Muslimah News, NASIONAL — Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kembali mengeluarkan opini kontroversial soal OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Jakarta, Selasa (17-1- 2023). Ia mengajak kepala daerah agar berani melawan OTT dan mengubah paradigma pengelolaan menjadi serba digital untuk mengurangi potensi korupsi.
“Kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara yang bermartabat. Saya kira, kita tidak mau negara kita jadi negara yang dituduh tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia,” kata Luhut.
Luhut juga pernah mengeluarkan opini kontra terhadap kegiatan OTT KPK pada 20 Desember 2022 lalu. Ia menyebut OTT dapat memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional.
“OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita,” katanya
Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menanggapi pernyataan ini dengan mengatakan cara menghindari OTT adalah jangan melakukan tindak pidana korupsi.
“Jadi kalau jauhi korupsi, ya, tidak kemudian dilakukan tangkap tangan, kan begitu,” ujar Ali di Jakarta, Rabu (18-1- 2023).
Ali menambahkan komisi antirasuah tidak asal-asalan mekaukan OTT tanpa ada dasar yang jelas. Ini karena, katanya, kerja-kerja KPK sudah diatur dalam regulasi di Indonesia yang mewajibkan harus memiliki bukti permulaan yang cukup saat melakukan operasi.
Tidak Setuju
Pernyataan Luhut ini juga dibantah pakar hukum Prof. Suteki. “Tidak setuju. Seringnya OTT juga tidak membuat citra negara itu jelek. Jika kita memiliki sense of crisis terhadap tindak korupsi mestinya tidak alergi terhadap OTT. Mengapa? Karena dalam sebuah penindakan, OTT menjadi shock therapy bagi orang atau pejabat yang akan melakukan tindak korupsi. Jika ingin negara baik atau tidak jelek, jangan melakukan tindak korupsi. Jadilah pejabat yang bersih,” ucapnya.
Ia menerangkan, penanganan korupsi oleh KPK bisa melalui OTT dan pengembangan kasus (case building). “Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang yang ada istilah “tertangkap tangan”, bukan OTT yang kesannya tersistematis,” jelasnya.
Selain itu, ia mengulas, digitalizing system bisa digunakan untuk menutup celah tindak korupsi, contohnya untuk pengadaan barang dan jasa melaui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti e-planning, dan lainnya.
“Namun, jika kita lihat persoalan digitalisasi ini dengan OTT, apakah melalui digitalisasi tidak memungkinkan dilakukan OTT? Sangat mungkin. Jadi, digitalisasi dan OTT justru bisa dilakukan bersamaan supaya pemberantasan korupsi di Indonesia lebih gereget. Orang yang mau korupsi pun jadi berpikir ribuan kali untuk melakukan hal itu,” cetusnya.
Menurutnya, OTT bagi publik adalah diksi yang justru meningkatkan tingkat kepercayaan kepada KPK, asalkan tidak bermuatan politis. “Kalau bermuatan politis, bisa mengaburkan pelaksanaan OTT tersebut,” ujarnya.
Absurd
Selain itu, Prof, Suteki menanggapi pernyataan Luhut sebelumnya bahwa kalau mau “bersih” di surga saja adalah pernyataan absurd, menyesatkan, seolah-olah sudah sewajarnya jika pejabat sedikit “nakal” dan menyimpang dengan alasan manusia hidup itu tidak sempurna.
“Memang wajar manusia itu ada kekurangannya, tetapi dalam hal ini menjadi seorang pejabat dituntut untuk berbuat bersih, tidak korupsi walaupun sedikit-sedikit. Kalau pejabatnya tidak bersih, bagaimana dengan pelaksanaan tanggung jawab yang diembannya?” tanyanya lugas.
Ia pun mempertanyakan, untuk masuk surga itu kan justru harus dimulai ketika hidup di dunia. Kalau “kotor” bagaimana bisa mampir di surga?
“Tidak ada satu pun agama yang membolehkan umatnya melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, dalam Islam tidak boleh mencampuradukkan kepentingan pribadi dan negara,” urainya.
Pengerdilan KPK
Prof. Suteki menilai, tampak ada upaya pengerdilan KPK, khususnya setelah revisi UU KPK. “Terdapat banyak pro dan terkait OTT KPK. Bagi yang pro, OTT merupakan cara yang tepat untuk menangkap para koruptor karena tidak memerlukan alur birokrasi yang panjang dan menghasilkan barang bukti yang konkret, seperti uang suap, uang korupsi, dan seterusnya,” paparnya.
Di sisi lain, imbuhnya, pihak yang kontra menganggap pelaksanaan OTT menyalahi KUHAP yang di dalamnya ada terminologi “tertangkap tangan”. “Jadi, semuanya ini kembali kepada KPK, apakah kita mau punya taji atau mau makin dilemahkan? Apalagi, korupsi itu disamakan dengan terorisme karena termasuk extra ordinary crime sehingga wajar jika berbeda dengan KUHAP. Hanya saja, jangan sampai terkontaminasi dengan politisasi kasus,” ungkapnya.
Ia menyatakan, jika mencermati alur pemikiran orang yang korupsi disertai pelemahan terhadap tindak pidana korupsi, diprediksi 5—10 tahun ke depan, korupsi tidak akan surut, bahkan tinggi. “Apalagi, didukung dengan sistem pemerintahan demokrasi oligarkis. Jadi, semua UU bisa dikondisikan, diubah, disesuaikan dengan kesepakatan, bahkan angka-angka demokrasi. Tidak ada patokan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara absolut,” kritiknya.
Terlebih, lanjutnya, kita kesulitan dalam menemukan teladan dari pejabat yang betul-betul punya taji dan sense of crisis dalam tindak pidana korupsi. “Ini terjadi karena tolok ukurnya nisbi. Hukum Allah saja tidak ditakuti, apalagi dengan hukum manusia yang dibentuk atas dasar konsensus, bahkan angka-angka atau numerik demokrasi,” cetusnya.
Akibat Penerapan Demokrasi
Hal ini pun diamini Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnu Wardhana yang memandang pernyataan Luhut ini tidak etis, seolah memberikan ruang adanya korupsi dengan mencegah OTT, padahal problem korupsi di negeri ini luar biasa dan makin menggurita.
“Kalau ditelusur ini berasal dari penerapan sistem demokrasi yang mahal sehingga menyebabkan para pejabat publik harus mengembalikan modalnya, salah satunya melalui korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan ini akibatnya menjadi korupsi berjemaah di negeri ini,” tuturnya.
Ia mengatakan, selama masih menerapkan sistem demokrasi maka sampai kapan pun kita tidak akan bisa menyelesaikan kasus korupsi.
Perlunya Sistem Islam
Agung pun menggambarkan perlunya sistem Islam yang dapat memberikan cara penyelesaiannya sekaligus mencegahnya, yakni dititikberatkan pada peran negara yang berasaskan aturan Allah Swt..
Ada empat hal yang disampaikannya. “Pertama, negara berperan dalam penguatan akidah setiap individu. Meluruskan pemahaman bahwa memegang kekuasaan semata untuk ketakwaan kepada Allah, bukan mencari harta dan kedudukan. Memegang kekuasaan ini pun kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah,” ujarnya.
Kedua, sebutnya, negara melakukan upaya preventif dengan memberikan gaji yang layak kepada para pejabat. “Selain itu, hartanya akan dihitung sebelum dan sesudah menjabat. Kemudian akan menyita hartanya jika terbukti terlibat korupsi,” jelasnya.
Ketiga, sambungnya, negara akan menerapkan pembuktian terbalik. “Ketika awal menjabat, akan dihitung hartanya. Di akhir menjabat, akan dihitung hartanya. Kalau ada kelebihan harta, pejabat tersebut harus membuktikan dari mana perolehan hartanya. Apabila tidak bisa membuktikan, maka bisa dikenakan pasal korupsi. Saat ini, sangat sulit memasukkan pasal pembuktian terbalik dalam hukum di negeri ini dan negeri-negeri yang lain,” terangnya.
Keempat, ujarnya, pemberlakuan sanksi yang tegas yang berefek jera bagi pelaku korupsi. “Jika pelaku korupsi tertangkap, akan dikenai sanksi takzir yang diserahkan kepada ijtihad hakim, bisa berbentuk memublikasi kesalahannya, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, pancambukan, hingga hukuman mati,” paparnya.
Ia menyatakan, dengan penerapan sistem Islam ini, kasus korupsi bisa diselesaikan.”Tidak ada lagi pejabat yang lalai dan akan melaksanakan tanggung jawabnya secara amanah,” pungkasnya. [MNews/Ruh]
