Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Setiap muslim pasti ingin menyempurnakan rukun Islam kelima dengan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Namun, perjuangan calon haji dan yang ingin mendaftar haji tidaklah mudah tersebab panjangnya antrean dan besarnya biaya dalam menunaikan rukun ini.
Belakangan, DPR dan Kemenag memutuskan biaya haji 2023 yang ditanggung jemaah sebesar Rp49,8 juta. Nilainya memang lebih kecil dari usulan Kemenag yang sempat membuat geger publik beberapa waktu lalu, yaitu Rp69 juta. Sungguh proses yang penuh liku, berangkat berhaji belum tentu, ongkosnya bikin pilu.
Liku-Liku ONH
DPR dan Kemenag memang menurunkan biaya haji, tetapi hal tersebut tidak menurunkan ongkos naik haji (ONH) secara signifikan. Diketahui, penyebab kenaikan biaya haji 2023 yang membuat Kemenag mengusulkan BPIH hingga melonjak tiga kali lipat adalah lantaran terdapat salah satu komponen biaya pendampingan penerbitan paspor sebesar Rp1,6 miliar.
DPR pun mempertanyakan penting tidaknya biaya pendampingan dimasukkan dalam komponen Bipih 2023. Jika pendampingan penerbitan paspor termasuk bagian dari tugas ASN yang mengurusi haji, semestinya biaya sebesar itu tidak perlu ada. Ini karena ASN yang mengurusi haji pastinya mendapat anggaran dari APBN untuk melaksanakan tugas tersebut. Biaya yang seharusnya tidak tercantum malah diusul dalam komponen BPIH. Wajar apabila sebagian masyarakat menyimpulkan ada kapitalisasi biaya haji.
Alasan lain kenaikan biaya haji ialah adanya perubahan skema persentase komponen Bipih dan nilai manfaat. Pada 2022, Bipih yang dibayarkan jemaah sebesar Rp39,8 juta (48%) dan sisanya diambil dari dana nilai manfaat sebesar Rp52%. Namun, komposisi itu diusulkan berubah dengan komposisi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat. Meski pada akhirnya, komposisinya berubah lagi setelah kesepakatan DPR-Kemenag, yakni 55% Bipih dan 45% nilai manfaat.
Bipih atau biaya yang ditanggung jemaah haji sebesar Rp49.812.700,26 dan nilai manfaat yang akan ditanggung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rerata Rp40.237.937. Jika ketetapan biaya haji 2023 berlaku, jemaah haji yang lunas tunda pada 2022 dan 2023 masing-masing dibebankan biaya pelunasan sebesar Rp9,4 juta dan Rp23,5 juta.
Harapan masyarakat sebenarnya sederhana. Mereka bisa naik haji tanpa menunggu lama. Mereka juga bisa menabung untuk biaya haji tanpa beban kenaikan tiap tahunnya. Pemerintah harus memahami bahwa kebanyakan para pendaftar haji adalah masyarakat menengah ke bawah. Semangat mereka menyempurnakan rukun Islamnya janganlah terhalangi bayang-bayang kenaikan ONH tiap tahun. Belum lagi harus menunggu antrean panjang yang cukup melelahkan. Tidak jarang kita jumpai sebagian calon jemaah haji meninggal di tengah menunggu daftar antrean.
Dana haji adalah dana umat. Pengelolaannya seharusnya dilandasi pada pengurusan urusan ibadah umat. Ada amanah berat yang dipikul dalam layanan ibadah haji kepada masyarakat. Prinsip inilah yang harusnya dipahami dan dijalankan pimpinan, pejabat, ASN, pegawai, dan petugas yang mengurusi haji, terutama Kemenag sebagai pihak pemerintah yang diberi mandat mengelolanya.
Amanat Pelaksanaan Haji
Setiap muslim pasti sudah familier dengan salah satu hadis Nabi saw. yang cukup masyhur dan selalu menjadi pengingat bagi mereka yang menjadi penguasa dan pejabat negara. Dari Abdullah bin Umar ra., Rasulullah saw. bersabda, “Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka, setiap dari kalian adalah adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (HR Abu Dawud).
Setiap amanah itu berat lantaran pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. kelak di akhirat. Oleh karenanya, negara selaku pengurus urusan ibadah haji khususnya, mesti berhati-hati dalam mengelola dana umat.
Berhaji adalah ibadah. Sudah semestinya negara tidak mengambil keuntungan dari penyelenggaraannya. Inilah salah satu dampak jika penyelenggaraan urusan ibadah umat Islam tewarnai sistem kapitalisme. Negara terjebak pada hitung-hitungan untung dan rugi dalam melakukan pelayanan dan pelaksanaan ibadah haji kepada masyarakat. Negara berkewajiban memberi kemudahan bagi setiap muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Kewajiban tersebut akan terlaksana dengan baik jika pengaturan haji kembali pada sistem Islam secara kafah.
Mengutip muslimahnews.net (4-2-2023), Ustazah Hayyin Thohiro menjelaskan mekanisme penyelenggaraan haji dalam negara Khilafah:
Pertama, pembentukan departemen khusus untuk mengurus urusan ibadah haji dan umrah yang tersentralisasi dari tingkat pusat sampai daerah. Departemen ini akan berkolaborasi dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Perhubungan dalam rangka memberi pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji.
Kedua, jika negara harus menetapkan ONH, besar dan kecilnya akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan para jemaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan Tanah Haram (Makkah-Madinah), serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari tanah suci. Dalam penentuan ONH ini, paradigmanya adalah pengurusan urusan jemaah haji dan umrah, bukan profit atau untung-rugi. Khilafah dapat membuka opsi, yakni rute darat, laut, atau udara dengan konsekuensi biaya yang berbeda.
Ketiga, tersebab Khilafah adalah negara kesatuan wilayah dalam satu kepemimpinan tunggal, kebijakan visa haji dan umrah bisa saja dihapus lantaran semua jemaah adalah warga negara Khilafah yang bebas keluar masuk Makkah-Madinah. Mereka perlu menunjukkan kartu identitas diri atau paspor saja.
Keempat, keterbatasan tempat tidak akan menjadi kendala berarti. Khilafah bisa saja menetapkan kewajiban haji dan umrah berlaku seumur hidup dan hanya bagi mereka yang mampu. Dengan kebijakan ini, sangat memungkinkan pelaksanaan haji diprioritaskan untuk masyarakat yang belum pernah berhaji dan umrah, serta memenuhi syarat dan berkemampuan.
Kelima, pembangunan infrastruktur Makkah-Madinah, seperti perluasan Masjidilharam, Masjid Nabawi, penyediaan logistik jemaah haji, transportasi, dan sarana lainnya. Hal itu sudah dilakukan sepanjang Khilafah memimpin peradaban Islam selama 1.300 tahun lamanya.
Ibadah haji tidak sesulit yang dibayangkan jika pengaturannya dikembalikan pada paradigma negara sebagai raa’in, yaitu pengurus urusan umat. Tidak akan ada kapitalisasi ibadah atau menjadikan haji sebagai ajang mencari keuntungan. Wallahualam. [MNews/Gz]
