[Kabar] Pengamat: Wacana Skema Power Wheeling dalam RUU EBET, Merugikan dan Liberal

[Kabar] Pengamat: Wacana Skema Power Wheeling dalam RUU EBET, Merugikan dan Liberal

Muslimah News, NASIONAL — Penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang – Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) diwarnai sedikit ketegangan. Pasalnya skema power wheeling tidak termasuk dalam RUU tersebut yang membuat sebagian anggota DPR kecewa.

Maman Abdurrahman, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI bahkan dengan sangat tegas kecewa dengan keputusan pemerintah yang mencabut usulan power wheeling dari DIM.

“Menurut kami sebagian besar Komisi VII, ruh energi baru terbarukan di power wheeling. Apabila power wheeling tidak ada, enggak ada kemajuan dan kami menilai keseriusan dalam mendorong percepatan perkembangan EBET justru tidak berjalan,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM, Selasa (24-1-2023).

Skema power wheeling adalah pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik. Melalui skema ini, produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) bisa menjual listrik langsung ke masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki PT PLN (Persero) melalui open source dengan membayar fee yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.

Rugikan Negara dan Rakyat

Direktur Indonesia Resources Studies (IReSs) Dr. Marwan Batubara menilai rencana DPR memasukkan skema power wheeling ke dalam Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBET) akan merugikan negara dan merugikan rakyat.

“Kalau skema ini diterapkan akan merugikan negara, merugikan BUMN dan merugikan rakyat sebagai pelanggan listrik,” ungkapnya di acara Bincang Perubahan: “Power Wheelling Langgar Konstitusi dan Rugikan Rakyat”, melalui kanal Bincang Perubahan, Kamis (2-2-2023).

Marwan mengatakan, jaringan transmisi Jawa, Sumatera, Bali itu sudah terbangun oleh PLN, pembangikitnya sudah ada, kapasitasnya pun berlebih. Kelebihan cadangan di Bali mencapai 50 – 60 % sehingga tidak butuh ada pembangikit baru.

“Jadi Indonesia tidak butuh pembangkit listrik swasta sebab di samping cadangan listrik PLN sudah berlebih, PLN juga telah memiliki pembangkit listrik EBET yang mampu mencukupi kebutuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia,” bebernya.

Menurutnya memaksakan skema power wheeling masuk dalam cakupan UU EBET berbahaya karena melanggar konstitusi pasal 33.

“Listrik merupakan sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, seharusnya dikuasai oleh negara. Kalau swasta dibiarkan menguasai listrik akan terjadi persaingan terbuka yang menyebabkan harga listrik naik,” kritiknya.

Dengan masuknya listrik swasta, lanjutnya, pendapatan PLN akan turun sehingga sangat mungkin PLN tidak lagi bisa membangun jaringan listrik di daerah tertinggal.

“Sasaran swasta dan asing memaksakan skema power wheeling adalah agar mereka bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan yang butuh daya besar termasuk di kawasan industri atau perusahaan multinasional yang memang butuh listrik besar. Mereka dapat keuntungan besar tapi merugikan negara dan pelanggan,” sesalnya.

Ditolak MK

Menurut Marwan, skema power wheeling ini pernah ditolak MK pada 2003 dalam putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003. Namun, ia menerangkan, ketamakan pengusaha kemudian sikap otoriter penguasa yang tergabung dalam oligarki akhirnya menerabas prinsip-prinsip moral dan hukum yang sudah diatur sejak negara ini berdiri.

“Yang dipakai sistem barbar, karena berkuasa, karena punya uang bisa nyuap, nafsu untuk menguras kekayaan negara dan rakyat tidak bisa dibendung. Itulah sebabnya mereka mencoba lagi memasukkan skema power wheeling dalam UU EBET yang akan dibahas di minggu-minggu ini. Kalau rakyat diam, skema ini bisa masuk,” ujarnya mengingatkan.

Marwan menegaskan,  dengan kebijakan membiarkan swasta membangun pembangkit listrik secara jor-joran, kemudian PLN juga membangun, dalam 5 sampai 6 tahun terakhir cadangan listrik berlebih, bahkan hingga 2027 nanti cadangan masih berlebih.

“Berlebihnya cadangan itu otomatis akan menaikkan tarif listrik yang kita bayar karena pembangkit harus tetap dioperasikan. Dalam kondisi seperti ini menjadi sangat bodoh kalau negara masih membiarkan swasta menambah pembangkit atas nama energi baru dan terbarukan untuk mitigasi perubahan iklim dan menyediakan energi hijau,” urainya.

Mitigasi perubahan iklim dengan menyediakan energi hijau, nilai Marwan, bukan merupakan hal mendesak karena Indonesia bukan negara yang paling banyak membuat polusi dunia. “Amerika, Cina, Eropa merekalah yang mestinya bertanggung jawab karena mereka negara yang paling banyak membuat polusi dunia,” tandasnya.

Artinya, tegas Marwan, kalau bicara argumentasi ilmiah dan obyektif, ada banyak alasan untuk menolak power wheeling. “Negara juga bisa menggunakan alasan itu untuk menolak tekanan dari luar negeri, asing atau korporasi multinasional,” tukasnya.

Masalahnya, ia menyayangkan, justru alasan-alasan ini ingin dihilangkan, tetapi kepentingan asing yang justru ingin diakomodasi melalui Independent Power Producers (IPP) dengan memasukkan skema power wheeling.

Liberalisasi

Hal senada disampaikan oleh Direktur Pamong Institut Wahyudi al-Maroky. Ia menilai pengelolaan negara ini menggunakan cara pandang sekuler dan liberal. “Cara pandangnya bukan lagi kepada pelayanan rakyat, tetapi sudah ditunggangi kepentingan bisnis,” tuturnya kepada MNews

Kalau sudah kepentingan bisnis, ucapnya, maka hubungan pemerintah yang seharusnya melayani rakyat, melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, menyejahterakan rakyat berubah menjadi melayani kepentingan oligarki untuk kepentingan bisnis mereka. “Kebijakan yang muncul bukan hubungan pelayanan, tetapi hubungan bisnis antara untung dan tidak untung,” imbuhnya.

Dalam konteks pengelolaan listrik termasuk didalamnya power wheeling Wahyudi menilai bukan sekedar melanggar konstitusi tapi yang lebih berat adalah melanggar hukum Allah. “Kalau pelanggaran konstitusi efeknya hanya di dunia tapi kalau pelanggaran hukum Allah efeknya sampai di akhirat,” tegasnya.

Dalam pandangan hukum Islam, jelas Wahyudi, Rasulullah menyampaikan hadis yang intinya manusia itu berserikat dalam tiga hal, padang gembalaan, api dan air. “Listrik masuk kategori api yang semestinya dikuasai negara untuk dikembalikan kepada rakyat,” tegasnya.

Ia manekankan, ini yang mestinya dipahami. “Kebijakan mereka entah karena ingin melayani pihak pembisnis atau untuk mengakomodir kebutuhan mereka efeknya sudah jelas merugikan rakyat, merugikan negara, tetapi dampak di akhirat juga akan merugikan yang bersangkutan,” pungkasnya mengingatkan. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *