[Kabar] Sidang Kasus Ferdy Sambo, Pakar: Tidak Serius

[Kabar] Sidang Kasus Ferdy Sambo, Pakar: Tidak Serius

Muslimah News, NASIONAL — Sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat masih bergulir di pengadilan. Namun, tuntutan pidana yang disampaikan jaksa penuntut umum terhadap kelima terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) menuai beragam tanggapan.

Satu persatu saksi dihadirkan saat sidang untuk memberikan keterangan dengan lima terdakwa, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada E, Bripka RR hingga Kuat Maruf.

Tidak Serius

Sidang digelar sejak 17 Oktober lalu yang berjalan cukup lama dan alot. Hal ini pun mendapat perhatian pakar hukum dari Indonesia Justice Monitor Dr. M. Sjaiful, S.H., M.H.

“Persidangan yang cukup lama dan alot ini menurut saya menunjukkan bahwa perjalanan kasus penegakan hukum yang tidak serius, penegakan hukum yang setengah hati,” ungkapnya kepada MNews.

Ia menilai, lambatnya penanganan kasus hukum ini paradoks dengan Undang-Undang No.8/1981 KUHP yang menyatakan bahwa peradilan pidana itu harus dilaksanakan secara cepat, ringkas, dan berbiaya ringan.

“Tatkala persidangan sebuah kasus pidana bersinggungan dengan kekuasaan, dengan elite-elite tertentu, biasanya berlangsung alot dan sangat panjang. Ini saya kira sangat disayangkan,” ungkap Sjaiful kecewa.

Padahal, lanjutnya, kasus ini seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama karena bukti sudah cukup, saksi yang ada sudah cukup. “Hakim harusnya menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat kepada pelaku pembunuhan,” tegasnya.

Ia menduga ada pihak-pihak yang ingin dilindungi dalam kasus ini sehingga para saksi pun dalam memberikan keterangan berbelit-belit, bahkan saling kontradiktif.

“Kasus ini berdampak pada sistem penegakan hukumdi Indonesia. Pertama ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kedua, menunjukkan penegakan hukum di negeri ini tidak independen,” ucap Sjaiful memberikan analisa.

Ketidakpercayaan masyarakat itu, ucap Sjaiful, kalau yang melakukan kejahatan dan tindak pidana itu orang-orang yang terkait dengan kepentingan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan tertentu, penegakan hukumnya sangat lama dan cenderung berbelit.

“Namun, kalau pelaku tindak pidana itu orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dekat dengan kekuasaan, orang -orang yang tidak punya apa-apa, proses hukum dan pidananya cepat diberlakukan,” sesalnya.

Memberi Keadilan

Sjaiful mengatakan jika kasus ini diselesaikan dengan hukum pidana Islam, sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan secara sengaja akan memberikan keadilan dan kepuasan bagi keluarga korban.

“Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam Islam jika terbukti, akan dikenakan sanksi dibunuh juga atau yang dikenal dengan istilah qishas,”terangnya.

Meski demikian, sambungnya, semua diserahkan kepada keluarga korban. “Jika keluarga korban meminta agar pelakunya dibunuh maka pelakunya pasti akan dibunuh, tetapi jika keluarga korban memaafkan, maka pelakunya dikenakan denda atau diat senilai 100 ekor unta yang 40 di antaranya unta betina bunting,” urainya.

Namun, keluarga korban, jelas Sjaiful, bisa juga memaafkan tanpa membayar diat. “Semua tergantung keluarga korban. Inilah keadilan sanksi pidana Islam bagi pelaku pembunuhan yang tidak ada dalam sistem hukum buatan manusia manapun,” tutur Sjaiful menggambarkan.

Memungkasi penuturan, Sjaiful sangat yakin bahwa sistem hukum pidana Islam merupakan sistem hukum pidana yang tidak ada tandingannya dalam memberikan keadilan bagi siapa pun di muka bumi ini. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *