Pembangunan Model Kapitalisme Gagal, “Black Campaign” Perkawinan Anak

Pembangunan Model Kapitalisme Gagal, “Black Campaign” Perkawinan Anak

Penulis: Endiyah Puji Tristanti

Muslimah News, FOKUS — Presiden Jokowi secara resmi membuka Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting 2023 (25-1-2023). Ia menekankan pentingnya SDM unggul dan berkualitas sebagai kunci sebuah negara untuk berkompetisi dengan negara lain.[1]

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan perkawinan anak di bawah umur tidak bermaslahat, mulai dari ancaman kematian ibu dan anak, stunting, hingga masalah sosial, yakni menambah angka kemiskinan.

Melihat fenomena perkawinan anak sebagai problem ekonomi, jelas salah kaprah dan jelas tampak sebagai upaya “black campaign” saja. Ini karena pengajuan dispensasi nikah dini bermula dari kehidupan liberal serba bebas yang mengantarkan generasi pada kehamilan di luar nikah akibat perzinaan. Sangat naif apabila pemerintah sibuk utak-atik batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan.

Pergaulan bebas dan perzinaan yang seharusnya tegas dilarang oleh UU. Peraturan perundangan yang melegitimasi sexual consent harus segera dihapus, misalnya dalam Permendikbud 30/2021 dan UU TPKS.

Wajar jika pihak eksekutif tampak kelimpungan menyelesaikan problem generasi. Ambisi menjadi negara maju pada 2045 serta lepas dari middle income trap (MIT) menjadi high income country makin menyeret Indonesia masuk dalam perangkap pembangunan kapitalistik versi SDGs. Pemerintah tampak salah arah dalam merancang strategi pembangunan SDM. Sungguh, betapa mengkhawatirkan proyeksi suram masa depan pembangunan SDM Indonesia.

Perkawinan Anak dan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Dari data Badan Peradilan Agama (Badilag), permohonan dispensasi nikah atau kawin anak di Indonesia pada 2022 ada kurang lebih 50 ribu. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyatakan perkawinan anak dapat menimbulkan angka kemiskinan ekstrem yang baru.[2]

Namun, benarkah perkawinan anak menjadi faktor dominan penyumbang kemiskinan ekstrem baru? Saat ini, total pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan 2,8 juta (33,45%) pengangguran Indonesia hopeless of job atau menyerah dalam mencari pekerjaan. Tercatat, dari 2,8 juta tersebut (76,9 %) berpendidikan rendah atau lulusan SMP ke bawah.[3]

Menilik data-data tersebut, maka perkawinan anak bukanlah faktor dominan penyumbang kemiskinan ekstrem. Pemerintah terlalu mengada-ada mengambinghitamkan perkawinan anak. Pemerintah menutup mata terhadap kegagalan desain pembangunan kapitalistik sekuler liberal mewujudkan kesejahteraan nasional.

Suplai Pasar Tenaga Kerja Perempuan Usia Produktif Berkurang

Merupakan realitas bahwa perkawinan anak akan menyulitkan para perempuan muda usia produktif mengasuh anak sembari tetap sekolah, apalagi biaya pendidikan yang mahal menjadi pertimbangan rasional perempuan muda terpaksa putus sekolah. Dari sudut pandang ekonomi, kenyataan ini akan meningkatkan pengangguran (jobless) di kemudian hari. Apabila harus tetap bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga, mereka pun akan bekerja dengan upah yang sangat rendah. Walhasil, perempuan bekerja bukanlah solusi.

Oleh karenanya, pemerintah menganggap maraknya perkawinan anak menjadi problem serius. Kekhawatiran perempuan muda usia produktif tidak akan maksimal terserap ke sektor pasar kerja. Dengan tingginya perkawinan anak, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 yang telah disiapkan pemerintah—sesuai arahan SDGs—untuk menyiapkan pasar kerja perempuan berisiko “sepi” peminat. Efek berikutnya, kerugian korporasi dengan berkurangnya pasar tenaga kerja perempuan.

Tambal sulam berikutnya adalah pemerintah gencar menyosialisasikan mereka yang putus sekolah (akibat perkawinan anak) untuk tetap melanjutkan pendidikan mengikuti kejar Paket C supaya bisa tetap bekerja. Lulusan pendidikan penyetaraan dijanjikan akan mendapatkan ijazah yang diakui negara dan juga sertifikat kompetensi yang diakui industri. Lulusan kejar Paket C akan memiliki beberapa keterampilan literasi, yakni keuangan, data, digital, kewargaan, hingga budaya.

Salah Desain Pembangunan Manusia

Mengingat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2023 diperkirakan berada di kisaran 5,3—6,0%, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja. Melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, pembangunan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja, pemerintah berharap problem serapan tenaga kerja bisa terlampaui.

Maka Major Project (MP) Prioritas Nasional (PN) 3 (meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing) dikukuhkan kembali dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Proyek PN 3 antara lain reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pembangunan science technopark (optimalisasi triple helix di empat universitas mayor), serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

Adapun RKP 2023 sebenarnya mengacu pada RPJMN 2020—2024 yang telah sebelumnya ditetapkan dengan memperhatikan komitmen global, yakni Agenda 2030 SDGs. Inilah latar belakang perkawinan anak dituduh sebagai biang kerok stunting dan kemiskinan. Bukan berdasarkan fakta, melainkan semata mengikuti logika pembangunan berkelanjutan SDGs. Sebuah gagasan pembangunan bagi negara-negara miskin dan berkembang hasil rancangan negara-negara adidaya imperialis. Tujuan akhir adalah suplai tenaga kerja untuk memenuhi tuntutan dunia usaha (korporasi).

Demikianlah desain pembangunan SDM negara saat ini yang mengacu pada pembangunan kapitalistik. Sebuah desain pembangunan yang menempatkan generasi sebagai objek untuk meraih visi pertumbuhan ekonomi; mengesampingkan pembangunan manusia seutuhnya, yakni (insan kamil) beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi unggul di bidangnya.

Model Pembiayaan Pembangunan Kapitalistik

Sesuai tema dan sasaran pembangunan RKP 2023, ditetapkanlah delapan arah kebijakan pembangunan untuk 2023. Arah kebijakan poin 1—5 terkait desain pembangunan SDM, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, serta revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Bisa terbaca bahwa kerangka pembangunan manusia berorientasi pada penyelesaian problem ekonomi, yaitu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2023, perlu investasi yang sangat besar (Rp6.630,5—6.705,5 triliun) yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan swasta. Dari total kebutuhan investasi, sekitar 85,9—87,6% dipenuhi oleh dunia usaha swasta dan masyarakat. Sementara itu, investasi pemerintah dan BUMN diprakirakan akan berkontribusi masing-masing pada kisaran 5,8—6,3% dan 6,7—7,8% dari total investasi yang dibutuhkan.

Untuk memenuhi kebutuhan investasi 2023, juga perlu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi, seperti kredit perbankan, penerbitan saham dan obligasi, serta dana internal BUMN maupun masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 72,4—76,3% dari total pembiayaan investasi.

Secara umum, pendanaan pembangunan mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas yaitu pertama pendanaan swasta, kedua KPBU, ketiga BUMN, dan keempat APBN sebagai sumber terakhir yang dapat digunakan.

Skema pembiayaan pembangunan model kapitalisme demikian sama saja menyerahkan pengelolaan negara kepada korporasi. Pengelolaan negara kepada korporasi mengakibatkan negara lemah dalam pembiayaan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah dan negara absen dari tanggung jawab utamanya dalam mengurusi dan melindungi kemaslahatan rakyat.

Pembangunan SDM yang Ideal

Dengan melihat secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa sistem kapitalisme tidak memiliki support system yang mumpuni untuk mewujudkan pembangunan SDM berkualitas. Sistem kapitalisme lahir dari kompromi berbagai kepentingan sehingga mudah diintervensi kelompok kuat di suatu negara (oligarki dan pemodal).

Sangat berbeda dengan sistem Islam yang memiliki kelengkapan sistem berupa syariat yang bersumber dari wahyu. Model pembangunan manusia dalam desain Islam mencerminkan visi negara, yaitu mewujudkan negara pemimpin peradaban, negara maju terdepan dari negara-negara lain di dunia. Negara dengan kesempurnaan suprasistem yang kukuh, baik sistem politik maupun ekonominya. Negara pun berkemampuan untuk mencetak SDM bervisi pemimpin peradaban, generasi cemerlang, insan kamil, ideologis, mandiri, muslihun (subjek perbaikan), dan problem solver.

Dengan kata lain, pembangunan SDM berkualitas bergantung pada dua perkara pokok, yakni dukungan kebijakan politik dan perkara penganggaran/pendanaan. Kebijakan politik negara harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar secara layak dan perlindungan kepada setiap warga negara. Setiap kebijakan pembangunan ekonomi adalah dalam rangka untuk mendukung penuh pembangunan manusia. Sebaliknya, pembangunan SDM tidak boleh dibebani untuk mengejar capaian pembangunan ekonomi.

Berikutnya, sistem penganggaran mencerminkan kemandirian sebuah negara menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus kemaslahatan seluruh warga negara. Sistem penganggaran yang dimaksud hanya bisa lahir dari sistem ekonomi Islam yang kukuh melalui mekanisme APBN Syariah (Baitulmal).

Pembangunan SDM berkualitas mendapatkan porsi anggaran yang besar yang berasal dari pendapatan riil kas negara. Pembangunan SDM dalam Islam tidak boleh sama sekali mengandalkan utang luar negeri, investasi, bantuan asing, ataupun swadaya masyarakat. Ini karena mencetak SDM dengan bergantung pada investasi sama saja menciptakan SDM bermental buruh atau budak investor. Ketergantungan ini akan menghilangkan kemandirian negara dan pasti membawa pada kehancuran negara pada masa depan.

Dengan kata lain, garansi keberhasilan pembangunan manusia berkualitas hanya bisa terwujud melalui penerapan syariat Islam kafah oleh negara (Khilafah). Wallahualam. [MNews]

Referensi:

[1] https://setneg.go.id/baca/index/buka_rakernas_penurunan_stunting_presiden_sdm_unggul_kunci_daya_saing_bangsa

[2] https://www.republika.co.id/berita/rp2nxs330/perkawinan-anak-bisa-timbulkan-kemiskinan-ekstrem

[3] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230118065355-92-901762/menaker-sebut-28-juta-pengangguran-indonesia-pasrah

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *