Penguasa Membela Kapitalis, Upah Buruh Makin Tipis

Penguasa Membela Kapitalis, Upah Buruh Makin Tipis

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Nasib buruh kian keruh. Di tengah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), buruh harus menghadapi pemotongan upah. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengizinkan pengusaha berorientasi ekspor untuk memangkas upah pekerja/buruh maksimal sebesar 25%.

Izin ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5/2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global yang diundangkan serta berlaku mulai 8 Maret 2023.

Penjelasan pasal 7 ayat 1 Permenaker tersebut berbunyi, “Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75% dari upah yang biasa diterima.”

Berdasarkan aturan ini, negara mengizinkan perusahaan tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, serta mainan anak untuk melakukan pembatasan kegiatan dan menyesuaikan pembayaran upah.

Menurut Kemenaker, regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja pekerja/buruh, serta menjaga kelangsungan usaha perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor dari dampak perubahan ekonomi global yang mengakibatkan penurunan permintaan pasar. (CNBC Indonesia, 18-3-2023).

Dengan kata lain, menurut pemerintah, Permenaker ini bertujuan menyelamatkan perusahaan dari maraknya PHK massal. Aturan ini sudah disetujui oleh Presiden Jokowi dan akan berlaku selama enam bulan.

Tidak Solutif

Banyak pihak mengkritik kebijakan ini. Dari sisi buruh, jelas aturan ini merugikan mereka karena upah yang diterima akan berkurang. Selain itu, aturan ini dinilai tidak akan mampu menyolusi gelombang PHK yang tengah melanda negeri ini.

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan bahwa kebijakan ini bukanlah solusi efektif untuk menekan angka PHK. Alasannya, saat ini hubungan kerja di industri padat karya berorientasi ekspor umumnya merupakan pekerja kontrak dan outsourcing. Oleh karenanya, perusahaan tetap bisa melakukan PHK dengan mudah. (Kumparan, 19-3-2023).

Selain itu, Permenaker No. 5/2023 dianggap akan menyebabkan upah pekerja di sektor padat karya industri berorientasi ekspor dibayar di bawah ketentuan UMK yang berlaku (investor[dot]id, 17-3-2023).

Kaum Buruh Makin Terzalimi

Permenaker No. 5/2023 makin menambah panjang daftar permasalahan yang mendera kaum buruh. Kaum buruh telah mengalami berbagai kezaliman, mulai dari kenaikan upah minimum yang di bawah tingkat inflasi, polemik jaminan hari tua (JHT) yang baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun, sistem outsourcing yang minim kesejahteraan hingga gelombang PHK yang tengah mendera. Disahkannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja justru makin menzalimi buruh.

Kini, pemerintah lagi-lagi menzalimi buruh dengan mengeluarkan regulasi yang melegalkan pengusaha kapitalis untuk memotong upah buruh. Padahal, tanpa adanya izin untuk memotong upah saja, banyak buruh yang diupah di bawah UMK. Apalagi sekarang ketika pemotongan upah tersebut dilegalkan, jelas upah buruh yang sudah tipis akan makin tipis.

Kebijakan pemerintah ini menunjukkan bahwa penguasa lebih berpihak kepada pengusaha kapitalis daripada kaum buruh. Demi membela para kapitalis, penguasa mengeluarkan regulasi yang menzalimi buruh. Buruh diperdaya dengan dalih menyolusi maraknya PHK, padahal sejatinya penguasa tengah membela pengusaha.

Ini karena negara ini tunduk pada sistem kapitalisme yang menjadikan para penguasa sebagai pelayan pengusaha kapitalis. Para kapitalis itulah yang telah membiayai penguasa tersebut untuk sampai ke tampuk kepemimpinan sehingga setiap kebijakan penguasa akan menghamba pada kepentingan kapitalis.

Bagaimana dengan rakyat? Rakyat hanya bisa gigit jari karena selalu diperdaya dengan berbagai aturan buatan penguasa. Inilah jadinya ketika manusia mengambil posisi Tuhan (Allah Swt.) sebagai pembuat aturan (syariat). Akhirnya aturan yang lahir adalah yang mengikuti kepentingan pembuatnya.

Kredo “demokrasi sebagai pemerintahan rakyat” ternyata sebatas jargon. Hakikatnya ternyata pemerintahan oleh para kapitalis melalui tangan penguasa yang mereka kendalikan. Rakyat hanya diposisikan sebagai objek yang harus taat pada aturan, meski membuat hidup sengsara.

Inilah nasib rakyat di bawah sistem kapitalisme demokrasi. Makin lama makin sengsara. Lantas, masih layakkah sistem zalim ini dipertahankan?

Sistem Islam Solusi Problem Perburuhan

Konflik antara buruh dan pengusaha merupakan masalah abadi dalam sistem kapitalisme. Mengapa demikian? Karena kapitalisme menciptakan eksploitasi oleh pengusaha kapitalis terhadap kaum buruh sehingga tidak pernah ada titik temu di antara keduanya. Yang ada justru konflik tiada akhir.

Lantas, apakah ini memang problem yang tidak akan pernah selesai? Nyatanya tidak. Konflik perburuhan dalam skala massal tidak pernah ada dalam sistem Islam. Kalau konflik individual yang sifatnya kasuistik, bisa jadi ada, tetapi tidak marak.

Mesranya hubungan buruh dan pengusaha ini terwujud dalam sistem Islam karena Khilafah Islamiah berhasil mewujudkan keadilan sebagai hasil penerapan aturan dari Allah Swt.. Firman Allah Taala,

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan mizan (neraca, keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (QS Al-Hadid: 25).

Keadilan tersebut tampak dari penempatan pengusaha dan pekerja dalam level yang sama, yaitu sama-sama sebagai hamba Allah Taala yang wajib taat pada syariat-Nya.

Dengan demikian, tidak ada “kastanisasi” antara pengusaha dan pekerja sebagaimana dalam kapitalisme yang memosisikan pengusaha pada level yang tinggi karena punya banyak materi (kekayaan) sehingga semua kemauannya dituruti. Sedangkan buruh dianggap rendah karena lemah secara materi (kekayaan) sehingga harus patuh pada kehendak pengusaha.

Dalam Islam, pengusaha dan pekerja terikat oleh satu kontrak (akad) yang adil dan bersifat saling rida di antara keduanya. Rida itu meliputi aspek upah, jam kerja, jenis pekerjaan, dll.. Ketika keduanya sepakat dan saling rida, barulah pekerjaan dilakukan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang terpaksa dan terzalimi.

Sistem upah yang adil juga terwujud dalam sistem Islam. Seorang pekerja mendapatkan upah sesuai dengan manfaat yang ia berikan, bukan disesuaikan dengan kebutuhan minimum. Upah tersebut adalah hak pekerja dan wajib ditunaikan oleh pengusaha pada tanggal yang disepakati.

Upah pekerja akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan dasar komunal seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan disediakan oleh negara secara gratis. Untuk transportasi umum, Khilafah menyediakannya secara gratis atau murah.

Adapun para pekerja yang sudah bekerja maksimal, tetapi upahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, negara akan turun tangan untuk membantu. Bantuan Khilafah bisa berupa pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya, modal untuk wirausaha, atau santunan jika terkategori lemah.

Semua solusi ini akan menjadikan hubungan buruh dan pengusaha selalu harmonis. Jika pun ada konflik personal, Khilafah akan menyelesaikannya melalui pengadilan yang adil. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *