Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Indonesia mendapat mandat kepemimpinan atas ASEAN. Dalam sambutan Kick-Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (29-1-2023), Presiden Jokowi menyampaikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN akan mampu memberikan kontribusi dan solusi positif bagi dunia di tengah situasi global yang banyak memiliki tantangan, terutama sektor ekonomi. Tema besar yang diusung kali ini ialah “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Mampukah kepemimpinan Indonesia menjadi episentrum politik ekonomi bagi kawasan ASEAN?
Potensi ASEAN
ASEAN merupakan organisasi regional yang menjembatani kerja sama antar anggotanya. Secara geografis, Asia Tenggara adalah kawasan strategis, yaitu terletak pada jalur perdagangan yang menghubungkan beberapa Samudera dan wilayah Asia. Kawasan ASEAN berada di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta Asia Timur dengan Asia Selatan dan Asia Tengah.
Secara ekonomi, negara-negara anggota ASEAN mayoritas memiliki sumber daya alam melimpah yang dianggap mampu menopang perekonomian negara, kawasan, dan dunia. Ada Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang memiliki sumber daya tambang berupa minyak bumi dan gas alam. Terdapat pula negara pengekspor hasil pertanian semisal Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Mayoritas negara-negara ASEAN mengandalkan perekonomiannya pada kekayaan alam yang mereka miliki, terutama di sektor pertanian, barang tambang, dan industri. Dari bidang pertanian, produk unggulannya berupa rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, dan masih banyak lagi.
Pada 2021, PDB ASEAN mencapai US$3,36 triliun yang menjadikan kawasan ini sebagai kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. Selain itu, kapasitas perdagangan barang di ASEAN merupakan yang tertinggi keempat di dunia. Kontribusi perdagangan ASEAN terhadap total perdagangan dunia berada di kisaran 7,6%. Berdasarkan ASEAN Investment Report yang dirilis September 2022, sepanjang 2021 negara-negara ASEAN menerima Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing langsung dengan nilai total US$174 miliar.
Secara populasi, jumlah penduduk negara ASEAN cukup besar, yakni mencapai 628,9 juta jiwa, atau sekitar 8,7% total penduduk dunia. Dengan populasi sebesar itu sudah cukup menjadi modal dasar dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Jika dikonfigurasi berdasarkan peringkat antarnegara, ASEAN menempati urutan ketiga jumlah penduduk terbesar di bawah Cina dan India. (ASEAN Secretariat, 2016)
Inilah beberapa alasan mengapa ASEAN banyak dilirik negara besar dan menjadi salah satu kawasan yang penting dalam perekonomian global. Potensi yang besar, populasi banyak, dan berbagai sumber daya alam yang melimpah tentu banyak diincar oleh para big boss alias negara kapitalis global dengan menjadikan kawasan ASEAN sebagai ceruk pasar ekonomi mereka.
Kepemimpinan Indonesia
Secara geopolitik, negara-negara ASEAN termasuk negara berkembang. Sebagai negara berkembang, setiap kebijakan politik negara-negara ini akan selalu mengikuti ritme kebijakan global yang ditetapkan negara adidaya. Dengan kata lain, dalam konsep ideologi kapitalisme, siapa yang menang dan kuat, ia adalah penguasa sebenarnya. Dalam hal ini, AS dan negara sekutunya masih menjadi adidaya yang berpengaruh di kancah global, baik secara politik maupun ekonomi.
Adapun kepemimpinan Indonesia atas ASEAN, hal itu tidak akan mengubah peta politik dunia. Indonesia dan negara ASEAN lainnya tetap menjadi target pasar negara kuat. Peringkat-peringkat dan berbagai narasi positif yang muncul untuk ASEAN sebenarnya dalam rangka membuat kawasan Asia Tenggara ini terdorong mengembangkan potensi negaranya sebagai penopang ekonomi kapitalisme global, bukan pelaku perubahan atau menjadi pemimpin dunia.
Negara ASEAN tidak lebih sekadar batu loncatan bagi negara kuat untuk memperdaya dan memperalat negara lemah (negara berkembang) dengan iming-iming kontribusi ekonomi dan lahan subur investasi. Selama ideologi kapitalisme mencengkeram negeri-negeri lemah, hal itu tidak akan memberi perubahan berarti atas hegemoni dan dominasi negara kapitalis, khususnya bagi negeri-negeri muslim.
Politik Luar Negeri Daulah Islam
Setiap negara membutuhkan politik luar negeri untuk membangun hubungan dengan negara lainnya. Politik luar negeri sendiri merupakan seperangkat kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain dengan maksud mencapai tujuan negara maupun kepentingan negara yang bersangkutan.
Syariat Islam mengharuskan negara secara politik maupun ekonomi menjadi kuat dan mandiri. Oleh karenanya, Khilafah akan mengakhiri politk luar negeri yang penuh nuansa kelemahan dan ketertundukan kepada ideologi kapitalisme global, menjadi negara dengan pola baru yang sesuai Islam. Berdasarkan syariat Islam, Khilafah boleh membangun hubungan dengan negara-negara lain baik di bidang ekonomi, politik, budaya atau pendidikan. Adapun hubungan Khilafah dengan negara-negara lain akan dibangun dengan prinsip sebagai berikut:
1) Hubungan dengan penguasa negeri muslim.
Dalam perspektif Islam, penyatuan negeri-negeri muslim dalam satu kepemimpinan tunggal adalah keharusan. Oleh karena itu, Khilafah akan berupaya menyatukan negeri-negeri muslim menjadi sebuah negara Islam yang satu di bawah bendera Khilafah Islamiah.
2) Hubungan dengan negara kafir
a) Negara dengan status kafir harbi fi’lan, yaitu negara yang mendudukui wilayah Islam atau terlibat aktif memerangi umat Islam, seperti Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan India, tidak boleh ada hubungan diplomatik dan ekonomi antara Khilafah dengan negara-negara ini. Penduduk mereka dilarang memasuki wilayah Khilafah. Meski terjadi gencatan senjata yang bersifat temporer, statusnya sebagai negara harbi fi’lan tidak berubah. Hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara tersebut tetap tidak dilakukan.
b) Negara kafir yang tidak menduduki wilayah Islam atau tidak sedang memerangi umat Islam, tetapi berniat menduduki wilayah Islam, maka Khilafah tidak menjalin hubungan politik dan ekonomi dengan negara kafir semacam ini. Akan tetapi, penduduk negara-negara tersebut dibolehkan memasuki wilayah Khilafah dengan visa sekali jalan (single entry).
c) Negara kafir selain dua kategori tersebut, boleh bagi Khilafah membuat perjanjian dengan negara-negara ini. Dengan terus melakukan pengamatan terhadap skenario politik global, Khilafah dibolehkan menerima atau menolak perjanjian demi kepentingan dakwah Islam. Di samping itu, perjanjian diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara kafir jenis ini harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
2) Khilafah tidak akan meminta bantuan asing (AS, Inggris, atau negara kolonialis lainnya) untuk menyelesaikan permsalahan umat Islam. Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kalian mencari penerangan dengan api kaum Musyrik. (HR An-Nasa’i)
3) Khilafah juga tidak akan berpartisipasi dalam lembaga-lembaga yang menjadi alat penjajahan seperti PBB, Bank Dunia, dan IMF. Lembaga-lembaga ini selalu menjadi jembatan Barat untuk menjerat negeri-negeri muslim dengan jebakan utang luar negeri dan mengokohkan hegemoni politik ekonominya di atas tanah kaum muslim. Allah Taala melarang kaum muslim tunduk atas penjajahan sepert ini, “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisa [4]: 141)
Khatimah
Visi politik luar negeri Khilafah adalah memebebaskan negeri-negeri muslim dari segala bentuk penjajahan baik secara politik maupun ekonomi serta menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru negeri di dunia dengan dakwah dan jihad. Visi ini tidak akan terwujud selama Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya mengadopsi ideologi kapitalisme. Mari bersama berjuang mewujudkan kepemimpinan Islam di dunia dengan penerapan syariat Islam secara kafah.[MNews]
