Penulis: Novita Sari Gunawan
Muslimah News, OPINI — Walau berstatus negara berkembang, pengaruh dan kontribusi Indonesia sangat diperhitungkan di dunia internasional. Di tengah isu Jepang yang minim dan kekurangan pewaris, Indonesia justru diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi pada 2024 nanti.
Tentu fakta ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk melakukan sejumlah capaian, terutama mengubah status—dari negara berkembang menjadi negara maju—dengan kekayaan sumber daya manusianya. Akan tetapi, cukupkah kuantitas penduduk, khususnya generasi muda, menjadi standar bahwa Indonesia mampu menjadi negara maju?
Banyak Risiko
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, Jepang berhasil menjadi negara maju karena kemampuan baik dalam mengelola bonus demografinya. Oleh sebab itu, menurutnya, jika ingin menjadi negara maju, semua pihak di Indonesia harus bisa mengelola demografi dengan baik.
“Negara kita saat ini sedang mendapatkan bonus demografi. Negara kita juga harus bisa menjadi negara maju dengan cara mengelolanya dengan baik,” kata Ida. (Republika, 13-2-2023).
Mungkinkah hal itu terwujud? Ini mengingat bonus demografi dalam sistem rusak bisa melahirkan banyak risiko, misalnya banyaknya pengangguran dan munculnya beragam masalah sosial, seperti kriminalitas yang akan membahayakan bangsa. Tanpa persiapan matang, bonus demografi justru bisa menjadi beban berat bagi pemerintah dan mempertajam peningkatan angka pengangguran.
Selain itu, negara yang maju bisa tampak dari kualitas pendidikannya. Menurut data BPS, hingga Juni 2022, penduduk Indonesia berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) ada sebanyak 20,89%, sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 14,54%, dan sekolah dasar (SD) sebanyak 23,4%. Mirisnya, hanya 6% yang berpendidikan tinggi.
Hal ini setidaknya menunjukkan kualitas intelektualitas SDM di negeri ini masih sangat rendah yang berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mengembangkan diri, berinovasi, dan melakukan berbagai terobosan, terutama pada bidang teknologi.
Akhirnya, negara mengimpor tenaga ahli asing untuk dipekerjakan di Indonesia. Selain posisi tawar para pekerja asing lebih tinggi daripada pekerja lokal, lapangan kerja pun makin sempit. Padahal, negara seyogianya berperan dan bertanggung jawab besar untuk memajukan pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ironisnya, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pun tidak terlaksana optimal dan merata. Kebanyakan, swastalah yang bisa memberikan fasilitas terbaik sehingga hanya kaum berduit yang bisa mengakses pendidikan yang layak. Bahkan, pemerataan akses pendidikan juga masih sangat timpang dan kualitas pendidikan di pelosok negeri masih begitu minim perhatian.
Walhasil, dengan kualitas intelektualitas yang rendah ditambah kurangnya penanaman akidah, generasi usia produktif justru banyak yang melakukan kemaksiatan. Lihat saja, pecandu narkoba didominasi oleh para pemuda. Begitu pun halnya perzinaan, pencurian, dan tindak kriminal lainnya, mayoritas pelakunya juga adalah pemuda.
Selain itu, bonus demografi bisa terealisasikan jika terdapat lapangan pekerjaan yang luas. Di Indonesia sendiri, ketersediaan lapangan pekerjaan masih sedikit dan masyarakat cenderung mencari pekerjaan daripada menciptakan sendiri lapangan kerja tersebut. Inilah yang menyebabkan terjadinya over supply atau banyaknya pasokan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada.
Lupakan Mimpi Indonesia Emas 2045 (?)
Indonesia tengah bercita-cita menjadi negara maju dan masuk sebagai kategori salah satu dari kekuatan lima besar dunia. Hal ini diharapkan akan terealisasi satu abad setelah kemerdekaan atau tepatnya pada 2045.
Dalam konsep kapitalisme, agar negara berkembang dapat naik kelas menjadi negara maju, perlu pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7% secara berturut-turut selama 15 tahun. Indonesia memang pernah mencapai pertumbuhan sebesar itu pada masa Orde Baru, tetapi durasinya tidak sampai 15 tahun.
Ekonom Senior dan Menteri Keuangan Indonesia (2014—2016) Bambang Brodjonegoro menyatakan, sejak 2011 hingga sekarang, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu stagnan di angka 5%. Badan Pusat Statistik juga mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 5,31% secara tahunan (yoy), tertinggi sejak 2013 yang saat itu mencapai 5,7%.
Melihat stagnasi pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai kisaran 5%, menjadi alasan yang logis bagi Indonesia untuk tidak terlalu bermimpi bisa menjadi negara maju pada 2045 nanti. Terlebih jika Indonesia masih tetap menerapkan kapitalisme dan Barat pun memang tidak akan membiarkan Indonesia menjadi negara maju.
Hal ini diamini LBP dalam webinar Investment of Electric Vehicle in Indonesia, Intelligent Transport System (ITS) Indonesia, pada Rabu (17-11-2021). “Dari pengalaman saya, tidak ada negara maju mau [menginginkan, red.] negara berkembang ini ikut maju. Mungkin agak sinis, tapi menurut saya yes. Karena kita ekspor ke Eropa nikel ore itu cuma 2%. Tapi mereka yang paling ngotot bawa kita ke WTO,” katanya. (CNBC Indonesia, 17-11-2021).
Kalaupun ekonomi bertumbuh sesuai ekspektasi angka yang ditetapkan, tetap tidak menunjukkan perubahan negara berkembang menjadi maju secara riil. Dalam kacamata kapitalisme, tolok ukur kesejahteraan masyarakat adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari keseluruhan (rata-rata) jumlah penduduk sebuah negara, bukan berdasarkan kesejahteraan kepala per kepala.
Walhasil, kapitalisme dengan hukum rimbanya akan senantiasa menghasilkan ketimpangan. Orang kaya dan para kapitalis akan makin kaya, sedangkan orang miskin akan makin miskin.
Lemah Visi Politik
Negara berkembang yang tidak pernah berubah menjadi negara maju tidak lain akibat lemahnya visi politik. Penguasanya tidak memiliki ideologi yang kukuh dan membebek pada ideologi lain. Indonesia yang sejatinya berstatus negara berkembang ini pada faktanya memosisikan diri sebagai pasar bagi perusahaan multinasional Barat dengan konsep perdagangan dan pasar bebas.
Indonesia pun mengikuti ideologi tuannya, yakni kapitalisme. Padahal, kapitalisme inilah biang dari segala krisis. Terjadilah diskriminasi dan eksploitasi atas negara maju terhadap negara-negara berkembang yang lemah. Sadar atau tidak, Indonesia tersandera oleh negara maju pemilik ideologi kapitalisme yang menguras SDA serta mencari pasar dan buruh murah di negeri ini.
Meski demikian, Indonesia sempat membusungkan dada pada perhelatan KTT G20 yang kemudian dijadikan alat untuk mencari investor. Padahal, sudah “takdir” bagi negara berkembang, setelah mendapatkan investor, yang merasakan kesejahteraan bukanlah rakyat, melainkan kaum oligarki di negara-negara berkembang tersebut yang mendapat banyak keuntungannya.
Negara Maju dengan Islam
Dalam sistem Islam (Khilafah), strategi awal yang akan dilakukan dalam membangun sebuah negara menjadi maju adalah dengan menerapkan ideologi Islam. Ideologi Islam ini akan mempersatukan masyarakat dalam satu visi politik. Jajaran pemerintahan maupun berbagai lapisan masyarakat juga akan berupaya untuk mencapai target tersebut. Visi politik ini bertujuan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan bagi negara.
Dengan kekuatan visi politik seperti ini, negara dapat memajukan dirinya dan mengangkat harkat, martabat, dan derajat bangsa. Tidak seperti corak negara berkembang yang justru tidak mendorong negara untuk mandiri dan berdaulat.
Paradigma Islam memandang bahwa peran negara bertujuan untuk melindungi serta memelihara jiwa, akal, agama, nasab, harta, kemuliaan, dan keamanan rakyatnya. Perlindungan ini dalam seluruh aspek, baik politik, pendidikan, ekonomi, hukum, dll., termasuk membangun sinergisitas antara satu dan lainnya dalam mewujudkan kemajuan.
Negara pun berperan membentuk SDM yang memiliki intelektualitas tinggi dan berkualitas. Tidak akan ada ketimpangan sebab negara bertanggung jawab terhadap kemajuan generasi secara keseluruhan, baik di pusat maupun daerah.
Selain itu, Islam juga memiliki strategi dalam membangun kemampuan SDM menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkahnya adalah dengan membangun sistem pendidikan yang visioner sejak level dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Falsafah keilmuannya bersumber hanya dari akidah Islam sehingga lahir generasi berkualitas yang terintegrasi dengan karakter mukmin yang berkepribadian Islam.
Negara juga akan mendorong SDM-nya untuk memiliki berbagai keahlian dan bidang kepakaran. Bukan ala kadarnya, melainkan berstandar global sehingga memiliki kualifikasi SDM layaknya negara maju. Dengan demikian, akan muncul begitu banyak inovasi yang lahir dari tangan para ahli dan pakar di berbagai bidangnya.
Khatimah
Untuk mewujudkan sistem Islam yang ideal, perlu kepemimpinan berpikir yang ideologis. Perlu pula untuk menanamkan opini umum di masyarakat bahwa dengan mengemban ideologi Islam, seluruh aspek kebijakan negara akan mewujudkan kemajuan bangsa dan rakyatnya. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., para sahabat, dan khulafa penerus selanjutnya dalam membangun negara mandiri dan berdaulat. Wallahualam. [MNews/Gz]
