Ramai Survei Politik untuk Menaikkan Elektabilitas, Berdampak pada Rakyat?

Ramai Survei Politik untuk Menaikkan Elektabilitas, Berdampak pada Rakyat?

Kanti Rahmillah, M.Si

Muslimah News, OPINI — Menjelang pemilu, survei politik menjadi topik yang dinanti banyak kalangan. Beragam lembaga survei menyuguhkan pergerakan elektabilitas partai politik (parpol). Terbaru, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan posisi elektabilitas PDI-P (23,4%) yang berada paling atas dibandingkan partai lainnya. Setelahnya bersaing ketat Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Nasdem. (Detik, 20-3-2023).

Namun, beberapa lembaga survei menunjukkan Anies Baswedan unggul dibandingkan kandidat lainnya. Dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO), Anies meraih 32,6%, diikuti Ganjar 26,8%, Prabowo 25,1%, Agus Harimurti 7%, dan Puan Maharani 3,9%. (Tirto, 12-3-2023).

Banyak pengamat mengatakan bahwa elektabilitas Anies bisa lebih tinggi dibandingkan kandidat lainnya terutama karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan hari ini sebab pesaingnya berlatar belakang partai berkuasa atau partai koalisi. Kondisi ini persis seperti pemilu sebelumnya yang menjadikan Prabowo sebagai kandidat yang seolah diusung umat.

Survei ini digelar sepanjang 1—7 Maret 2023 terhadap 1.200 responden dari berbagai desa yang telah ditentukan, lalu dipilih dua orang dari desa tersebut secara random.

Politik Kekuasaan

Namun, ada yang menarik dari hasil survei nasional IPO lainnya, yaitu 76% responden menilai kondisi politik hari ini tidak berdampak apa-apa terhadap kehidupan mereka. Bahkan, lima persennya mengatakan sangat tidak berdampak.

Hasil survei tersebut seperti mengonfirmasi kepada publik bahwa baik buruknya perpolitikan memang tidak berpengaruh terhadap rakyat. Sekaligus memperlihatkan pada kita bahwa yang sudah pasti diuntungkan dari politik hari ini hanyalah kelompok tertentu. Ketika publik kecewa terhadap rezim berkuasa, yang diuntungkan adalah oposisi. Namun, setelah oposisi berkuasa, pada akhirnya publik kembali dikecewakan.

Daur ini terus berulang sebab realitasnya yang berkuasa adalah segelintir elite itu-itu saja. Para oligarki berebut takhta demi kepentingan golongannya. Inilah jadinya ketika politik hanya dinisbahkan pada kekuasaan semata. Persaingan politik sekadat berbicara siapa dan parpol apa yang berkuasa. Sedikit pun tidak menjadikan rakyat sebagai tujuannya.

Para oligarki tersebut membutuhkan kekuasaan untuk mengamankan kepentingan bisnis raksasa mereka. Mereka tidak akan segan menggelontorkan dana kepada kandidat dan parpol demi terciptanya “penguasa boneka”. Terjadilah politik transaksional, jual beli kebijakan, jual beli jabatan, jual beli pengaruh politik, dsb.

Contohnya, UU Omnibus Law yang hingga kini terkesan dilindungi. Padahal, telah banyak pengamat yang menjabarkan UU tersebut cacat formil dan materiil, juga kental dengan kepentingan oligarki. Bahkan, demonstrasi menolak UU tersebut dari berbagai kalangan telah berjilid-jilid dilakukan. Namun kenyataannya, Mahkamah Konstitusi hanya mampu menetapkannya sebagai UU inkonstitusional bersyarat. Bukankah ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa melawan kepentingan oligarki?

Just a Game

Lantas, jika siapa pun yang menang, lalu keberadaannya tidak berpengaruh kepada rakyat, buat apa negeri ini menghamburkan uang puluhan triliunan untuk menggelar pemilu? Andai saja anggaran untuk pemilu sebesar Rp76 triliun disalurkan untuk kebutuhan rakyat, tentu sangat bermanfaat. Angka kemiskinan akan menurun, anak-anak bisa terbebas dari stunting, para ibu tidak akan lagi mau menjadi TKW, tidak akan ada lagi fenomena “rumah gerobak”, dll. Ini karena semua kebutuhan sudah terpenuhi.

Selain itu, masyarakat pun makin setuju dengan pernyataan Joseph Stalin (Pemimpin Uni Soviet), “Orang-orang yang memberikan vote (suara) tidak menentukan hasil dari pemilu. Namun, orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil dari pemilu.”

Percuma jika rakyat bulat memilih satu kandidat, tetapi pemenang sudah ditentukan. Artinya, bisa dibilang pemilu hanyalah permainan, it’s just a game agar seolah kandidat yang terpilih adalah pilihan rakyat.

Survei-survei politik pun bak komentator di pertandingan bola yang penuh spekulasi. Rakyat hanya menyaksikan pertandingan para oligarki, terhibur dengan berbagai manuver politik mereka. Perbincangan hanya seputar siapa yang memiliki kekuatan besar untuk bisa memimpin negara. Pada akhirnya, layaknya pertandingan bola, siapa pun pemenangnya, penonton tidak akan mendapatkan apa-apa selain kehidupannya makin terimpit.

Inilah the rule of the game dalam sistem perpolitikan demokrasi kapitalisme. Kekuasaan dan kedaulatan mutlak di tangan segelintir elite. Teori “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” tidak pernah terealisasi di setiap negara pengusungnya. Justru yang terjadi adalah “dari kapitalis, oleh kapitalis, dan untuk kapitalis”. Seluruh kebijakan hanya berputar pada kepentingan pemilik modal.

Politik dalam Islam

Berbeda secara diametral dengan sistem politik Islam. Politik dalam Islam bermakna mengurusi urusan umat. Meraih kekuasaan dimaknai semata untuk meraih rida Allah Swt. dengan berkhidmat pada umat. Artinya, politik Islam adalah politik umat, bukan politik kekuasaan.

Motivasi pertama dan utama para kandidat dalam bersaing adalah ketakwaannya kepada Allah Taala. Ini karena jabatan dalam struktur negara Islam tidak menjanjikan keberlimpahan harta, melainkan pahala. Inilah seleksi awal para kandidat, hanya sosok yang memiliki ketakwaan yang tinggi sekaligus berkemampuan memimpinlah yang akan maju dalam pertarungan. Ini karena mereka paham bahwa pemimpin yang lalai apalagi zalim kepada rakyatnya, telah Allah Swt. haramkan surga untuknya.

Dikisahkan Ma’qil bin Yasar ra. ketika sakit dijenguk oleh Gubernur Ubaidillah bin Ziyad. Ma’qil berkata, ”Aku akan menyampaikan kepadamu suatu hadis yang telah aku dengar dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, ‘Barang siapa yang diamanati Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, ia tidak akan dapat merasakan bau surga.'” (HR Bukhari dan Muslim). 

Selain itu, Islam memiliki mekanisme agar oligarki tidak bisa mengendalikan pemerintahan. Salah satunya dengan aturan bahwa siapa pun yang menjabat sebagai pemimpin, ia harus melepaskan dirinya dari parpol karena kini ia bekerja untuk kepentingan umat, bukan parpol. Bukankah hal demikian akan menjauhkan pemerintahan dari pengaruh partai? Walhasil, di dalam sistem Islam, tidak akan ditemui seorang pemimpin pada waktu yang sama menjabat sebagai ketua parpol.

Lagi pula, parpol dalam Islam sungguh berbeda dalam parpol di alam demokrasi. Islam mewajibkan seluruh parpol berasaskan Islam, selainnya batil dan harus dibubarkan. Tidak akan dikenal istilah parpol koalisi atau parpol oposisi. Ini karena setiap parpol memiliki fungsi yang sama, antara lain mengedukasi umat dan muhasabah lil hukkam.

Adapun individu anggota parpol yang telah diamanahi padanya suatu jabatan pemerintahan, secara otomatis keanggotaan partainya terhenti. Bukankah kondisi ini bisa menghilangkan fenomena jabatan kementerian sebagai “sapi perah” parpol?

Kesimpulan

Oleh karenanya, jangan pernah berharap terwujudnya pemerintahan yang mengurusi umat jika sistem demokrasi masih menjadi pijakan. Pemilu hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan para oligarki untuk makin menancapkan kepentingan mereka. Survei-survei politik hanya menjadi alat untuk memeriahkan kontestasi tanpa berdampak positif pada umat.

Hanya sistem perpolitikan Islamlah yang akan menghimpun kandidat yang peduli pada umat. Selain itu, parpol dalam Islam benar-benar menjalankan fungsinya untuk muhasabah lil hukkam sehingga pemerintahan akan senantiasa terjaga dari keburukan dan terus berada dalam koridor syarak. Inilah yang akan menjadikan rakyat sejahtera sebab kebijakan pemimpinnya berfokus pada kemaslahatan umat. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Ramai Survei Politik untuk Menaikkan Elektabilitas, Berdampak pada Rakyat?”

  1. survey sudah terbukti , tinggal para pengemban dakwah yg menggiring opini umat utk memihak pada sistem islam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *