[Kabar] UIY: Kasus Ditjen Pajak, Fenomena Gunung Es Korupsi

[Kabar] UIY: Kasus Ditjen Pajak, Fenomena Gunung Es Korupsi

Muslimah News, NASIONAL — Kasus viral yang melibatkan Ditjen Pajak, termasuk adanya reaksi keras masyarakat dengan seruan menolak membayar pajak, mendapat tanggapan cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto.

“Itu ibarat fenomena gunung es kasus korupsi,” ucapnya dalam “Rakyat Dipajakin, Duitnya Dikorupsiin” di kanal Media Umat, Ahad (5-3-2023).

“Tadinya, di awal reformasi ada secercah harapan terhadap semangat pemberantasan korupsi melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU Tipikor. Di dalam UU itu ada pasal yang sangat jitu, yaitu pasal pembuktian terbalik. Bukan hakim yang membuktikan, tetapi tersangka korupsilah yang harus membuktikan bahwa harta yang diperolehnya itu halal. Jadi, para penyelenggara negara tidak akan leluasa menumpuk kekayaan yang diperolehnya dengan cara tidak benar, apalagi kemudian memamerkannya,” jelasnya.  

Namun ironinya, ungkap UIY, saat ini pasal itu sudah tidak ada karena sudah dicoret DPR. “Di tengah semangat pemberantasan korupsi, pasal itu malah dihapus sehingga pemberantasan korupsi makin redup. Terlebih, setelah ada revisi UU KPK dan “pemecatan” puluhan anggota KPK yang berprestasi,” ungkapnya.

Malah, lanjutnya, belum selesai satu masalah, muncul masalah lain, yaitu pejabat yang pamer kekayaan dan paling hanya dikenai sanksi administratif dari instansinya, tetapi perolehan hartanya tidak ada yang dapat memburunya.  “Ditambah sikap hedonisme sehingga tindakannya tidak elok, terlebih dilakukan dengan cara haram,” ujarnya.

Cengkeraman Kapitalisme

UIY menilai, tampaklah negeri ini memang sudah dalam cengkeraman kapitalisme, baik secara teori maupun praktik, seperti lebih dari 80% pendapatan negara kita diperoleh dari pajak. “Sedangkan, sumber daya ekonomi yang sesungguhnya sangat potensial untuk menghasilkan keuangan negara justru dilepas. Negara malah mengejar pendapatan dari yang kecil-kecil. Jadi, publik sangat marah,” tukasnya.

Di satu sisi, imbuhnya, objek pajak itu terus dikembangkan, tetapi hasil pajaknya digunakan sedemikian rupa, dan sumber daya alam tidak dikelola secara benar.

“Belum lagi pembayar pajak yang besar malah mendapat tax amnesti, royalti 0%, dan sejenisnya, tetapi tidak ada upaya melonggarkan pajak bagi rakyat kecil. Ini makin menimbulkan ketidakpercayaan publik,” cetusnya.

Apalagi, ungkap UIY, pegawai pajak sudah digaji tinggi, tetapi ketika sifat rakus sudah hinggap di dalam hatinya, maka bumi ini pun tidak akan pernah cukup.

Suasana Koruptif

UIY menerangkan, suasana koruptif ini dipicu beberapa faktor. “Pertama, lingkungan yang koruptif. Kedua, tidak ada keteladanan dari pemimpin. Artinya, korupsi itu dilakukan oleh pejabat-pajabat tinggi dan mereka masing-masing tahu siapa melakukan apa. Ketiga, terjadi pelonggaran regulasi terkait korupsi,” jelasnya.

Korupsi ini pun tidak dilakukan sendiri, sambungnya, tetapi hampir selalu dilakukan secara sistemis dan berjemaah. “Inilah yang membuat kesempatan itu ada, ditambah lagi hukum yang tidak memberi efek jera,” katanya.

Ia menyatakan, ketika tidak memberi efek jera, maka yang dipikirkan adalah kalau korupsi jangan tanggung, yang banyak sekalian. “Nanti harta perolehannya, sebagian bisa untuk menutupi proses hukum dengan membayar hakim, jaksa, pengacara, dan fasilitas dalam penjara. Nanti, setelah dapat remisi (pengurangan) tahanan, sisa korupsinya masih banyak. Ini kan gila!” cetusnya.

UIY pun menyoroti, saat indeks korupsi terus menurun, bahkan paling rendah sejak reformasi, tidak membuat penyelenggara negara dan pejabat tinggi merasa cemas, tidak ada rasa ketakutan dan malu.

“Baru setelah ada kasus penganiayaan oleh anak pegawai pajak inilah terungkap. Ini juga tidak disengaja, bukan temuan penegak hukum. Tidak ada sebuah proses yang dilakukan secara sadar untuk mengatasi fenomena korupsi ini. Bahkan, kalaupun terungkap, tetapi tidak viral, mungkin tidak akan dijadikan masalah. Ini sangat menyedihkan. Bagaimana bisa sesuatu yang sudah kasat mata, terungkapnya secara tidak sengaja,” kritiknya.

Dua Hal

UIY menerangkan, ada dua hal yang penting dicermati sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. “Pertama. harus ada kesadaran bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus disertai kompetensi. Kedua, Nabi mengatakan bahwa ini adalah amanah yang semuanya nanti di hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali mereka yang mendapatkan amanah itu secara benar dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Ia menyayangkan, pemahaman amanah yang disertai perspektif “pandangan akhirat” ini makin tipis. “Akibatnya, orang tidak merasa takut terhadap risiko akhirat dan hanya berfokus pada risiko dunia. Sedangkan, risiko dunia itu, saat ini bisa diminalisir sehingga mereka merasa tidak ada yang perlu ditakuti. Ketika risiko dunia dan akhirat tidak ditakuti, habis sudah benteng pertahanan yang dapat menjadi alasan untuk bisa bertindak benar. Ini yang seharusnya betul-betul ditanamkan dalam diri pemimpin hingga pemimpin tertinggi di negeri ini,” tegasnya.

Apalagi bagi mereka yang muslim, tambahnya, ibadah yang dilakukan hanya menjadi fenomena artificial, substansinya hilang, tidak memberikan efek. ”Istilahnya, ada tauhid individual, tetapi nirtauhid sosial. Akibatnya, agama tidak memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari,” kritiknya.

Oleh karenanya, UIY mengingatkan, butuh adanya keteladanan pemimpin dan penegakan hukum yang setimpal, bahkan bisa sampai hukuman mati.

Perubahan Fundamental

UIY menekankan, untuk melakukan perubahan harus berangkat dari penyebabnya. “Bukan sekadar fenomena personal, tetapi berasal dari kerusakan yang bersifat struktural, bahkan filosofis ideologis fundamental. Ketika kita ingin perbaikan, maka harus menyentuh perkara fundamental itu,” tegasnya.

Memang, sambungnya, persoalan personal itu pasti karena tidak mungkin kita bisa mengharapkan perbaikan jika mentalitasnya masih hedonis, tamak, tidak lagi mengindahkan etika dan moralitas, tidak mengenal halal haram, dan seterusnya.

“Namun, perbaikan personal ini sebenarnya buah dari penanganan yang sifatnya struktural dan cara pandang politik hingga perkara fundamental. Oleh karena itu, harus ada perbaikan menyeluruh dengan melihat perkara ini secara komprehensif dan menengok alternatif untuk perbaikan tersebut,” ulasnya.

Ia mengingatkan, kita adalah negeri mayoritas muslim, tetapi sayangnya Islam tidak digunakan secara fungsional.

“Untuk itu harus menengok konsep Islam dalam persoalan ini, baik dalam hal penanganan korupsi, pajak, sumber daya alam maupun perkara fundamental. Namun, sayangnya pemikiran semacam ini dijauhkan karena dianggap pemikiran radikal. Ini menjadi kerugian besar. Mengapa? Karena ke mana kita akan mengadu—saat kapitalisme dan sosialisme sudah gagal—jika tidak kepada Islam. Seharusnya kita memandangnya sebagai perkara rasional yang dicarikan solusinya secara rasional, dengan kepala dingin dan hati terbuka,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *