Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — “Kendalikan pengeluaran Anda. Tidak menghabiskan uang adalah cara terbaik untuk menabung.” Kalimat bijak ini tampaknya mulai tidak berlaku setelah Presiden Jokowi mendorong agar masyarakat membelanjakan uangnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia menuturkan, pada 2022, ada dana masyarakat sebesar Rp690 triliun yang tertahan di bank dan tidak dibelanjakan.
Dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Balikpapan, Kamis (23-2-2023), ia juga menginstruksikan kepada gubernur se-Indonesia untuk memfasilitasi belanja masyarakat dengan lebih gencar mempromosikan wisata, mempermudah izin penyelenggaraan olahraga dan seni, seperti menonton konser atau sepak bola, yang diklaim dapat menggeliatkan hasrat belanja masyarakat lewat event tersebut.
Hemat Vs. Belanja
Bagi penguasa negeri, berhematnya masyarakat berarti kerugian bagi pertumbuhan ekonomi. Ini karena roda perekonomian ditentukan daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat rendah, perputaran uang macet. Jika perputaran uang macet, ekonomi tidak bisa berjalan dan berkembang. Jika ekonomi tidak tumbuh, negara bisa terancam. Secara tidak langsung, pemerintah mendorong masyarakat agar tidak menghemat pengeluaran. “Belanjalah agar ekonomi negara meningkat,” begitu kira-kira pesan singkatnya.
Lain penguasa, lain cerita bagi rakyat Indonesia. Masyarakat justru memilih berhemat dalam rangka mengontrol pengeluaran yang tidak perlu. Apalagi mengingat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, jelas besar pasak daripada tiang. Masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara itu, pendapatan juga tidak bertambah secara signifikan.
Lebih parah lagi, ada sebagian kelompok masyarakat mendapat penghasilan yang jauh dari kata layak. Jangankan belanja, masih untung mereka bisa makan dan tidak kelaparan. Ajakan belanja dan tidak hemat itu sebenarnya lebih pas diserukan pada penguasa dan pejabat pemerintah yang kebanyakan hidup bermewah-mewah dari pajak rakyat.
Lalu, bagaimana ceritanya masyarakat didorong berlaku konsumtif di tengah beban ekonomi yang kian sulit? Di satu sisi, negara seenaknya membuat kebijakan yang makin mengimpit kehidupan masyarakat, seperti kenaikan tarif listrik, LPG, harga BBM, dan lainnya. Hidup makin susah kok disuruh belanja dan tidak berhemat?
Konsumerisme
Di alam kehidupan yang serba kapitalistik, budaya konsumerisme dijajakan. Konsumerisme dan kapitalisme beririsan kuat dalam aspek ekonomi. Industrialisasi yang begitu masif menciptakan peluang pasar konsumsi untuk menarik masyarakat agar membeli produk-produk korporasi.
Era digitalisasi pun mempermudah korporasi memasarkan produknya melalui aplikasi dan bisnis e-commerce yang memudahkan masyarakat membeli segala keinginan atau diperlukan hanya dengan sekali tekan melalui ponsel pintar.
Media terus berkembang menjadi alat efektif yang menyampaikan tren dan gaya hidup agar masyarakat meniru dan menjadikannya panutan yang “wajib” diikuti. Tidak heran, banyak masyarakat yang rela menggelontorkan uang berjuta-juta demi mendapat pengakuan ketika mereka mampu membeli produk yang sama dengan apa yang diiklankan.
Kuatnya konsumerisme dalam kehidupan masyarakat adalah dambaan para kapitalis untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. Industri beroperasi, produksi tinggi, dan konsumsi terus diaktifkan agar budaya berbelanja terus berjalan tanpa henti.
Cermat dan Kritis
Pernyataan Presiden yang mendorong masyarakat berbelanja dan bukan berhemat dapat kita cermati dengan beberapa hal berikut.
Pertama, pernyataan Presiden sebenarnya secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa rakyat adalah pusat perputaran ekonomi negara. Artinya, ketika kegiatan ekonomi masyarakat tidak berjalan, negara akan kehilangan banyak pemasukan, yakni pajak yang senantiasa mereka ambil dari konsumsi belanja masyarakat. Setiap produk ekonomi pasti terkandung pajak pertambahan nilai sebanyak 11% yang ditarik dari rakyat. Jika masyarakat menahan uangnya untuk membeli barang, negara pun kehilangan pendapatan pajak rakyat.
Kedua, hedonisme dan ajakan berbuat boros. Presiden mengatakan tidak masalah jika masyarakat mengeluarkan uangnya untuk menonton konser, pertandingan, atau berwisata. Semuanya harus berjalan agar ekonomi bisa tumbuh dan konsumsi rumah tangga meningkat hingga 5,4% pada 2023. Inilah salah satu indikasi kehidupan hedonistik dan boros dalam sistem kapitalisme sekuler.
Belanja dan bersenang-senang sebanyak-banyaknya tidak mengapa asal perekonomian tidak stagnan. Gaya hidup hedonis, permisif, dan konsumtif menjadi habit yang terus dipelihara dalam kehidupan masyarakat. Jadilah yang tampak di tengah kita adalah loyalitas tanpa batas jika menyangkut urusan dunia, tetapi bersikap terbatas ketika terkait urusan akhirat. Royal mencari kesenangan duniawi, tetapi minim amal dalam mengejar kehidupan ukhrawi yang abadi.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi kapitalisme sejatinya tidak menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Masih ada 8,42 juta pengangguran dan 26,36 juta penduduk miskin. Bagaimana bisa mengatakan ekonomi tumbuh jika penduduk miskin dan ancaman pengangguran di depan mata?
Beginilah hasil hitung-hitungan pertumbuhan ekonomi kapitalisme. Hanya tumbuh di atas kertas dan kamuflase yang jauh dari realitas. Mengapa pertumbuhan ekonomi kapitalisme dianggap semu? Ini karena sebenarnya pertumbuhan ekonomi hanya untuk segelintir orang yang menguasai hajat hidup masyarakat, seperti pelaku industri, korporasi, juga pemilik modal. Jadi, kapitalislah penguasa ekonomi yang sebenarnya, bukan negara.
Bukan hanya kurang tepat, ajakan berbelanja demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi positif bagi kondisi ekonomi masyarakat yang sesungguhnya. Kebijakan politik ekonomi kapitalistiklah sumber masalah negeri ini. Kita ini negeri kaya SDA, tetapi penduduknya harus pontang-panting memenuhi kebutuhan dasar. Aneh, bukan?
Prinsip Ekonomi Islam
Dalam menanggapi hal tersebut, Islam memberikan beberapa jawaban yang gamblang.
Pertama, Islam mengajarkan berperilaku hemat. Hal ini tertuang dalam QS Al-Isra: 26—27, “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya.”
Ayat ini menjelaskan betapa buruknya sifat boros dan menghambur-hamburkan uang. Hal itu juga akan memunculkan sifat ingkar dan kurangnya rasa syukur atas rezeki yang Allah Taala berikan.
Kedua, Islam melarang menimbun harta (kanzu al-mal), yaitu menyimpan harta tanpa ada rencana tertentu. Islam mendorong agar kelebihan harta yang dimiliki diinvestasikan pada kegiatan dan transaksi ekonomi yang halal. Islam membolehkan menabung dengan tujuan membiayai rencana tertentu, seperti membangun rumah, menikah, menyekolahkan anak, dan lain-lain.
Ketiga, pada dasarnya, perbedaan pendapatan dan kekayaan adalah bagian dari sunatullah. Meski demikian, Islam telah mengatur mengenai tata cara kepemilikan dan pengembangan harta. Islam juga memiliki segenap aturan yang terperinci perihal distribusi harta. Tujuannya, agar kekayaan tidak beredar di kalangan segelintir orang saja, tetapi setiap individu bisa menikmati kekayaan tersebut.
Politik ekonomi Islam adalah jaminan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok masyarakat, juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuan individu yang hidup dalam masyarakat. Dalam Islam, tidak akan terjadi ketimpangan ekonomi seperti halnya kapitalisme.
Keempat, Islam tidak akan menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Dharibah atau pajak diberlakukan jika kas negara benar-benar kosong. Pajak ditarik hanya pada golongan orang-orang kaya dan sifatnya pun sementara. Jika kas negara sudah terpenuhi, pajak tidak diperlukan lagi. Dalam Islam, pemasukan negara berasal dari harta ganimah, fai, kharaj, jizyah, usyur, pengelolaan barang tambang, dan zakat.
Artinya, negara tidak akan mendorong masyarakatnya berbelanja demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena Islam memiliki sejumlah mekanisme dalam mendorong kegiatan perekonomian berjalan sesuai prinsip-prinsip syariat.
Penutup
Seruan belanja dan tidak berhemat dari penguasa hanya terjadi di sistem kepemimpinan sekuler kapitalisme. Adapun Islam, menyeru agar negara berperan penuh dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sebagaimana sabda Nabi saw., “Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu (laksana) perisai, yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya. Jika seorang imam (khalifah) memerintahkan supaya takwa kepada Allah ’azza wa jalla dan berlaku adil, maka ia (khalifah) mendapatkan pahala karenanya; dan jika ia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa.” (HR Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad). [MNews/Gz]
