[Kabar] Prostitusi dan Perdagangan Anak Merebak, Pengamat: Negara Gagal Melindungi Generasi

Muslimah News, NASIONAL —Tergiur uang Rp8 juta, seorang anak perempuan di bawah umur yang masih pelajar sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Jambi, menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking. Begitu pula pelajar berinisial XX (15) dari Jambi melakukan aktivitas tersebut dengan bayaran Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta sebagaimana dikutip dari Tribunnews.

Belum lagi, melansir Kompas, di sekitar kawasan Gang Royal dipertontonkan praktik prostitusi yang juga kerap melibatkan anak sehingga mereka rentan terseret dalam praktik serupa. Pada wilayah yang terletak di dekat Pos RW 13 Penjaringan, kawasan Rawa Bebek, Jakarta Utara ini, praktik prostitusi masih terus berlangsung.

Padahal, awal 2020, misalnya, Polda Metro Jaya telah menggerebek Kafe Khayangan. Salah satu kafe di Gang Royal yang menawarkan jasa prostitusi anak. Enam pelaku ditangkap, termasuk dua mami. Sedikitnya, 10 anak menjadi korbannya. Ironinya, di pintu masuk gang terdapat sebuah plang berukuran 2,5 x 1,5 meter bertuliskan “Deklarasi Kampung Terpadu Ramah Anak menuju Kota Jakarta Ramah Anak RW 13 Penjaringan”. 

Selain itu, dilaporkan tiga anak dipaksa menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para pelaku menipu mereka dengan tawaran pekerjaan dan iming-iming gaji hingga Rp20 juta per bulan.

Kemudian, empat anak dipaksa melayani jasa prostitusi daring di sebuah wisma tamu (guest house) di Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung. Dua dari tujuh pelaku diketahui masih berusia anak-anak.

Tidak hanya itu, praktik perdagangan orang dilakukan Suhendra (32) atau yang dikenal sebagai “ayah sejuta anak” yang ditangkap oleh Poles Bogor, Jabar. Modusnya, ia membiayai persalinan sejumlah bu hamil. Kemudian bayi yang dilahirkan dijual kepada pengadopsi secara legal.

Negara Gagal

Berbagai kasus ini disorot pengamat kebijakan publik Endiyah Puji Tristanti. Ia memandang negara telah gagal melindungi generasi.

“Sungguh negara benar-benar telah gagal atau kehilangan kemampuannya melindungi generasi. Sangat banyak kejahatan prostitusi anak dan perdagangan orang terjadi di dalam wilayah kekuasaan negara, tetapi negara tidak berdaya menghentikannya. Apalagi, kalau perdagangan anak untuk prostitusi terjadi lintas negara. Negara bisa apa? Lantas kepada siapa warga negara harus meminta perlindungan?” tegasnya seperti yang dituturkannya kepada MNews, Rabu (15-3-2023).

Ia membeberkan, pemerintah sebenarnya telah menyadari bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk perbudakan modern. “Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 12. Adapun jika TPPO terjadi pada anak, mereka termasuk pada Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), juga sudah ada UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak tepatnya Pasal 76 huruf F,” ujarnya.

Namun, kritiknya, kita sudah sepatutnya bertanya, mengapa peraturan-perundangan sudah tersedia, sementara kasus perdagangan anak untuk prostitusi tidak juga bisa diatasi? “Butuh berapa macam undang-undang lagi?” tanyanya lugas.

Tidak Efektif

Menurut Endiyah, apabila negara tidak pernah menyentuh akar persoalan perdagangan anak untuk prostitusi, tidak akan ada gunanya semua undang-undang yang ada. “Fakta telah menjelaskan ketidakefektifan solusi undang-undang yang selama ini diberikan negara,” ungkapnya.

Secara istilah saja, lanjutnya, perdagangan dan prostitusi anak adalah kesalahan besar. “Perdagangan itu terkait adanya supply and demand. Selama ada permintaan terhadap layanan perzinaan, maka jaringan penyedia pelacuran akan selalu ada. Sedangkan, anak bukan komoditas berupa barang atau pun jasa,” cetusnya.

Apalagi, Endiyah menegaskan, prostitusi itu hukumnya haram. “Tidak seharusnya ada aktivitas manusia yang diberi label perdagangan dan prostitusi anak. Yang ada, prostitusi itu ya pelacuran. Tidak boleh ada penyebutan PSK anak,” kritiknya.

Ia mengungkapkan, justru yang terjadi adalah praktek perzinaan. “Sekali lagi, perzinaan itu haram sehingga yang diperlukan adalah penerapan hukum larangan zina dan pemberlakuan sanksi zina,” ucapnya.

Butuh Political Will

Endiyah mengingatkan, syariat Islam telah gamblang memberikan penyelesaian masalah haramnya zina. “Jadi, masalahnya mengapa negara tidak mau menerapkan syariat Islam? Malah sibuk membuat berbagai undang-undang? Apa susahnya menerapkan syariat? Tidak susah. Yang dibutuhkan itu political will!” tegasnya lagi.

Ia menyatakan, bonggol masalahnya ada pada negara yang tidak mau menerapkan syariat Islam. “Pemberlakuan sistem kapitalisme telah mengubah pandangan negara dalam menyelesaikan problematik rakyat. Negara tidak mendasarkan perbuatan pada halal dan haram. Negara mengadopsi kemanfaatan sebagai asas menilai segala sesuatu. Negara memilih cara pandang HAM yang pastinya sekularistik, bukan cara pandang akidah Islam. Dampaknya, kriminalitas perzinaan tidak dapat diberantas,” jelasnya.

Menurutnya, fenomena prostitusi anak sebenarnya tidak akan terjadi dalam kondisi keluarga telah sejahtera. “Peran orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak berjalan tanpa gangguan, seperti tuntutan ekonomi. Selanjutnya, negara berhasil membangun masyarakat yang memahami perannya menjaga generasi,” tuturnya.

Adapun, imbuhnya, tugas menjamin kesejahteraan warganya adalah tugas negara. “Termasuk melindungi generasi dari setiap ancaman terhadap kehormatan mereka. Negara wajib menerapkan sanksi tegas sesuai syariat terhadap semua bentuk praktik perzinaan serta korporasi dan jaringan penyedia prostitusi,” urainya.

Ia pun mengingatkan para penyelenggara negara akan hadis Nabi saw., “Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri” (HR Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ath-Thabrani).

Sungguh, ia menandaskan, para pengambil kebijakan politik di negara ini turut menanggung dosa besar atas merebaknya prostitusi anak. [MNews/Ruh]