![[Kabar] Krisis Dokter Spesialis, Pemerhati: Seharusnya Segera Dituntaskan](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/10/photo_2022-10-26_06-30-02.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa menyoroti kurangnya jumlah dokter spesialis yang ada di Indonesia. Sampai saat ini, katanya, jumlah dokter spesialis yang dimiliki Indonesia tidak sampai 300 orang.
“Bicara soal dokter, kalau kita ambil dokter spesialis jantung, misalnya, dokter spesialis kita itu tidak sampai 300 atau 280-an lebih dan sekarang kita dengan jumlah penduduk 270 juta, coba bagaimana?” ucap Suharso dalam acara Collaborative Action to Achieve Indonesia Vision 2045 di kantornya, Jakarta, (9-2-2023).
Suharso menuturkan kurangnya dokter spesialis di dalam negeri tidak terlepas dari biaya sekolah kedokteran yang mahal dan susah. Belum lagi, untuk masuk dan syarat agar mendapatkan gelar spesialis tidak mudah dan sudah tidak relevan.
“Ini harus didobrak. Cara mendapatkan dokter spesialis di Indonesia itu aneh bin ajaib, sudah tidak diikuti semua negara di dunia, kecuali kita sendiri yang bikin,” klaimnya.
Segera Tuntaskan
Merespons persoalan krisisnya jumlah dokter, khususnya dokter spesialis ini, pemerhati kemaslahatan publik Dr. Rini Syafri mengatakan, seharusnya segera diselesaikan secara tuntas.
“Persoalan kekurangan dokter khususnya dokter spesialis seharusnya segera diselesaikan karena secara umum kebutuhan terhadap dokter tidak terpisahkan dari kesehatan yang merupakan hak dan kebutuhan dasar publik. Tidak boleh berlarur-larut seperti saat ini, hingga menghabiskan waktu puluhan tahun yang berakibat rusaknya kesehatan bahkan keselamatan jiwa publik,” tuturnya secara tertulis kepada MNews, Senin (13-2-2023).
Pemerintah, sebagai pihak yang bertanggungjawab langsung dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan publik, kata Rini, jelas memiliki andil paling besar dalam perkara ini. “Bila dicermati secara seksama, maka setidaknya ada dua kelalaian besar negara yang bekelindan satu sama lain,” urainya.
Pertama, sebutnya, diberlakukan sistem pendidikan sekular kapitalis. “Kapitalisasi, komersialisasi pendidikan merupakan keharusan. Oleh karenanya, pendidikan khususnya pendidikan dokter spesialis menjadi sangat mahal dan sulit diakses oleh publik kebanyakan. Di samping persoalan kurikulum yang didesain bagi kepentingan industrialisasi khususnya industralisasi kesehatan pada pendidikan dokter secara umum termasuk pendidikan dokter spesialis,” ungkapnya.
Tragisnya, ucap Rini, dalam tata kelola kekuasaan yang baik menurut pandangan kapitalisme—good governance—pemerintah dituntut mempermudah realisasinya dengan berfungsi sebagai fasilitator/regulator.
“Sementara itu, desentralisasi kekuasaan, juga bagian good governance/ reinventing Government, yang diharapkan jadi solusi, malah memperparah masalah. Tersebab memperburuk ketidakadilan distribusi dokter dan dokter spesialis di tengah jumlahnya yang sangat minim. Ini kelalaian besar pertama penyebab sangat minimnya ketersediaan dokter, khususnya dokter spesialis dalam kaitannya dengan aspek upaya kuratif yang negara bertanggung jawab langsung terhadapnya,” tandasnya.
Kelalaian kedua, sambungnya, pada aspek upaya promotif dan preventif yang membuat sangat tingginya kebutuhan terhadap dokter secara umum, tidak terkecuali dokter spesialis. “Yakni, berupa dedikasi negara bagi peradaban sekularisme dan keberadaan pemerintah sebagai pelaksana sistem kehidupan sekular,” jelasnya.
Sedangkan, ia menerangkan, sekularisme yang menjadi dasar peradaban ini mengharuskan kehidupan steril dari aspek spritual.
“Padahal, aspek spritual sendiri merupakan unsur pokok dalam perawatan dan kelestarian kesehatan insan. Terbukti dari banyaknya riset menunjukan efek positif doa, puasa, dan salat terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Ini baru wujud kehadiran aspek spritual pada fragmen kecil aktivitas kehidupan saja,” bebernya.
Tidak hanya itu, kritik Rini, diterapkannya sistem kehidupan sekuler yang bermuatan kebebasan, bebas dari syariat Allah Swt. hanyalah menjadikan aktivitas manusia berputar di sekitar nilai materi hata untuk pemenuhan kebutuhan asasiah sekalipun.
“Oleh karenanya, kehidupan manusia diliputi penderitaan dan kesengsaraan. Hal ini merupakan pemicu berbagai persoalan kesehatan, baik fisik, mental maupun sosial,” simpulnya.
Berbagai persoalan kesehatan itu, kata Rini, terlihat dari puluhan juta pengidap persoalan kesehatan serius, seperti jantung, hipertensi, diabetes, dan gagal ginjal, serta berbagai penyakit menular dan persoalan kesehatan mental.
“Tragisnya, dari tahun ke tahun penambahan jumlahnya begitu signifikan, ratusan ribu hingga jutaan orang yang signifikan dari tahun ke tahun,” imbuhnya.
Berkelindannya dua kelalaian ini secara terus menerus dinilai Rini, berakibat minimnya ketersediaan dokter secara umum termasuk dokter spesialis.
Peradaban Kapitalisme
Rini menegaskan, peradaban kapitalisme adalah akar persoalan perkara ini sebab kedua kelalaian besar pemerintah tersebut sudah menjadi karakter yang melekat pada penguasa politik negara demokrasi.
“Negara demokrasi merupakan unsur penting peradaban sekularisme sebagai sistem politiknya. Oleh karenanya, tidak heran persoalan kekurangan dokter spesialis mewabah dan menjadi fenomena global peradaban kapitalisme,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, sifat persoalan kekurangan dokter yang mengakar pada peradaban kapitalisme juga terlihat dari tidak teratasinya perkara ini meski berlangsung puluhan tahun.
“Satu dekade yang lalu kekurangan dokter telah dijadikan topik khusus oleh badan otoritas kesehatan global peradaban kapitalisme yaitu WHO (World Health Organization), berikut dengan sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan dunia,” bebernya seraya mengatakan persoalan yang sama juga diderita oleh Amerika Serikat.
Rini lalu menyimpulkan bahwa fakta ini lebih dari cukup sebagai bukti kuat bahwa peradaban kapitalisme berikut politik kesehatan dan sistem kesehatannya hanyalah bersifat negatif dan perusak kesehatan insan yang tidak layak untuk dipertahankan. [MNews/IA]
