Wacana Penarikan Uang Pangkal, Bikin Pendidikan Tinggi Makin Komersial

Wacana Penarikan Uang Pangkal, Bikin Pendidikan Tinggi Makin Komersial

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak wacana penarikan uang pangkal karena khawatir membebani mahasiswa. Penolakan aliansi mahasiswa itu ramai di Twitter dengan tagar #UniversitasGagalMerakyat sejak Sabtu malam, 28-1-2023.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Arie Sudjito menyatakan penarikan uang pangkal baru sebatas wacana, alias sedang digodok. (Tempo, 29-1-2023).

Uang Pangkal, Pendidikan Komersial

Uang pangkal merupakan biaya awal yang harus dikeluarkan mahasiswa saat melanjutkan studi di perguruan tinggi atau disebut uang gedung. Besaran uang pangkal bergantung pada jurusan dan kampus. Di tengah maraknya sejumlah perguruan tinggi Indonesia menuju reputasi world class university (WCU), uang pangkal justru bukti komersialisasi pendidikan. Dengan kata lain, kebijakan uang pangkal menambah nyata wajah pendidikan tinggi yang tidak pro rakyat.

Masalah di UGM tersebut tidak berdiri sendiri. Pada 12-7-2022 lalu, UGM baru saja merilis SSPI, yakni Sumbangan Sukarela Pengembangan Institusi. SSPI bersifat sukarela untuk mahasiswa baru jalur computer-based test-ujian mandiri (CBT-UM). Penggunaan dana SSPI tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa. 

Aliansi menolak penarikan sumbangan sukarela itu pada jalur ujian mandiri meski sumbangan tersebut diklaim diterapkan kepada mahasiswa dan orang tua mahasiswa dengan kemampuan ekonomi tinggi.

Menanggapi hal ini, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Arie Sudjito, mengatakan SSPI hanya untuk menambah keterbatasan kampus, bukan tujuan utama UGM. Menurut Arie, hanya ada 8% dari total mahasiswa di seluruh UGM yang menggunakan jalur sumbangan sukarela tersebut.

UGM mungkin baru satu contoh. Upaya kapitalisasi yang serupa bukan tidak mungkin merambah ke kampus-kampus yang lain.

“Sego Jangan”

Fenomena komersialisasi pendidikan ini sudah seperti “sego jangan” (makanan sehari-hari) setelah adanya peralihan status sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dari institusi pemerintah menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH). Lebih-lebih ketika diwarnai arus deras WCU, beragam istilah ramah, tetapi tajam beraroma komersial, makin marak di dunia pendidikan tinggi.

Sebut saja entrepreneurial university yang tidak lain adalah universitas yang memiliki jiwa entrepreneurship (kewirausahaan). Aktivitasnya jelas berorientasi profit meski tetap berdalih tidak menghilangkan fungsinya sebagai lembaga pendidikan.

PTN-BH adalah perguruan tinggi yang didirikan pemerintah dengan status sebagai badan hukum publik dan diberikan hak otonomi penuh untuk mengelola kampus sendiri. PTN-BH memiliki regulasi yang menyangkut aspek akademik dan nonakademik, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.

PTN-BH makin berkibar dan diklaim unggul setelah adanya kebijakan Dana Abadi Perguruan Tinggi yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada 26-7-2022. Dana tersebut dikemas dalam program matching Kemendikbudristek bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dana abadi yang telah disiapkan oleh LPDP itu sebesar Rp7 triliun. Bunga dari Rp7 triliun setiap tahun akan disalurkan kepada PTN-BH yang berhasil menggalang dana dari masyarakat.

Tidak pelak, pendidikan telah tergadai menjadi komoditas ekonomi sekaligus terjerat transaksi haram riba. Jika demikian, lantas bagaimana perguruan tinggi hendak mencetak kaum terpelajar yang mendapatkan keberkahan ilmu? Pantaslah jika akhirnya dunia pendidikan tinggi hanya mampu memproduksi pragmatisme, baik dari sisi output kurikulum maupun para lulusannya. Sejatinya toh komersialisasi memang telah menodai muruah pendidikan tinggi. Astagfirullah.

Orang Miskin Dilarang Kuliah?

Meski kian komersial, PTN juga selalu mencoba membela diri bahwa pihaknya menyediakan sejumlah beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa kurang mampu. Demikian halnya dengan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) atau SPP berjenjang sesuai keadaan ekonomi masing-masing mahasiswa berdasarkan nominal gaji orang tua.

Penentuan UKT ditetapkan melalui Permendikbud 25/2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pihak kampus pun mengeklaim memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan keringanan atau penundaan UKT sebagai solusi agar besaran UKT tidak membebani, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Namun, realitasnya toh tidak sesederhana itu. Kita tahu belum lama ini dunia maya dihebohkan dengan kisah getir salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang berjuang untuk membayar UKT hingga akhir hayat. Ini saja sudah cukup menggambarkan sulitnya akses pendidikan perguruan tinggi bagi masyarakat miskin karena kasus lain bisa jadi masih banyak yang tidak terungkap. Lantas, sisi sebelah mana lagi yang hendak ditutup-tutupi untuk menegaskan bahwa orang miskin “dilarang” kuliah?

Tanggung Jawab Negara

Sungguh makin berat beban hidup manusia ketika masih berpegang pada aturan sekuler. Allah Taala berfirman, “Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS Thaha [20]: 124).

Ayat ini memberikan gambaran dari Allah bahwa orang-orang yang berpaling dari ajaran Al-Qur’an, tidak mengindahkannya serta menentang petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Qur’an, akan selalu hidup dalam kesempitan dan kesulitan.

Pragmatisme pendidikan adalah salah satu wujud kesempitan dan kesulitan itu. Terlebih, pada titik ini juga terjadi pengabaian tanggung jawab penguasa untuk mengampu pendidikan sebagai sektor yang semestinya dikelola negara demi visi besar pencerdasan umat, bukan malah dikomersialkan sehingga harus menarik biaya dari rakyat yang hendak mengenyam pendidikan, baik dasar, menengah, maupun tinggi.

Menuntut ilmu adalah fardu ain (kewajiban) bagi setiap muslim, sedangkan sistem pendidikan adalah sektor publik yang menjadi tanggung jawab penguasa untuk mengurusi urusan rakyatnya dalam rangka menunaikan kewajiban tadi. Tentu akan sangat berat jika biaya pendidikan dibebankan kepada individu. Ketika pendidikan makin mahal, hanya orang kaya sajalah yang mampu mengenyamnya.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas ia membuat susah mereka, maka susahkanlah ia. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas ia mengasihi mereka, maka kasihilah ia.” (HR Muslim).

Hadis ini berisi doa keburukan dari Rasulullah ﷺ terhadap orang yang membuat susah kaum muslim, sekaligus doa Rasulullah ﷺ bagi orang yang mempermudah urusan kaum muslim. Kita tahu bahwa doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah ﷻ.

Khatimah

Insan pendidikan tinggi adalah para intelektual adalah pemimpin peradaban. Namun, ketika muruah pendidikan tinggi ternoda oleh komersialisasi, hal ini sejatinya turut menghinakan pendidikan itu sendiri. Kemampuan para intelektual untuk menjadi sosok pemimpin akhirnya justru diragukan.

Tidak heran jika cepat atau lambat mereka akan terjaring operasi tangkap tangan atau semacamnya. Terlebih latar belakang pendidikan sejumlah koruptor ternyata paling rendah adalah sarjana. Oleh karena itu, layakkah sebuah kehormatan sejatinya telah diperoleh melalui tingginya pendidikan hanya dinilai dengan nominal uang? [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *