Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, pemerintah akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) perihal perdagangan karbon dari Indonesia, khususnya berkenaan dengan hutan.
“Jadi kita bukan hanya merawat (hutan) kita, bukan sebagai carbon trade yang dijual ke negara lain, kita hanya dapat US$2—3 saja. Dijual ke negara lain itu US$11,” ungkap Erick Thohir (28-2-2023).
Menurut Erick Thohir, pada era perdagangan karbon seperti saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi penonton. Erick mengungkapkan, “Karena dulu kita pernah ada yang namanya carbon trading. Ternyata kita dibohongi. Investasi tidak ada, tetapi karbonnya dijual ke tempat lain dengan harga mahal. Kita enggak mau dibohongi lagi,”
Menurut Erick Thohir, Indonesia akan mendorong Brazil dan Kongo sebagai pemilik hutan yang menjadi paru-paru dunia untuk membentuk “OPEC-nya” hutan. Hal ini dianggap solusi untuk semua. (Cnbcindonesia, 1-3-2023).
Praktik Perdagangan Karbon
Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim, pengertian perdagangan karbon adalah jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.
Munculnya perdagangan karbon adalah menyikapi kondisi dunia saat ini yang menghadapi bencana berupa pemanasan global yang akan mengancam kelestarian bumi dan umat manusia.
Perubahan iklim dan peningkatan suhu secara global disebabkan banyaknya pelepasan karbon ke udara. Karbon tersebut berasal dari sisa pembakaran yang dihasilkan industri maupun rumah tangga. Karbon yang terdapat di udara akan menyebabkan terjadinya efek gas rumah kaca.
Untuk mencegah makin parahnya pemanasan global, digagaslah perdagangan karbon. Ide ini berawal dari Protokol Kyoto, yaitu sebuah perjanjian PBB yang menetapkan tujuan pengurangan emisi karbon global dan mitigasi perubahan iklim mulai 2005.
Perdagangan karbon merupakan aktivitas penyaluran dana dari negara-negara penghasil emisi karbon kepada negara-negara yang memiliki hutan untuk menyerap emisi karbon. Konservasi hutan dimotivasi dengan imbalan dana segar melalui skema pembangunan bersih.
Dari pengelolaan hutannya, Indonesia memiliki kapasitas reduksi karbon lebih dari 686 juta ton. Jika harga rata-rata per ton karbon sebesar US$5, maka Indonesia berpotensi menjual sertifikat surplus karbon senilai US$3,430 milyar atau sekitar Rp34 triliun (Detik, 13-8-2009).
Fulus hasil penjualan sertifikat surplus karbon inilah yang dikejar oleh Kementerian BUMN saat ini. Selama ini, harga karbon per ton dianggap rendah sehingga Indonesia ingin menggandeng Brazil dan Kongo untuk menaikkan daya tawar agar harga karbon bisa terkerek naik. Dengan demikian, cuan yang didapat makin besar.
Solusi Pura-Pura
Para pengamat menganggap perdagangan karbon sebagai solusi parsial yang hemat biaya untuk masalah perubahan iklim. Secara teori, hutan akan lestari karena ada dana untuk konservasi, masalah pemanasan global pun teratasi seiring dengan bertambahnya luas hutan. Namun, benarkah realitasnya semanis itu?
Banyak pihak mengkritik perdagangan emisi karbon karena dinilai hanya sebagai pengalih perhatian dan tidak serius untuk menyelesaikan problem pemanasan global. Perdagangan karbon juga dianggap tidak berkeadilan bagi negara-negara produsen hutan tropis, khususnya karena diperdayai oleh negara-negara industri.
Perdagangan karbon sejatinya adalah solusi pura-pura, bukan solusi yang hakiki karena tidak menyelesaikan problem mendasarnya. Bencana pemanasan global disebabkan oleh banyaknya emisi karbon dan emisi gas rumah kaca di udara akibat aktivitas manusia. Oleh karenanya, upaya menyelesaikan masalah pemanasan global haruslah ditempuh dengan menghentikan faktor penyebabnya, yaitu tingginya tingkat emisi karbon dan gas rumah kaca.
Namun, mengurangi emisi karbon bukanlah persoalan yang mudah dalam sistem kapitalisme. Sifat rakus kapitalisme telah menjadikan negara-negara besar terus menggeber industri hingga melampaui daya dukung lingkungan dan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan.
Dalam kapitalisme, produksi terus digenjot, tidak ada kata terlalu banyak, semua serba kurang sehingga produksi terus ditingkatkan. Akibatnya bumi “kelelahan” karena dieksploitasi tiada henti. Pada gilirannya, bencana alam terjadi akibat eksploitasi ini.
Perubahan Paradigma
Jika ingin menghentikan pemanasan global, paradigma pembangunan industri ala kapitalisme harus diubah secara mendasar. Caranya adalah dengan meruntuhkan paradigma kapitalisme dan selanjutnya membangun paradigma yang sahih tentang industrialisasi.
Firman Allah Swt. dalam QS Al-A’raf ayat 56,
وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”
Berdasarkan ayat ini, hendaknya manusia memikirkan cara agar bisa hidup dengan tetap menjaga kelestarian bumi. Industrialisasi hendaknya dilakukan dengan tetap memperhatikan daya dukung alam. Termasuk dengan meminimalkan emisi karbon yang dihasilkan.
Namun, cara ini tidak ditempuh oleh kapitalisme. Dalam kapitalisme, emisi karbon justru menjadi barang dagangan yang dibisniskan demi meraih cuan.
Seolah-olah, boleh-boleh saja negara-negara besar mengotori langit dengan karbon, asalkan membayar nominal tertentu. Ini merupakan paradigma yang salah dan khas kapitalisme yang menuhankan keuntungan materi. Akibat dari kebijakan pura-pura ini adalah tidak terselesaikannya masalah pemanasan global dan bumi terus berjalan menuju kerusakannya.
Lantas, dengan adanya dana segar hasil jualan karbon, apakah hutan Indonesia akan lestari? Kenyataannya, industrialisasi di Indonesia menjadi penyebab alih fungsi hutan yang luar biasa. Jutaan hektar hutan berubah menjadi lahan sawit dan pertambangan.
Dengan demikian, persoalannya bukan semata dana konservasi, tetapi industrialisasi yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan merusak hutan. Meski dana konservasi ditingkatkan, tetapi jika pembalakan hutan tetap masif, laju deforestasi akan tetap tinggi.
Solusi Islam
Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga lingkungan. Selain larangan merusak bumi sebagaimana terdapat dalam QS Al-A’raf ayat 56 di atas, ada juga perintah untuk menjaga kelestarian lingkungan, misalnya perintah menanam pohon.
Dari Anas bin Malik ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Tidak seorang pun muslim yang menanam pohon atau menabur benih tanaman, lalu (setelah ia tumbuh) dimakan oleh burung, manusia, atau hewan lainnya, kecuali akan menjadi sedekah baginya”. (HR Al-Bukhari)
Berdasarkan hadis tersebut, Islam mendorong umatnya untuk melestarikan hutan dengan melakukan penanaman pohon secara masif. Ini bukan tugas individu semata, tetapi juga tugas negara.
Ketika sistem Islam (Khilafah) tegak, Khilafah akan memastikan bahwa industri berjalan di atas asas Islam sehingga tidak ada aktivitas industri yang mengakibatkan mudarat, termasuk aspek emisi karbon. Pembangunan dan industri akan didesain agar ramah lingkungan, sedangkan masyarakat akan diedukasi untuk hanya menggunakan produk yang ramah lingkungan. Pihak swasta akan dipaksa untuk tunduk pada regulasi ini jika ingin mendapatkan izin usaha.
Khilafah tidak akan memperdagangkan sertifikat karbon, tetapi khilafah bisa memilih untuk hanya berhubungan dagang dengan negara yang tidak merusak alam. Hal ini bisa terwujud karena posisi Khilafah sebagai negara adidaya yang menjadi trendsetter dunia. Wallahualam. [MNews]
