Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Jokowi menyebut, dari dua juta masyarakat yang berobat ke luar negeri, sebanyak satu juta di antaranya pergi ke Malaysia, 750 ribu ke Singapura, sisanya ke Jepang, Amerika, Jerman, dan negara lainnya. Menurut Jokowi, hal tersebut membuat devisa negara hilang dan menyebabkan Rp165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu.
Jokowi mengakui pembangunan rumah sakit berstandar tinggi bukan menjadi satu-satunya masalah. Dokter spesialis dan subspesialisnya masih sangat kurang. Pada Agustus 2022 lalu, Jokowi juga pernah mengeluhkan terkait masih banyaknya masyarakat yang berobat ke luar negeri. Saat itu, Jokowi mengaku sedih melihat masyarakat yang sakit, tetapi berobat ke luar negeri. Saat pagebluk melanda, Jokowi menyebut banyak hal yang membutuhkan perbaikan dalam sistem kesehatan nasional. (Detik[dot]com).
Di media sosial, netizen riuh membahas sistem kesehatan nasional. Keluhan netizen bukan sekadar mahalnya biaya yang harus mereka keluarkan saat berobat, tetapi juga waktu tunggu layanan, sistem administrasi yang berbelit-belit, serta sarana prasarana yang jauh dari memadai. Menurut mereka, berobat ke luar negeri adalah alternatif yang efisien dan hemat biaya.
Di tengah keluhan Presiden mengenai banyaknya devisa yang hilang dan masyarakat yang lebih memilih berobat ke luar negeri, ada paradigma mendasar yang harusnya hadir, yakni tentang cara mewujudkan sistem kesehatan yang berkualitas. Bukan hanya berkualitas dan murah, tetapi sebisa mungkin gratis bagi seluruh warga. Adakah terwujud pada sistem saat ini?
Paradigma Pelayanan
Paradigma pelayanan merupakan perkara urgen dalam menjalankan tata kelola sistem pemerintahan. Mengapa penting? Ini karena penguasa dan perangkat pemerintahan wajib memberikan pelayanan dalam mengurus rakyat. Paradigma ini memosisikan rakyat sebagai pihak yang berhak memperoleh pelayanan.
Beban amanah pengelolaan rakyat di pundak penguasa ini mengharuskan adanya perangkat, baik berupa infrastruktur, sarana prasarana, SDM andal, dan kebutuhan pendukung lainnya. Benar, saat ini negara pun telah berupaya untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang melaksanakan pelayanan kesehatan. Hanya saja, sejumlah masalah mengiringi perangkat yang menopang sistem kesehatan. Infrastruktur dan sarana prasarana masih menyimpan banyak masalah, penyiapan SDM andal pun masih jauh tertinggal.
Banyak pihak yang mencoba menelisik aspek kebijakan hingga terimplementasi dalam bentuk pelayanan kesehatan. Aspek kebijakan ini meliputi sistem pendidikan untuk mencetak SDM unggul ataupun sistem ekonomi yang menopang seluruh kebijakan dari sisi pembiayaan. Sistem ekonomi tangguh akan memungkinkan pembangunan infrastruktur dan menjamin tersedianya sarana dan prasarana kesehatan.
Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan yang berkualitas berkorelasi dengan penyelenggaraan pendidikan dan pendanaan pendidikan itu sendiri. Untuk memenuhi rasio kebutuhan masyarakat, negara bertanggung jawab dalam menyediakan SDM.
Problemnya saat ini adalah mahalnya biaya pendidikan. Bahkan, jamak kita ketahui bahwa biaya untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan—terlebih dokter/spesialis—membutuhkan biaya yang sangat fantastis.
Sistem Kesehatan Islam Berbasis Preventif
Dalam Islam, masalah kesehatan dipandang dari aspek promotif preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Peran negara dalam aspek promotif preventif, yakni melakukan edukasi, sekaligus menjadi perisai informasi kesehatan. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi hanya dari sumber yang kredibel, yakni para ahli.
Dalam Islam, media memiliki peran yang sangat strategis, termasuk dalam meningkatkan literasi kesehatan. Upaya edukasi dilakukan tenaga kesehatan masyarakat, entah itu melalui media promosi kesehatan, penyuluhan kesehatan, dan kegiatan promotif lainnya yang pendanaannya bersumber dari baitulmal.
Dalam proses edukasi tersebut, negara menekankan bahwa kesehatan merupakan perkara penting dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang pada pagi hari dalam keadaan aman tempat tinggalnya, sehat badannya, mempunyai makanan untuk hari itu, seolah-olah dunia dan seisinya telah terkumpul baginya.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Dengan sendirinya, pada diri individu masyarakat terbangun sebuah persepsi khas untuk peduli dengan kesehatan. Tentu, kesehatan individu ini dipengaruhi sistem yang berjalan. Kita tidak memungkiri bahwa “perilaku sakit” yang saat ini menjadi faktor risiko munculnya banyak penyakit lahir karena pengaruh sistem.
Kesehatan Islam Berbasis Kuratif
Upaya preventif maupun kuratif rehabilitatif, wajib terselenggara dengan pembiayaan yang bersumber dari baitulmal. Dalam aspek kuratif rehabilitatif, negara wajib mendirikan sarana dan prasarana kesehatan sebagai faktor pendorong terjadinya perubahan perilaku sehat. Keberadaan sarana prasarana dengan kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat, akan menciptakan ruang kondusif untuk memudahkan upaya pencarian pelayanan kesehatan.
Dengan biaya dari baitulmal ini, Khilafah juga membangun rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotek, menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan output berupa tenaga medis profesional sebagai tenaga siap pakai untuk mengatasi kedaruratan masalah kesehatan masyarakat.
Di samping menyediakan sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya, negara juga wajib mengadakan pabrik yang memproduksi peralatan medis, obat-obatan, vaksin aman dan halal dan menyelenggarakan penelitian, serta mendukung inovasi di bidang kesehatan.
Infrastruktur pendukung bukan hanya dari lingkup dunia kesehatan, tetapi juga akses masyarakat, seperti akses jalan, ketersediaan transportasi, hingga pemetaan pos-pos pelayanan kesehatan ataupun klinik yang tersebar hingga ke pelosok wilayah daulah.
Paradigma Pelayanan Perspektif Islam
Dalam menjalankan pemenuhan kebutuhan rakyat, negara wajib membangun falsafah pelayanannya berbasis ri’ayah asy-syu’un al-ummah (pengurusan urusan rakyat). Dengan paradigma ini, penguasa akan memosisikan diri sebagai pengurus urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Pemimpin itu laksana gembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban akan gembalaannya (rakyatnya).” (HR Imam Bukhari dan Ahmad).
Paradigma inilah yang hadir dalam penyelenggaraan sistem kesehatan, yakni berbasis preventif promotif dan kuratif rehabilitatif. Tatanan kesehatan ini tegak atas paradigma khas bahwa penguasa memahami amanah yang mereka emban kelak akan Allah minta pertanggungjawabannya.
Jika yang menjadi masalah saat ini adalah pendanaan, butuh koreksi sistemis mengenai sistem ekonomi kapitalisme yang berjalan hari ini. Sistem ini yang menjadi pangkal karut-marutnya berbagai aspek, termasuk kesehatan. Jaminan kebebasan dalam sistem ini terbukti menciptakan sistem kehidupan dan masyarakat yang sakit di berbagai sisi.
Secara mandiri, negara akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas dengan dukungan SDM andal dan fasilitas pendukung yang berkualitas. Sistem ekonomi Islam akan mengatur pendanaan mandiri dan berkualitas. Melalui pos-pos baitulmal, yakni dari pos fai dan kharaj, serta pos milkiyyah ‘amah (kepemilikan umum) sistem kesehatan berkualitas dan gratis akan terselenggara.
Ya, aspek yang tidak hadir dalam sistem kesehatan hari ini tidak lain paradigma sistemis, yakni negara memosisikan diri sebagai pelayan rakyat. Saat ini, biaya kesehatan murah dan berkualitas seolah barang mewah sehingga untuk mendapatkannya masyarakat sampai harus berangkat ke luar negeri.
Akan tetapi, untuk merombak hal ini tidak cukup dengan memilih alternatif lokasi, melainkan mendiskusikan sistem kesehatan paradigmatis agar terwujud sistem kesehatan yang berkualitas secara merata. Wallahualam. [MNews/Gz]

Rindu penerapan sistem islam