Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Mendikbudristek berusaha menyolusi darurat kekerasan seksual di kampus dengan meminta ratusan kampus untuk segera membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Pembentukan Satgas PPKS perguruan tinggi merupakan amanat dari Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan PT.
Meski banyak kalangan akademisi hingga masyarakat menolak hadirnya Permen ini, tetapi tidak menyurutkan langkah Mendikbudristek untuk tetap menerapkannya. Permen ini tidak lain ialah produk hukum sekuler yang sesungguhnya tidak mampu menyelesaikan kekerasan seksual.
Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek Rusprita Putri Utami menyampaikan bahwa ada 125 PTN yang terdiri dari 76 PTN akademik dan 49 PTN Vokasi telah membentuk Satgas PPKS. Satgas PPKS di kampus digadang-gadang bisa menangani langsung korban kekerasan seksual dan memberikan perlindungan.
Padahal Permen PKS masih menyisakan PR bagi penanganan masalah akibat seks bebas dan seks yang menyimpang di PT. Kini dibentuk pula Satgas PPKS di kampus. Hal ini menjadikan publik bertanya-tanya, “Apakah menerapkan Permen PKS yang parsial, kontroversial, dan sarat pemikiran liberal lewat Satgas PPKS akan menjawab persoalan kekerasan seksual?”
Satgas Bikin Publik “Ngegas”
Pembentukan Satgas PPKS ditujukan untuk mewujudkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan PT. Kehadiran Satgas PPKS diklaim akan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual.
Dari kalimat di atas, seolah-olah luhur sekali pembentukan satgas ini. Namun, apakah tujuan tersebut bisa terealisasi? Mengingat laporan kekerasan seksual yang terjadi di kampus sebanyak 77% dan sebagian besar kasusnya tidak terungkap. Sebanyak 63% dari 77% itu tidak melaporkan kasusnya.
Publik merasa pesimis satgas PPKS akan bisa menyolusi masalah kekerasan seksual di kampus jika kurikulum pendidikan yang berlaku di negeri ini masih sekuler. Agama yang semestinya menjadi pandangan hidup diganti dengan budaya materialisme dan serba permisif.
Ditambah lagi dengan penerapan kampus merdeka yang menanamkan nilai-nilai moderasi dalam beragama. Peserta didik akan terus menjadi pelaku gaya hidup liberal. Kasus kekerasan seksual pun kian bertambah setiap waktu.
Inilah yang membuat publik “ngegas” bersuara bahwa satgas PPKS bukan solusi untuk mengatasi kekerasan seksual. Seharusnya pemerintah mencabut Permen PKS yang sarat pemikiran liberal. Lalu mengalihkan pandangan pada sistem Islam yang telah terbukti mampu mengatasi berbagai persoalan kehidupan, termasuk kekerasan seksual.
Solusi “Mandul” Sarat Pemikiran Liberal
Secara yuridis, Permen PKS hanya fokus untuk kekerasan seksual, sedangkan zina atau hubungan suka sama suka tidak termasuk di dalamnya. Kesimpulannya, Permen PKS melegalkan zina. Hal ini makin dikuatkan oleh pendapat Guru Besar Universitas Indonesia Bandung Prof. Cecep Darmawan, Permen ini bermuatan liberal, sejumlah pasal bisa membahayakan masa depan generasi muda.
Senada pula dengan Rektor UNU Yogyakarta Prof. Purwo yang mengatakan Permen PPKS membangun logika berpikir liberal tertuang dalam pasal 5. Yakni menegaskan kata “consent, kesepakatan, dan persetujuan” yang menunjukkan bahwa pasal, nalar, dan framework-nya liberal.
Tidak hanya sampai di situ, gagasan utama dalam Permen PKS adalah gender mainstreaming. Yaitu pendekatan gender terkait relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Posisi laki-laki merasa berkuasa karena ada paksaan terhadap seksualitas dan kuasa inilah yang memunculkan istilah “kekerasan seksual”.
Kerja tim satgas PPKS menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait alur pengaduan, alur koordinasi hingga melakukan kerja sama dengan mitra strategis di dalam dan luar kampus.
Di dalam kampus, satgas bekerjasama dengan Biro Bantuan Hukum, layanan psikologi, Pusat Riset Gender dan Anak, serta BEM level fakultas juga universitas. Mitra luar kampus ialah beberapa NGO dan instansi pemerintah yang memiliki unit pelaksana teknis dinas dalam penanganan kekerasan seksual.
Pembentukan satgas PPKS merupakan solusi “mandul” sarat pemikiran liberal. Karena tidak menyolusi, justru hanya mengawal jalannya aturan yang berbahaya bagi masyarakat dan khususnya mahasiswa di kampus.
Menyolusi kekerasan seksual dengan mekanisme sekularisme liberal berpotensi menumbuhsuburkan perilaku seks bebas. Sedangkan solusi holistik terhadap persoalan ini hanya dengan cara menempuh mekanisme Islam.
Format Ulang Sistem Pendidikan dengan Islam
Perguruan tinggi semestinya menjadi tempat untuk menghasilkan individu yang bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengintegrasikan antara ilmu dan amal. Namun, kini, PT justru menjadi tempat subur bagi kekerasan seksual. Oleh karena itu, dibutuhkan seperangkat aturan lengkap dan terperinci yang telah terbukti bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
Aturan itu lahir dari sistem Islam yang menjawab berbagai masalah manusia. Islam satu-satunya role model yang mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam proses menuntut ilmu.Sistem pendidikan Islam dibangun atas asas keimanan yang akan melahirkan ilmu dan amal saleh.
Output-nya ialah lahir para intelektual dan generasi unggul. Keilmuan, keluhuran akhlak, serta keberanian membela kebenaran ada pada diri intelektualnya. Dengan demikian, harus segera melakukan format ulang sistem pendidikan tinggi dengan sistem pendidikan Islam.
Namun, sistem pendidikan Islam tidak akan bisa diterapkan tanpa adanya institusi Khilafah. Hanya dalam Khilafah, kekerasan seksual diatasi dengan upaya berlapis-lapis, serta penegakan hukum yang sangat tegas.
Oleh karena itu, menegakkan Khilafah harus menjadi fokus perjuangan para intelektual muslim, karena menggantungkan harapan pada sistem sekuler hanya menghasilkan kerusakan dan kegagalan.
Khilafah telah terbukti mengatasi berbagai problematik umat dengan tuntas dan berkeadilan. Di dalam Khilafah, tidak ada pihak yang dirugikan, masyarakat pun merasakan ketenangan dan terbebas dari tindak kejahatan. [MNews/Rgl]
