Muslimah News, NASIONAL — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, jika memiliki rumah akan makin sulit. Hal ini disebabkan oleh tingginya harga lahan, bahan baku sampai ancaman tingginya suku bunga yang akan mempengaruhi bunga acuan dan bunga kredit di perbankan.
Persoalan rumah ini memang pelik, kalau kita melihat jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa pada 2021. Dari jumlah ini kalau kita menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) proporsi yang punya rumah layak huni 2021 mencapai angka 81,08%. Namun, dari persentase ini 39%-nya tidak layak huni.
Tidak Serius
Pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati menilai hal ini tidak pernah serius ditangani. “Fakta keburukan yang tampak di hadapan pemerintah ini tidak pernah serius ditangani,” jelasnya kepada MNews, Kamis (16-2-2023).
Ia mengatakan, Sri Mulyani sebagai pejabat publik yang mewakili pemerintah sebenarnya telah mengetahui ada fakta buruk di tengah masyarakat. “Selama ini saja masyarakat sudah kesulitan memiliki rumah, ke depannya makin sulit lagi. Bagi masyarakat yang sudah punya rumah pun masih banyak yang tidak layak,” ujarnya.
Iin mengungkapkan, kondisi rumah tidak layak huni seharusnya diperbaiki hingga menjadi layak huni, tetapi berbagai kendala mendera sebagian masyarakat, antara lain masalah kekurangan finansial menyebabkan tidak sanggup membeli bahan bangunan yang harganya kian hari makin meningkat. “Akhirnya rumah tidak layak tetap ditempati. Miris,” cetusnya.
Lebih miris lagi, imbuhnya, bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, terutama masyarakat yang miskin secara ekonomi.
“Mereka tidak dengan mudah mengakses berbagai kebijakan perumahan yang dijalankan pemerintah yang diklaim bisa membantu masyarakat memiliki rumah. Akibatnya, tetap saja rakyat miskin tidak bisa memiliki rumah,” kritiknya.
Iin menilai, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah hanyalah lip service, menggunakan diksi bantuan pembiayaan pembangunan perumahan bagi rakyat miskin.
“Padahal, faktanya selama ini pemerintah hanya membantu para operator, baik bank-bank maupun pengembang properti agar bisnis mereka terus berjalan,” ucapnya.
Lalai
Iin menyampaikan, masalah rumah tidak layak huni yang tidak pernah selesai, membuktikan bahwa pemerintah lalai, bahkan telah gagal menjamin tersedianya rumah layak huni bagi rakyat. “Inilah kelalaian pemerintah yang dipertontonkan,” tukasnya.
Iin menegaskan, jika pemerintah bertanggung jawab, seharusnya pemerintah akan menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni yang masih tinggi jumlahnya dan mengakhiri kesulitan masyarakat. “Namun, faktanya pemerintah tetap lalai,” kritiknya.
Sistem kapitalisme, sambungnya, tidak memberi kemudahan akses bagi rakyat memperoleh rumah layak huni.
“Ditambah konsep good governance yang merupakan tata kelola kekuasaan yang dianggap baik oleh sistem kapitalisme. Ini telah membuat pemerintah berperan sebagai regulator yang hanya melayani kepentingan operator, minus pelayanan pada kebutuhan rakyat, khususnya kebutuhan pokok rumah layak huni,” urainya.
Iin mengatakan, para operator diberikan berbagai kemudahan regulasi bisnis properti maupun bantuan finansial untuk mengembangkan bisnis propertinya, tetapi masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah layak huni dipersulit aksesnya.
“Model pemerintahan semacam ini selamanya tidak akan mampu menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni,” tegasnya.
Khilafah sebagai Solusi
Iin menawarkan Khilafah sebagai solusi hal ini. “Khilafah menjamin rakyat bisa tinggal di rumah layak huni bahkan syar’i. Khilafah tidak akan pernah menyerahkan urusan jaminan tersedianya rumah yang layak huni kepada operator yang hanya berorientasi mencari keuntungan karena negara adalah raa’in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung dari bahaya rumah yang tidak layak huni),” paparnya.
Ia menerangkan, Khilafah yang menerapkan sistem Islam kafah akan mencegah bahaya yang akan menimpa rakyatnya yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Oleh karena itu, Khilafah membuka akses seluas-luasnya untuk rakyat agar bisa memiliki rumah layak huni dengan mekanisme sesuai syariat Islam. Bahkan, Khilafah bisa memberikan gratis rumah layak huni untuk rakyat miskin sehingga tidak ada lagi rumah tidak layak huni. Berarti, tuntas sudah persoalan rumah tidak layak huni,” pungkasnya. [MNews/Ruh]
