Penulis: Arini Retnaningsih
Muslimah News, FOKUS — Saat ini, cara berpikir pragmatis tampak telah menguasai khazanah berpikir umat. Ungkapan-ungkapan seperti, “Kita harus belajar dari fakta,” “Tidak ada kawan dan lawan abadi,” “Ambil yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak bermanfaat,” “Daripada tidak sama sekali, cukuplah sebagian saja yang diterapkan,” “Yang penting jujur dan adil biarpun bukan muslim,” dan sebagainya, banyak kita jumpai terlontar dari para tokoh panutan umat.
Begitu pun yang menjadi rekomendasi NU dalam peringatan milad satu abadnya bahwa Khilafah tidak lagi bisa mempersatukan umat sehingga umat harus berpindah pada kesepakatan antarnegara dalam wadah PBB, adalah contoh nyata dari pragmatisme. Sayangnya, umat kemudian terbawa dalam cara berpikir ini tanpa mengetahui bahaya yang tersembunyi di dalamnya.
Mengenal Pragmatisme
Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu, baik ucapan, dalil, ataupun teori, adalah berdasarkan pada kemanfaatan. Sesuatu dinilai dari manfaatnya bagi tindakan manusia untuk kehidupannya.
Pragmatisme muncul sebagai tradisi pemikiran dari dunia Barat dan berkembang khususnya di benua Amerika. Pragmatisme digolongkan sebagai salah satu aliran filsafat abad ke-19 dalam sejarah filsafat Barat.
Pelopor pemikiran pragmatisme adalah seorang filsuf Amerika, Charles Sanders Peirce (1839–1914). Tokoh yang berpengaruh dalam pemikiran pragmatisme antara lain William James (1842–1910) dan John Dewey (1859–1952). (Wikipedia).
Pragmatisme merupakan pemikiran cabang kapitalisme. Landasan pemikirannya pun sama, yakni pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme) dengan mengedepankan manfaat atau maslahat daripada aturan agama.
Karakter dari pragmatisme ada dua, yakni pertama, ketundukan pada realitas (kenyataan). Kenyataan ini tampak misalnya pada pernyataan, “Demokrasi memang bukan berdasarkan Islam, tetapi kenyataannya kita hidup dalam sistem demokrasi.” Seakan-akan demokrasi adalah realitas yang tidak bisa diubah.
Kedua, aspek kemanfaatan. Pragmatisme sering mengacu pada kemanfaatan (kepentingan) sesaat, tidak peduli bahwa hal itu bertentangan dengan idealisme awal. Dengan alasan kemanfaatan, yang salah kemudian jadi dibenarkan. Contoh, muncul pernyataan, “Pemimpin perempuan memang dilarang dalam Islam, tetapi itu lebih baik daripada dipimpin oleh si A yang kafir.” Atau pernyataan, “Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim yang korup.” Muncul pula koalisi tanpa memandang apakah yang diajak berkoalisi seideologi atau tidak. Alasannya juga kemanfaatan.
Kompromi Demokrasi: Hasil Pragmatisme Politik
Pragmatisme cenderung menggunakan segala macam cara untuk mewujudkan suatu kepentingan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran, kebaikan, dan kepantasan. Walhasil, sikap pragmatis ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena para pengusungnya hanya melihat kepentingan jangka pendek yang menguntungkan diri atau kelompoknya. Muncullah sikap plin-plan, begitu kemanfaatan jangka pendek hilang, mereka akan mencari kemanfaatan lainnya.
Akibatnya, persoalan utama yang dihadapi masyarakat tidak akan pernah terselesaikan. Lagi-lagi rakyatlah yang akan menjadi korban. Politik kemudian menjadi sekadar alat untuk melestarikan kepentingan elite politik, bukan untuk rakyat.
Oleh karenanya, bukan hal aneh tatkala ada partai-partai berbasis umat Islam yang rela mengorbankan idealisme Islam demi kepentingan kekuasaan. Suara Islam yang sebelumnya digemakan dalam kampanye, lenyap begitu saja saat pragmatisme muncul.
Deal-deal yang muncul hanyalah “siapa memperoleh apa”. Perbedaan ideologi, paham, platform, visi, dan misi tidak lagi diperhatikan. Partai tersebut bisa bergabung dengan partai sekuler tanpa rasa berdosa dengan dalih sama-sama memperjuangkan perbaikan.
Walhasil, pragmatisme politik bisa mencederai agama yang menjadi landasan eksistensi partai-partai Islam. Kasus ini tampak jelas pada sikap PPP Kubu Djan Farid pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang mencari posisi menguntungkan semata dengan ikut mendukung Ah0k. Padahal, konstituennya adalah muslim.
Lebih buruk lagi, pragmatisme politik partai-partai Islam bisa menimbulkan citra negatif pada Islam itu sendiri, juga pada partai Islam hakiki yang benar-benar memperjuangkan Islam. Bukan tidak mungkin masyarakat akan makin skeptis terhadap partai atau politik Islam dengan menganggap politik Islam itu kotor, buruk, menipu, serta penuh manipulasi dan siasat. Kalau ini terjadi, sungguh sangat berbahaya bagi upaya menegakkan kembali Islam di muka bumi ini.
Pandangan Islam terhadap Pragmatisme
Pragmatisme sangat bertentangan dengan Islam. Islam memandang bahwa standar perbuatan adalah halal dan haram, bukan kemanfaatan atau kegunaan riil untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh ide, ajaran, teori, atau hipotesis. Lagi pula, standar manfaat memiliki tolok ukur berbeda antara satu orang dan orang lain, satu umat dan umat lain, juga satu bangsa dan bangsa lain. Boleh jadi suatu hal bermanfaat bagi satu pihak, tetapi mudarat bagi pihak lain. Contohnya, pelarangan hukuman mati. Boleh jadi ini sesuai HAM, yaitu hak hidup bagi para pelaku kejahatan. Namun, bagi masyarakat, hal ini merugikan karena kejahatan bisa terus merajalela sebagaimana kita lihat sekarang.
Padahal, Allah Swt. melarang kita mengikuti apa pun yang tidak diturunkan oleh-Nya, termasuk manfaat atau kegunaan yang muncul sebagai konsekuensi perbuatan kita. Allah Swt. berfirman, “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (darinya).” (QS [7]: 3).
Islam juga memandang bahwa kemanfaatan harus distandarkan terlebih dahulu dengan syariat, bukan dengan kemanfaatan mutlak atau sembarang manfaat. Manfaat bukanlah standar kebenaran ide dan perbuatan manusia. Seseorang boleh mengambil kemanfaatan jika syariat Islam telah mengizinkannya. Di mana ada hukum syariat, di situlah terdapat kemaslahatan yang hakiki, bukan sebaliknya.
Sedangkan fakta, benar atau tidaknya juga harus diukur dengan standar hukum syarak. Islam tidak menjadikan fakta sebagai sumber hukum, melainkan objek yang harus dicari hukumnya. Dengan demikian, kita bisa belajar dari fakta, mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang pernah terjadi, tetapi tidak boleh menjadikannya sebagai dalil atas perbuatan kita.
Bahaya Pragmatisme terhadap Kebangkitan Umat
Ketika umat mengadopsi pragmatisme, mereka hanya berpikir sebatas kemanfaatan jangka pendek. Mereka sekadar berpikir cara untuk menjalankan Islam sebatas ritual. Penerapan Islam secara keseluruhan dianggap ide yang mengawang-awang dan tidak membumi. Pemikiran seperti ini jelas membuat umat jauh dari perjuangan dan mencukupkan diri dengan hal-hal yang bisa mereka lakukan saat ini saja.
Tidak bisa dimungkiri pula, pemikiran adalah dasar bagi kebangkitan Islam. Hanya dengan berpikir secara benar, umat bisa tertunjuki pada solusi hakiki, solusi yang terbaik dari Sang Maha Pencipta. Mereka tidak akan tertipu dengan fakta-fakta yang terpampang, melainkan mereka memandang lebih dalam di balik fakta tersebut.
Cara berpikir pragmatis hanya membuat umat sibuk memecahkan fakta sesaat yang terjadi tanpa menyadari akar masalahnya. Saat mengidentifikasi pokok persoalan umat, mereka semata melihat kemiskinan, rendahnya pendidikan, maraknya kejahatan, atau kerusakan akhlak, yang semua memang merupakan fakta.
Akhirnya, solusi yang dirumuskan pun disesuaikan dengan fakta, semisal mendorong masuknya investasi asing yang dianggap akan membuka lapangan kerja dan selanjutnya menggerakkan perekonomian, memperbanyak sekolah vokasi yang akan mencetak generasi siap kerja, memasukkan pengajaran budi pekerti dalam kurikulum sekolah, dan lain-lain. Mereka tidak melihat bahwa yang dianggap “persoalan” sebenarnya hanya persoalan cabang. Adapun persoalan mendasar yang memunculkan berbagai persoalan cabang tersebut adalah penerapan sistem kehidupan kapitalisme liberal.
Oleh sebab itu, umat Islam harus berpikir dengan metode yang benar, yakni metode akliah. Metode ini ditempuh dengan mengumpulkan semua fakta yang berkaitan dengan persoalan yang hendak dipecahkan sehingga membentuk rangkaian fakta yang utuh, lantas menganalisisnya dengan menggunakan perangkat berbagai maklumat dan informasi yang telah ada dalam benak maupun dari tinjauan syariat, baru diputuskan.
Dengan metode berpikir yang integralistik ini, persoalan dasar bisa terlihat sehingga solusi yang diambil juga merupakan solusi mendasar. Apabila terkait dengan Islam, standar yang digunakan dalam menilai dan menganalisis fakta adalah Islam. Selama umat tidak memahami persoalan dasar yang menyebabkan keterpurukan mereka dan menemukan solusi sahih, selama itu pula mereka tidak akan pernah bisa bangkit.
Untuk itu, umat Islam harus menyingkirkan pragmatisme dari benak mereka dan kembali pada hukum Allah. Yakinlah bahwa solusi dari Allah adalah solusi terbaik bagi kehidupan. Sekalipun solusi tersebut tampak sulit diwujudkan, tetapi keyakinan itu akan mendorong umat untuk berjuang menerapkannya.
Khatimah
Munculnya kaum pragmatis di negeri-negeri Islam tidak lepas dari upaya Barat, khususnya Amerika, dalam mengukuhkan kedudukannya di wilayah ini. Barat jelas tidak ingin ada orang/partai yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologinya—kapitalisme—untuk berkuasa di suatu negeri karena akan mengganggu dominasinya.
Walhasil, tidak ada jalan lain, setiap muslim wajib menghancurkan dan menjauhkan diri dari ide pragmatisme serta melawan siapa saja yang menjajakan ide kufur dan berbahaya ini di tengah umat yang sedang menuju kebangkitannya.
Mustahil Islam diterapkan dalam sistem kapitalisme atau sosialisme. Mustahil Islam diperjuangkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Islam, semisal melalui demokrasi. Dengan demikian, umat hanya butuh pada solusi Islam, bukan PBB atau yang lainnya. [MNews/Gz]

masya Allah