Paradoks Pertumbuhan Ekonomi: Tumbuh, tetapi Miskin

Paradoks Pertumbuhan Ekonomi: Tumbuh, tetapi Miskin

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Selama ini, pemerintah selalu membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, apalagi di tengah kondisi ekonomi dunia yang melambat. Bahkan, ada optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini bisa menjadi modal kuat untuk menghadapi ancaman resesi global. Namun, ternyata pertumbuhan ekonomi ini tidak sebanding dengan penurunan kemiskinan. Kok, bisa?

Berdasarkan teori, jika ekonomi tumbuh, yakni terjadi kenaikan produk domestik bruto (GDP), kemiskinan seharusnya turun. Namun, ternyata realitasnya tidak demikian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pada 2022 tumbuh sebesar 5,31%. Kepala BPS Margo Yuwono menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tercapai karena tingginya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2022 yang naik 5,01% (yoy).

Namun, data BPS juga menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2022 mencapai 9,57%, yakni meningkat 0,03% poin terhadap Maret 2022 serta menurun 0,14% terhadap September 2021.

Adapun jumlah penduduk miskin pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 serta menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa penurunan angka kemiskinan rendah.

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi penurunan angka kemiskinan rendah, terjadi karena ada disrupsi dalam perekonomian.

Menurutnya, penurunan kemiskinan tidak signifikan lantaran pembentukan lapangan kerja juga tidak linear dengan pertumbuhan ekonomi akibat adanya perubahan distribusi pekerjaan setelah pandemi.

“Ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, tetapi ada juga pekerjaan baru yang muncul dan itu membutuhkan tingkat keterampilan berbeda,” kata Suharso. (Tempo, 8-2-2023).

Benarkah demikian? Mari kita bahas.

Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berkualitas

Tidak kita mungkiri, disrupsi ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, persoalan yang Indonesia hadapi bukan sekadar disrupsi ekonomi yang bersifat teknis, melainkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu terkait kualitas pertumbuhan ekonomi. Terjadi paradoks, yaitu ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja. Bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berkualitas, alias “kosong”.

Pertumbuhan ekonomi diliputi dengan ketimpangan-ketimpangan sehingga tidak berhasil mencapai target indikator sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan RPJMN 2019-2024, target angka kemiskinan sebesar 6,5%—7%. Namun, ternyata angka kemiskinan pada 2022 mencapai 9,57%, jauh di atas target.

Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang pada Agustus 2022 mencapai 5,86%, padahal target RPJMN 2019-2024 sebesar 4%—4,6%. Demikian pula ketimpangan pendapatan pada Agustus 2022 sebesar 0,381, lebih tinggi dari target RPJMN 2019-2024 sebesar 0,37—0,374.

Dengan demikian, tampak bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak efektif mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Seharusnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat di sebuah negara. Namun, ternyata pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan rakyat.

Hal ini karena pertumbuhan ekonomi tidak terjadi di sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Adapun sektor yang banyak menyerap tenaga kerja adalah pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan akomodasi. Pertumbuhan ekonomi justru terjadi di sektor yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, seperti sektor jasa.

Ekonomi Dinikmati Segelintir Kapitalis

Jika kita telusuri, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak ditopang oleh komponen ekspor yang meningkat hingga 16,28%. Adapun komoditas yang banyak diekspor adalah batu bara dan minyak sawit. Namun, tenaga kerja di sektor tersebut tidak sebanyak sektor UMKM dan pertanian. Dengan demikian, yang menikmati “lezatnya” pertumbuhan ekonomi bukan rakyat kecil, melainkan para pengusaha, yakni para kapitalis.

Menurut Anthony Budiawan, para oligarki berpesta pora menikmati hasil ekspor batu bara yang selama enam bulan saja pada 2022 hasilnya mencapai Rp420 triliun. Ekspor CPO dan nikel juga dinikmati para oligarki, padahal hasilnya mencapai Rp450 triliun. (Media Umat, 5-1-2023).

Ditambah lagi, program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah juga tidak banyak dirasakan oleh rakyat. Program pemulihan ekonomi nasional (PEN), misalnya, kurang dirasakan UMKM dan masyarakat rentan. Dana tersebut justru banyak masuk ke para kapitalis lagi.

Walhasil, tampak jelas bahwa kemiskinan di negeri ini bersifat struktural, yaitu kemiskinan akibat penerapan sistem yang buruk, sistem yang tidak mampu menyejahterakan rakyat yang malah memperkaya para kapitalis dengan dukungan penguasa. Sistem gagal tersebut adalah kapitalisme.

Oleh karenanya, hanya ada satu solusi atas persoalan ini, yaitu mengganti sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem Islam. Dalam Islam, ukuran kesejahteraan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pokok orang per orang, yaitu sandang, pangan, dan papan. Bukan angka pertumbuhan ekonomi yang bersifat global. Kesejahteraan ala sistem Islam itu riil, bukan sekadar di atas kertas.

Komoditas strategis, seperti batu bara, nikel, dan berbagai tambang lainnya, tidak boleh dikuasai individu, melainkan dikembalikan menjadi milik umum yang dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tambang dengan deposit kecil boleh dimiliki individu. Hal ini berdasarkan dalil hadis,

قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: ابْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ – قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ – فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ : فَانْتَزَعَ مِنْهُ

Ibnu al-Mutawakkil bin Abdi al-Madan berkata, dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia pernah datang menemui Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam—Ibnu  al-Mutawakkil berkata—yang ada di Ma’rib. Lalu Rasul saw. memberikan tambang itu kepada Abyadh. Ketika Abyadh pergi, salah seorang laki-laki dari majelis berkata, “Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan kepadanya? Tidak lain Anda memberinya air yang terus mengalir.” Ia (Ibnu al-Mutawakkil) berkata, “Lalu beliau (saw.) menarik kembali tambang itu dari dia (Abyadh bin Hamal).” (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dan Ath-Thabarani).

Monopoli, sebagaimana terjadi terhadap komoditas sawit, juga akan dilarang. Negara dalam Islam (Khilafah) mengizinkan pengusaha menanam dan menjual produk, tetapi melarang monopoli. Negara juga akan melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan patroli setiap hari untuk memastikan semua aktivitas ekonomi sesuai dengan hukum syarak.

Negara pun memfasilitasi rakyatnya dengan pendidikan terbaik di level dunia. Dengan demikian, akan menghasilkan sumber daya manusia yang bertakwa sekaligus cerdas. Mereka akan menguasai teknologi terkini sehingga mampu mengoperasikan berbagai alat dan mesin yang digunakan dalam industri. Bahkan, negara akan membiayai berbagai penelitian sehingga mampu menghasilkan berbagai penemuan baru, termasuk di bidang mesin, teknologi informasi, dsb. Dengan demikian, disrupsi ekonomi tidak menjadi masalah lagi. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *