Muslimah News, NASIONAL — Ratusan siswi SMP dan SMA di Ponorogo Jawa Timur dikabarkan mengajukan dispensasi nikah dini karena hamil di luar nikah. Dilaporkan ada 266 pemohon (2021), 191 pemohon (2022), dan 7 pemohon (awal 2023).
Tidak hanya di Ponorogo, Solopos (12-9-2022) memberitakan selama Januari—September, ada 149 permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama (PA) Karanganyar. Tahun lalu, PA mencatat permohonan penerbitan dispensasi nikah sebanyak 269 berkas.
Di Kabupaten Gresik , MUI Gresik mencatat dari 2018 sampai Juli 2022 terdapat 958 pemohon dispensasi nikah ke kantor PA Gersik.
Di Tuban, sebagaimana diberitakan BlokTuban, sampai akhir Juli 2022 kantor PA telah menerima kurang lebih 313 kasus permohonan dispensasi nikah dini.
Sulsel.Kemenag (02-06-2022) memberitakan hal yang sama. Berdasarkan data yang di dapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur pada 2022 terdapat lebih dari 150 pemohon dispensasi.
Gagalnya Pendidikan
Banyaknya siswi yang mengajukan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah mendapat perhatian dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Ia mengatakan fenomena ini sebagai tanda gagalnya pendidikan.
“Fenomena ini sebagai tanda gagalnya mendidik anak-anak Indonesia untuk memiliki akhlak dan budi pekerti baik. Kesalahan ini tidak bisa dipikul sendirian oleh pihak sekolah dan orang tua, melainkan kepada masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Hal ini pun diamini pemerhati masalah publik Arini Retnaningsih. Menurutnya, kegagalan pendidikan ini disebabkan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang meliberalisasi anak.
“Atas nama hak asasi anak bergaul bebas sementara orang tua tidak berani mengambil sikap tegas terhadap anak dengan alasan akan melanggar hak mereka,” ungkapnya.
Akibat yang muncul dari hal ini, jelas Arini, makin longgarnya pengawasan dan pendidikan orang tua terhadap anak. Jika dahulu anak menolak belajar mengaji, orang tua akan memaksa, jika perlu menyiapkan alat pemukul di dinding rumah. Kalau zaman sekarang, anak bebas menolak dan orang tua tidak berdaya karena paradigma hak asasi anak menahan orang tua untuk memaksa dan memukulnya.
“Konsep hak asasi anak ini lahir di Barat sehingga paradigma yang membangunnya adalah ideologi yang mereka anut, yakni kapitalisme. Konsep ini memberikan kebebasan seluas-luasnya pada tiap individu untuk bertingkah laku, beragama, berpendapat, dan terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi,” urainya.
Konsep hak anak seperti ini tentu saja membatasi wewenang orang tua dalam mendidik, mengarahkan, dan membentuk kepribadian anak, juga membatasi masyarakat dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar.
“Tidak heran jika nilai-nilai liberalisasi (kebebasan) menguasai benak para pemuda. Implikasinya, merebaklah pergaulan bebas hingga kerusakan moral atas nama hak asasi,” tandasnya.
Konsep Hak Anak dalam Islam
Arini mengatakan paradigma hak atau jaminan pada anak dalam Islam adalah menghantarkan anak menjadi sosok manusia berkepribadian Islam yang sanggup menjalankan amanahnya sebagai khalifatun fil ardh, bukan paradigma kebebasan sebagaimana pandangan Barat.
“Kewajiban orang tua yang juga merupakan jaminan bagi anak. Di antaranya pertama, jaminan untuk hidup dan tumbuh kembang secara optimal. Kedua, jaminan pendidikan dan penjagaan agama. Orang tua wajib menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak dengan sebaik-baiknya, terutama dalam menanamkan iman, membentuk kepribadian Islam, mengajarkan ibadah, dan memahamkan Al-Qur’an,” bebernya.
Sebagaimana orang tua, sambungnya, masyarakat dan negara juga memiliki kewajiban yang sama terhadap anak, tetapi dalam skala yang lebih luas. “Masyarakat berkewajiban menegakkan amar makruf nahi mungkar terhadap orang tua dan negara saat mereka mengabaikan kewajibannya terhadap anak. Masyarakat juga wajib menciptakan lingkungan kondusif untuk perkembangan anak, menjauhkan anak dari berbagai pengaruh buruk, serta memberikan pendidikan yang positif dan produktif bagi anak,” terangnya.
Sementara itu, Arini menekankan, negara berkewajiban menyusun aturan-aturan yang memastikan anak memperoleh jaminannya.
“Mengambil alih tanggung jawab nafkah dan pengasuhan apabila tidak ada kerabat anak yang mampu melakukannya, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, menciptakan suasana kondusif dengan melarang paham-paham yang berbahaya dari luar, membatasi dan mengatur media informasi, serta menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar kewajibannya terhadap anak,” urainya.
Dengan sinergisitas antara orang tua, masyarakat, dan negara, tegas Arini, hak anak dapat terpenuhi dengan sempurna.
“Ini berbeda dengan ideologi kapitalisme yang berakar pada sekularisme, ketika dijadikan sebagai landasan penyusunan aturan bagi umat Islam, justru akan makin menjauhkan umat dari agamanya dan melahirkan berbagai kerugian lainnya,” kritiknya.
Dalam konteks hak asasi anak, ucapnya, konsep ini memunculkan kerusakan generasi sebagaimana terjadi dalam kasus di atas. Apabila generasi telah rusak, bagaimanakah masa depan umat pada masa berikutnya?
“Walhasil, solusi dan landasan sahih hanya akan kita temukan pada aturan yang dibuat oleh Yang Maha Tahu terhadap ciptaan-Nya, yaitu aturan Allah Sang Hakim, sebaik-baik pembuat aturan,” pungkasnya.[MNews/IA]

Pendidikan sebagai bagian sistem yang ada berkontribusi terhadap pembentukan ketaqwaan individu