Muslimah News, NASIONAL — Diberitakan, setelah resmi melantai Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk (BEER) pada Jumat (06-01-2023) mulai melirik ekspansi ke pasar global untuk melakukan ekspor minuman alkohol (minol). Salah satu negara tujuan ekspor yang dibidik adalah Singapura.
Direktur Utama Jobubu Jarum Minahasa Audy Charles Lieke menuturkan saat ini memang perseroan masih memasarkan produknya ke dalam negeri, tetapi tahun ini akan memulai penetrasi ekspor. Selain itu, dengan mendaratnya perusahaan asal Sulawesi Utara ini di pasar modal merupakan tanda awal ekspansi perseroan untuk membangun pabrik baru di Pulau Jawa dimulai.
Rencananya sekitar 5,26% dana dari IPO atau Rp 9,25 miliar bakal dipakai untuk membeli tanah seluas sekitar dua hektare di Desa Jetis, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, untuk membangun fasilitas produksi perseroan.
Kemudian sekitar 6,11% atau sekitar Rp 10,74 miliar akan digunakan untuk melakukan pembangunan fasilitas produksi, diantaranya bangunan pabrik, infrastruktur, gudang bahan baku dan gudang barang jadi di Desa Jetis.
“Di 2023 kita sudah mulai proses pembelian tanah dari pihak ketiga. Kurang lebih untuk pembangunan pabrik perlu satu sampai dua tahun,” kata Audy.
Ada Apa?
Direktur The Economic Future Institute Dr. Yuana Tri Utomo, S.E.I., M.Si. pun mempertanyakan hal ini. “Ada apa?” tanyanya retorik dalam “Ironis! Miras Cap Tikus Masuk Bursa” di kanal Khilafah News, Senin (09-01-2023).
Sebelumnya ia menerangkan, miras Cap Tikus merupakan minuman tradisional khas Minahasa yang notabene mayoritas penduduknya beragama Kristen, dan ada beberapa yang muslim. “Minuman ini sudah ada sejak lama sebagai tradisi dan budaya yang sampai saat ini tidak ada apa-apa, damai saja. Artinya, semua elemen masyarakat di sana menerimanya,” ujarnya.
Hanya saja, ia mengaku heran, ketika miras ini masuk ke bursa saham. “Ada apa? Ini pasti karena PT Jobubu itu melakukan industrialisasi budaya, kapitalisasi tradisi, termasuk ingin agar produksi miras cap Tikus ini bisa lebih banyak lagi sehingga membutuhkan tambahan modal,” urainya.
Padahal, jelasnya, selama ini produksinya sudah mencukupi kebutuhan pasar lokal Minahasa. “Apakah dengan masuk ke BEI, akan memproduksi lebih besar? Sehingga menambah ekspansi pasar ke luar Minahasa, seperti pasar regional di nusantara? Jelas, harus dilihat sosiologi masyarakatnya terlebih dahulu. Kalau pasar di Indonesia yang dibidik, lihatlah mayoritasnya muslim dan mengharamkan khamar atau miras ini. Dalam Islam, khamar termasuk perbuatan keji, baik yang memproduksinya, meminumnya, dan mendistribusikannya,” cetusnya.
Jika dikatakan prestasi, imbuhnya, lalu di mana prestasinya? “Faktanya, ini adalah minuman keras. Haram dimanfaatkan, bukan semata-mata karena ada manfaat dan pertimbangan akal manusia saja. Namun, karena ketundukan dan ketaatan kepada Allah Swt. dan ini yang harus diutamakan,” tegasnya.
Ciri Utama Kapitalisme
Memang, ia mengemukakan, ciri utama sistem kapitalisme adalah perekonomian dibiarkan berjalan bebas, tidak perlu ada intervensi negara.
“Bagaimana di Indonesia? Secara makro, jelas sekali kapitalisasi melanda negeri ini. Sangat banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Ada UU Ciptaker, kebijakan BBM,, dan lainnya. Kita ingat kasus miras beberapa waktu lalu, seperti Holywings, bagaimana kondisinya sekarang?” tanyanya lugas.
Ia menyesalkan, negara yang seharusnya berperan sebagai pengawas pasar antara penjual dan pembeli, produsen dan konsumen, justru berperilaku layaknya pelaku ekonomi pada umunya.
“Jadi, negara sebagai penguasa juga merangkap sebagai pengusaha. Inilah kapitalisme dan oligarki. Meskipun secara mikro, masyarakat lamban menyadarinya, tetapi secara makro kelihatan jelas adanya oligarki ini,” ungkapnya.
Ia mengulas, pemerintah pernah mencoba melalui Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk membuka keran investasi miras.
“Hanya saja, tidak lama kemudian diprotes para ulama, MUI, termasuk ormas-ormas Islam. Akhirnya, Presiden Jokowi mencabut lampiran yang mengatur investasi miras. Jadi, dengan munculnya kasus ini bisa menjadi tantangan bagi ulama dan kaum muslim untuk menyuarakan kembali sebagai bentuk pengawasan terhadap peredaran miras ini,” jelasnya.
Terlebih, ia mengingatkan, harusnya pemerintah tidak boleh kalah dengan kemaksiatan. “Harus kuat dengan prinsip-prinsip Islam karena mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Pemerintah tidak boleh berlepas tangan terhadap hal ini. Pengawasan harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap rakyat, baik di level produksinya maupun distribusinya. Ini hukumnya wajib. Bukannya malah membuka keran invetasi miras ini,” ujarnya menekankan.
Selain itu, ia menyatakan, peredaran miras pun wajib dibatasi, cukup di lokal Minahasa saja, tidak usah dibuka pasar ke mana-mana atau digeneralisir sampai tersebar ke semua kalangan masyarakat.
“Jika tidak dibatasi atau malah dilegalkan, maka bisa merusak pikiran atau akal seseorang,” ucapnya.
Ketegasan Hukum Islam
Yuana menggambarkan, dalam hukum Islam, sanksinya sangat tegas. “Bagi para peminum khamar, termasuk produsen dan distributornya, hukumannya dicambuk. Kalau hukum Islam ini diterapkan akan menimbulkan dampak jawabir dan jawazir. Di akhirat dosanya diampuni dan di dunia akan menimbulkan jera, takut mengulanginya kembali. Cuma masalahnya, pemerintah berani enggak mengambil sikap tegas di hadapan kemaksiatan?” tanyanya lugas.
Untuk itu, menyikapi persoalan ini, Yuana memandang, kaum muslim harus melihat realitas problem yang sangat pelik akibat kapitalisme global ini.
“Sesuatu yang mikro harus dihadapi dengan mikro, makro dengan makro, dan global dengan global. Jadi, miras cap Tikus sebagai suatu hal yang mikro, mestinya tidak perlu dibawa ke bursa efek yang makro. Ini membuat umat Islam yang mengharamkan miras menjadi “tergelitik” untuk bersikap terhadap kemungkaran ini,” tukasnya.
Ia pun menduga ada agenda lain, selain kerakusan kapitalisme. “Oleh karenanya, ketika masuk ke bursa efek dan menjadi kebijakan makro, maka dibutuhkan kekuatan yang lebih besar,” ujarnya.
Yuana menandaskan, seharusnya pemerintah itu peka dan tegas, baik eksekutif maupun legislatifnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing sehingga keberpihakan terhadap yang haram itu makin mengecil, kemudian menguatnya keberpihakan pada investasi halal.
“Ini karena keinginan kembali kepada syariat Islam juga menguat. Jika ada yang halal, mengapa memilih yang haram?” pungkasnya. [MNews/Ruh]
