) Pasal 243 tentang penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi. Poin ini mengatur soal antisipasi karena belum terbentuknya pengurus parpol di tingkat provinsi pada empat daerah otonomi baru di wilayah Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, diatur mekanisme penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi oleh pengurus parpol tingkat pusat.

(8) Pasal 276 tentang perubahan waktu dimulainya kampanye pemilu, penetapan daftar calon tetap, anggota DPR, DPD, DPRD provinisi, DPRD kabupaten/kota, dan penetapan paslon presiden dan wakil presiden.

(9) Pasal 568a tentang kebutuhan untuk antisipasi pelaksanaan pemilu wilayah Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota pada tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah ibu kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam UU 3/2022 tentang IKN yang ditetapkan pada 15-2-2022, sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah IKN tetap mengikuti atau berpedoman pada UU Pemilu yang masih berlaku.

(10) Mengatur tentang perubahan lampiran undang-undang.

Perppu Pemilu, Pantesan Ngebet Banget

Mencermati upaya serius DPR perihal rencana pengesahan Perppu Pemilu, kita dapat menilai bahwa pemerintah seolah ngebet banget sampai harus dikebut. Oleh karena itu, kita layak bersikap kritis terkait langkah buru-buru para anggota dewan menuju pengesahan Perppu yang bersangkutan.

Terlebih, kita juga tidak bisa mengabaikan serangkaian besar peristiwa yang pasti mengiringi pesta demokrasi itu. Hal ini sebagaimana ungkapan Ketua Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Natsir Kongah bahwa ada pola kejahatan tertentu yang terjadi setiap menjelang pemilu. Kejahatan tersebut diduga erat kaitannya dengan kepentingan pemilu, seperti pemberian izin terhadap penggalian tambang atau lahan.

Natsir juga mengungkapkan, ada kemungkinan uang hasil kejahatan itu digunakan untuk pemenangan para politisi. Jelang Pemilu 2019 lalu, misalnya, PPATK menemukan sedikitnya dana Rp 45 triliun yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dana tersebut berasal dari green financial crime atau kejahatan finansial di bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta perikanan dan kelautan.

Natsir mengatakan, sebagian dana itu disinyalir mengalir ke sejumlah politisi yang diduga digunakan untuk membiayai pemenangan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Tidak heran, setiap jelang pemilu biasanya kredit macet cenderung meningkat, bank yang dibobol pasti ada, skandal-skandal serupa pun marak.

Nafsu Berkuasa

Realitas ini menegaskan bahwa demokrasi adalah karpet merah bagi penjajahan ekonomi. Parahnya, penjajahan itu bukan hanya oleh asing dan aseng, melainkan oleh gurita oligarki. Pelakunya bukan orang lain, tetapi justru orang-orang yang selama ini duduk di jajaran pemerintahan.

Sudah rahasia umum jika menjabat adalah untuk memperkaya diri dan keluarga. Korupsi bahkan dianggap sebagai salah satu jalan untuk mencari nafkah. Wajar jika banyak orang tertarik bahkan begitu bernafsu untuk andil dalam kontestasi pemilu karena di situlah peluang gelimang harta dunia akan terbuka lebar.

Demikian halnya jajaran pejabat yang turut mengisi pos-pos jabatan strategis di berbagai instansi pemerintah. Recehan cuan proyek strategis nasional yang instansi tersebut tangani, jelas rawan penadah dan menjadi lahan basah. Orang-orang seperti Rafael, Gayus, dkk., bukan hanya satu, dua, atau tiga orang, tetapi mereka tidak ubahnya serombongan bandit yang siap merampok harta negara.

Inilah mengapa demokrasi tidak layak dibela, alih-alih dipertahankan. Keberadaannya tidak lain adalah pemuas nafsu kekuasaan yang dimanfaatkan dalam rangka kejahatan politik serta demi gelimang uang. Aspirasi dan kepentingan rakyat hanya tipuan melalui suatu momentum coblosan, karena semua pion yang berjalan adalah atas nama cuan. Pemilu pun sebatas formalitas. Mirisnya lagi, Perppu Pemilu sarat kecenderungan ke arah itu.

Perubahan Hakiki

Ini pula yang harus kita sadari sepenuhnya. Kita harus berubah, tetapi bukan dengan pemilu ala demokrasi yang begitu sarat kepentingan oligarki. Perubahan hakiki adalah perubahan sistemis, sistemlah yang harus diganti. Demokrasi yang selama mewadahi ideologi kapitalisme itulah yang harus kita hancurkan untuk selanjutnya kita ganti dengan sistem sahih yang datang dari Allah Taala,  Sang Khalik Al-Mudabbir.

Perubahan hakiki bisa diraih dengan langkah awal berupa perubahan pemikiran. Beragam kezaliman dan disparitas kehidupan dalam demokrasi-kapitalisme, harus menjadi pelajaran yang tidak boleh menipu kita lagi. Pada titik ini, kita harus segera memutus kepercayaan kita kepada sistem. Ketakpercayaan itu tidak cukup hanya dengan mengganti orang/pejabatnya karena nyatanya oknum sudah terkategori gerombolan. Pejabat bersih dan jujur mustahil punya panggung, belum lagi jika mereka terancam tergerus idealismenya sehingga akhirnya malah turut menjadi bagian dari gerombolan itu. Namun demikianlah yang memang terjadi di alam demokrasi-kapitalisme.

Oleh karena itu, perubahan hakiki yang berdasarkan Islam tentu harus kita wujudkan dan perjuangkan. Ketika di luar sana begitu banyak tudingan dan stigma terhadap Islam, justru di situlah titik kebenaran sejati. Ini sebagaimana firman Allah Taala, “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (103). Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (104).” (QS Ali Imron [3]: 103-104).

Juga firman Allah dalam ayat, “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS Al-Ahzab [33]: 36).

Serta sabda Rasulullah saw., “Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.” (HR Al-Hakim, Baihaqi).

Khatimah

Sungguh, Perppu Pemilu sejatinya adalah wujud ketakutan penguasa zalim akan jatuhnya panggung kekuasaan yang selama ini mereka banggakan. Perppu itu juga sekaligus sarana tambal sulam akan coreng-moreng rekam jejak kekuasaan yang selama ini mereka tunaikan, tetapi mereka tetap memaksa kita memilihnya melalui pesta demokrasi dan dengan mencoba menampilkan wajah-wajah baru. Oleh karena itu, masyarakat harus cerdas dan tidak semestinya tertipu lagi. Wallahualam bissawab. [MNews]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *