Anggaran KCJB Setara Membangun Sejuta Rumah Subsidi, Demi Ambisi, Berutang Lagi

Anggaran KCJB Setara Membangun Sejuta Rumah Subsidi, Demi Ambisi, Berutang Lagi

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

Muslimah News, OPINI — Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengalami pembengkakan biaya. Nominalnya sangat besar, yakni senilai US$1,2 miliar atau setara Rp18 triliun. Total anggaran pun membengkak menjadi US$7,27 miliar atau Rp110,5 triliun.

Dari mana sumber dana untuk menutupi pembengkakan biaya ini? Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengajukan pinjaman US$550 juta atau Rp8,3 triliun guna menambal bengkak proyek KCJB. Pinjaman ini diajukan ke China Development Bank (CDB). Padahal, proyek yang bersumber dari utang dan investasi asing sangatlah berisiko bagi negara. Sayangnya, hal ini tidak dihiraukan pemerintah dengan tetap meneruskan ambisinya.

Anggaran proyek KCJB ini ternyata setara dengan biaya membangun hampir satu juta unit rumah subsidi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengatakan akan mengucurkan Rp30,38 triliun untuk 230 ribu unit rumah bersubsidi pada 2023.

Dengan asumsi Rp30,38 triliun bisa membiayai 230ribu rumah bersubsidi, maka anggaran proyek KCJB bisa diperuntukkan untuk hampir satu juta rumah, tepatnya 832 ribu unit. Diketahui, pemerintah masih punya PR untuk mengatasi kekurangan perumahan, alias backlog. Anggaran tadi pun bisa mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

Demi Ambisi, Berutang Lagi

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan bahwa sejak awal rencana proyek KCJB , ia telah mengetahui akan berujung dengan tambahan utang. Ia pun menegaskan bahwa proyek ini mutlak keinginan Presiden Jokowi yang berkomitmen untuk tidak memakai dana APBN. Namun, seiring waktu, Jokowi menganulir sendiri komitmen tersebut. Tahun lalu, Jokowi menyetujui tambahan PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), besarnya mencapai Rp3,2 triliun untuk menyuntik proyek KCJB.

Jokowi juga meminta masyarakat setuju dengan rencana meminjam uang ke CDB sebanyak Rp8,3 triliun untuk menambal pembengkakan biaya. Alasannya, rencana utang untuk KCJB digunakan demi membangun transportasi massal yang lebih baik bagi publik.

Padahal, ini lebih tepatnya demi ambisi memenangkan kepentingan para kapitalis dengan akhirnya berutang lagi. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga mengatakan utang bukanlah solusi tepat untuk menambal lonjakan biaya proyek KCJB. Apalagi dengan tekanan inflasi dan tren kenaikan suku bunga, utang ini justru akan menjadi beban yang begitu berat. 

Salah Prioritas

Pemerintah tampak ngotot meneruskan proyek KCJB hingga meminjam uang pada lembaga keuangan asing. Ini mengonfirmasi adanya kebijakan yang salah prioritas. Berdasarkan data Housing and Real Estate Information System (2022), setidaknya ada 12.715.297 rakyat yang belum memiliki rumah. Banyak masyarakat yang hidup di bawah jembatan, bahkan di gorong-gorong saluran drainase. Walhasil, anggaran yang ada lebih urgen untuk memenuhi kebutuhan rumah atas masyarakat daripada proyek KCJB.

Proyek yang dibangun atas investasi asing pun justru akan memindahkan kepemilikan. Bisa dipastikan, KCJB akan menjadi komersial yang akhirnya rakyat juga yang harus membayar fasilitas tersebut dengan harga mahal.

Proyek yang dibangun dengan utang luar negeri jelas pula terjerat riba dan akan menjadi beban negara pada masa mendatang. Utang luar negeri menjadikan APBN terus mengalami defisit karena harus mencicil pokok utang dan bunganya setiap tahun dalam jumlah besar. Oleh karenanya, bukan hanya salah prioritas, tetapi juga menjerumuskan negeri ke dalam jerat utang dan kendali asing.

Khilafah Menjamin Rakyat Memiliki Rumah

Sistem Islam (Khilafah) akan mengutamakan hal yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya adalah hunian. Masyarakat akan dapat mengakses rumah layak huni, nyaman, dan harga yang terjangkau. Konsep Islam atas hal itu ialah pertama, negara merupakan pihak yang bertanggung jawab dan sepenuhnya menjamin pemenuhan kebutuhan rumah.

Kedua, pembiayaan pembangunan perumahan berbasis baitulmal dan bersifat mutlak. Bagi rakyat miskin yang memiliki rumah, tetapi tidak layak huni dan mengharuskan direnovasi, negara yang akan merenovasi langsung dan segera.

Ketiga, lahan-lahan yang dimiliki negara bisa langsung dibangunkan rumah untuk rakyat miskin. Negara juga bisa memberikan tanah pada rakyat miskin secara cuma-cuma untuk dibangun rumah. Hal ini dibenarkan karena bertujuan untuk kemaslahatan kaum muslim.

Keempat, pengelolaan industri bahan bangunan bersumber dari bahan tambang berlimpah. Negara akan mengelola barang tambang untuk menghasilkan semen, besi, aluminium, tembaga, dll. Individu rakyat mudah menggunakannya, baik secara gratis maupun membeli dengan harga terjangkau.

Khatimah

Jadi, proyek KCJB sebenarnya untuk siapa? Jika proyek ini benar untuk rakyat, tentu rakyat tidak perlu terbebani dengan ikut menanggung utang negara melalui pajak dan tarif. Walhasil, hanya dalam Khilafahlah masyarakat akan terurus dengan sangat baik. Negara akan menjamin ketersediaan perumahan bagi rakyat miskin dan tidak disibukkan membangun banyak infrastruktur, sedangkan masyarakatnya masih hidup tanpa hunian.

Sudah saatnya umat menyadari kegagalan pemerintahan sekuler kapitalistik dalam mengurusi mereka, kemudian memperjuangkan Islam kafah agar mereka mendapatkan kehidupan yang sejahtera. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *