Tragedi Ciliwung Puncak Kelalaian Berulang: Bagaimana Solusi Islam?

Tragedi Ciliwung Puncak Kelalaian Berulang: Bagaimana Solusi Islam?

Penulis: Iin Eka Setiawati (Pemerhati Kebijakan Perumahan)

Muslimah News, FOKUS — Kisah tragis telah membuat miris. Seorang warga Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, Yeni Rosita (37), kejeblos di kamar mandi rumahnya yang ada di atas Kali Ciliwung. Ia ditemukan tewas di pintu air di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa jam setelah hanyut. Ia jatuh dari toilet rumahnya pada Sabtu (5/2/2022), akibat lantai papan toiletnya jebol dan membuatnya jatuh lalu hanyut ke sungai.[1]

Rumah maupun WC milik Yeni berada tepat di atas aliran Kali Ciliwung. WC yang terbuat dari papan tersebut memang sudah dalam kondisi rusak dan berlubang. Kondisi bangunan rumah Yeni dan tetangganya yang lain biasanya terbuat dari kayu dan bambu. Bangunan dengan kondisi demikian tentu tidak cukup stabil apalagi terus-menerus terhempas aliran air[2].

Mirisnya lagi, sudah bertahun-tahun mereka tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Ketua RT 12/04 Kelurahan Kebon Manggis, Mintarsih, mengakui banyak warga tinggal di bantaran mendirikan toilet di atas Kali Ciliwung. “Ya mau ke mana lagi? Sedangkan bikin septic tank enggak memadai, jadi langsung ke kali,” ujarnya.[3]

Sementara itu, Pemerintah mengklaim melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bahwa telah ada program terkait sarana toilet. Bahkan, sudah mengidentifikasi tempat-tempat yang perlu diperbaiki, direnovasi, maupun direlokasi.

“Soal toilet itu, di Jakarta sudah ada programnya. Pak Wali dan Pak Camat sudah mengidentifikasi tempat-tempat yang perlu diperbaiki, direnovasi, maupun direlokasi,” ucap Ahmad Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (7/2/2022).

ia menambahkan, “Perlu kami sampaikan, kami terus menghadirkan MCK-MCK di beberapa titik. Bahkan, Pak Muhadjir Effendy pernah juga memberikan bantuan MCK (Mandi, Cuci, Kakus).”[4]

Sungguh miris, negara membiarkan rakyatnya hidup dalam kondisi tidak layak bertahun-tahun, padahal lokasinya di ibu kota negara Indonesia. Warga hanya mendapat bantuan MCK, sementara tempat tinggal mereka masih di bantaran kali dan tidak layak huni. Apalagi, Ahmad Riza mengakui baru kali ini kasus kejeblos terjadi di bantaran Kali Ciliwung.[5]

Tampak jelas lalainya penguasa! Mengapa harus menunggu ada insiden tragis, baru ada perhatian terhadap masalah ini? Padahal, hilangnya satu nyawa manusia secara sia-sia dalam wilayah kekuasaannya harus dipertanggungjawabkan oleh para penguasa.

Lalu, apa yang menyebabkan warga tinggal di bantaran Kali Ciliwung selama bertahun-tahun walaupun mengetahui hal itu sangat berbahaya? Sekretaris Camat Matraman Kelik Sutanto mengatakan rata-rata warga yang sudah lama tinggal di dekat Kali Ciliwung bertahan karena faktor ekonomi.[6]

Boleh dikatakan, mereka yang tinggal di bantaran kali dengan bangunan seadanya adalah rakyat miskin yang tidak memiliki akses memperoleh rumah layak huni.

Bukan Masalah Baru

Masalah rumah tidak layak huni (RTLH) bukan masalah baru di Indonesia. Sudah berulang kali menimbulkan banyak korban nyawa manusia. Sayangnya, hingga sekarang masalah tersebut belum dapat dituntaskan pemerintah.

Secara fakta, terdapat puluhan juta RTLH di negeri ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ada 29,45 juta rumah di Indonesia yang tidak layak huni[7]. Dari data Susenas BPS Maret 2020, rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian layak mencapai 59,54%[8].

Sebenarnya, masyarakat ingin memiliki rumah layak huni, tetapi akses mereka terbatasi oleh syarat-syarat yang memberatkan. Alhasil, berlanjutlah masalah RTLH hingga kini dan entah sampai kapan.

Solusi Pemerintah Tidak Solutif

Pemprov DKI Jakarta mengklaim sejak lama telah ada solusi bagi warga yang rumahnya di bantaran kali, yakni merelokasi mereka ke rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang telah Pemprov sediakan. Akan tetapi, ternyata masih belum dapat menuntaskan masalah karena warga harus membayar sewa yang memberatkan, sementara penghasilan mereka menurun—dibandingkan ketika belum direlokasi.

Akhirnya, banyak yang menunggak uang sewa berbulan-bulan, bahkan banyak yang kembali ke tempat tinggal yang tidak layak huni agar dekat dengan tempat kerja.

Adapun Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR mengklaim telah memberikan solusi pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan membuat beberapa program bantuan rumah subsidi bagi MBR berupa KPR FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), KPR SSB (subsidi selisih bunga), subsidi bantuan uang muka, Tapera (tabungan perumahan rakyat), dan BP2BT (bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan).[9]

Klaim bahwa program-program tersebut adalah bantuan, nyatanya justru memberatkan MBR karena berbagai syarat yang memberatkan, di antaranya penerima subsidi harus dari masyarakat berpenghasilan tetap, yaitu berpenghasilan rendah sesuai ketetapan pemerintah. Adapun masyarakat yang tidak berpenghasilan sama sekali ataupun tidak berpenghasilan tetap, tidak termasuk ke dalam kriteria yang mendapat bantuan untuk memiliki rumah. Berarti, hanya segelintir orang yang dapat mengakses program-program tersebut.

Program-program pembiayaan perumahan tersebut juga diklaim mampu mengakses MBR, baik formal maupun informal dalam mewujudkan pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau. Faktanya, malah tampak gagal menyelesaikan persoalan RTLH.

Tingginya jumlah RTLH dan terus naik setiap tahun membuktikan berbagai program tersebut—yang telah berjalan selama bertahun-tahun—tidak mampu menuntaskan persoalan RTLH sampai ke akarnya.

Rumah Layak Huni, Ilusi dalam Kapitalisme

Sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini menjadikan tata kelola negara mengacu pada konsep good governance, menyebabkan negara bukan sebagai pelayan rakyat, melainkan sebagai regulator pelayan kepentingan swasta/operator. Negara diharuskan membuat kebijakan dan menguatkan peran swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk urusan tata kelola perumahan rakyat miskin.

Tidak heran jika pemerintah menerapkan konsep pembangunan dan pengadaan perumahan melalui konsep KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha). Pemerintah menyerahkan pengelolaan jaminan pemenuhan kebutuhan rumah publik kepada swasta, bahkan dana pembangunannya pun bekerja sama dengan swasta sebagai investor.

Ini artinya, pemerintah tidak turun langsung menyelesaikan masalah perumahan. Negara hanya bertindak sebagai regulator, sedangkan pelaksana di lapangan adalah operator (para korporasi), baik bank-bank penyalur maupun pengembang-pengembang properti yang bertujuan mencari laba.

Alhasil, sebenarnya negara tidak mengurusi kepentingan rakyat, tetapi mengurusi kepentingan operator. Inilah kelalaian negara.

Sudah tentu operator yang bertujuan mencari laba dalam waktu yang sama tidak mungkin menjadi pengurus kepentingan rakyat dalam hal terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni, kecuali dengan kompensasi dalam ranah bisnis.

Ketika pemenuhan kebutuhan rumah layak huni diserahkan pada operator, dapat dipastikan harga rumah akan tinggi dan tidak terjangkau rakyat miskin. Operator tentu akan meminta kompensasi atas biaya untuk memproduksi rumah layak huni.

Adapun solusi subsidi pembiayaan perumahan bagi MBR yang merupakan program Kementerian PUPR, maka istilah subsidi bukanlah pemberian dana negara kepada rakyat miskin secara langsung dan cuma-cuma. Namun, dana yang disebut “subsidi” malah diserahkan kepada para operator, mulai dari bank-bank penyalur hingga pengembang-pengembang properti. Pemberian dana kepada operator ini bertujuan agar bisnis operator dapat terus berjalan.

Sedangkan rakyat miskin yang membutuhkan tempat tinggal layak tetap saja tidak mampu mengakses program-program subsidi tersebut karena tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Dengan demikian, diksi “subsidi” maupun “bantuan pembiayaan perumahan” hanyalah kedok kapitalisme untuk menutupi kegagalannya dalam menjamin kebutuhan pokok rumah layak huni bagi rakyat miskin.

Rumah Layak Huni dalam Negara Khilafah

Nabi saw. telah menetapkan,

الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) itu laksana penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al Bukhari)

Dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa yang bertanggung jawab untuk mengurusi urusan rakyat hanyalah negara, bukan yang lain. Negara tidak dibenarkan menjadi regulator dan menyerahkan pengelolaan perumahan kepada operator, baik bank-bank penyalur maupun pengembang-pengembang properti. Ini karena akan melalaikan negara dari mengurusi urusan rakyatnya. Operator hanya berorientasi mencari laba dari hajat hidup rakyat, yaitu perumahan. Ini pula yang akan membuat kesulitan pada rakyat dalam memperoleh hunian yang layak huni.

Sabda Rasul saw. di atas juga menjadi dasar khulafa pada masa lalu dalam memberikan perhatian besar terhadap setiap urusan rakyatnya.

Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah menulis surat kepada Abu Musa asy-Asy’ari, yang isinya,

“Amma ba’du, sesungguhnya para pengurus (urusan umat) yang paling bahagia di sisi Allah adalah orang yang membahagiakan rakyat (yang diurus)-nya. Sebaliknya, para pengurus (urusan umat) yang paling sengsara adalah orang yang paling menyusahkan rakyat (yang diurus)-nya. Berhati-hatilah kamu agar tidak menyimpang sehingga para penguasa di bawahmu menyimpang.”[10]

Tidak hanya itu, mereka tidak akan menunda pekerjaan mereka karena hal itu dianggap sebagai kelalaian.

Dalam hal pendanaan perumahan publik, negara tidak dibenarkan menggunakan konsep KPBU. Di antara sebabnya adalah akan menghilangkan kewenangan negara yang amat penting dalam fungsinya sebagai pelayan publik.

Dalam masalah pendanaan, syariat Islam memberikan tuntunan bahwa pembiayaan pembangunan perumahan berbasis baitulmal dan bersifat mutlak. Sumber-sumber pemasukan dan pintu-pintu pengeluarannya berdasarkan ketentuan syariat.

Artinya, tidak dibenarkan menggunakan konsep anggaran berbasis kinerja yang hanya melihat untung rugi, apa pun alasannya. Ketika rakyat miskin membutuhkan bantuan untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni, negara bisa segera membantunya tanpa syarat dan tanpa harus berbelit-belit.

Oleh karena itu, terealisasinya jaminan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rakyat miskin bukanlah hal mustahil. Hal ini dapat terwujud dalam negara Khilafah.

Peradaban Islam pernah mencatat Kota Cordoba dikenal dunia sebagai kota yang ideal di bawah kepemimpinan Khalifah Abdurahman III. Pada masa itu, di Cordova terdapat 273.377 unit rumah tinggal, pertokoan dan sejenisnya 80.455 unit, 900 kamar mandi umum, 3.837 masjid, serta 28 lapangan umum[11]. Tentunya, rumah tinggal rakyatnya adalah rumah layak huni.

Penulis Barat, Stanley Lane-Poole memuji keindahan Cordoba, “Cordoba memiliki seluruh keindahan. Ornamen-ornamennya begitu indah dipandang dan mengagumkan penglihatan,”’ tuturnya.

Khatimah

Sudah selayaknya untuk segera meninggalkan kapitalisme yang tidak mampu menjamin tersedianya rumah layak huni bagi rakyat. Tanpa meninggalkan kapitalisme, persoalan ini akan terus berlanjut dan rakyat akan terus terzalimi.

Hanya ada satu jalan, yaitu kembali pada sistem Khilafah untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi rakyat. Janganlah ragu akan sistem Khilafah yang datang dari Allah Taala.

Firman-Nya,

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ࣖ

“Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu.” (QS Al-Baqarah [2]: 147). Wallahualam. [MNews/Gz]


[1] https://news.detik.com/berita/d-5929382/warga-matraman-tewas-kejeblos-dari-toilet-ini-kondisi-rumah-bantaran-ciliwung

[2] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220205135505-12-755435/terjeblos-di-jamban-sungai-ciliwung-warga-matraman-ditemukan-tewas

[3] https://news.detik.com/berita/d-5929442/ketua-rt-di-matraman-soal-toilet-di-atas-kali-ciliwung-mau-ke-mana-lagi

[4] https://wartakota.tribunnews.com/2022/02/07/anies-disalahkan-ada-warga-bantaran-kali-ciliwung-tewas-kejeblos-di-toilet-ariza-beri-penjelasan

[5] https://news.detik.com/berita/d-5931477/warga-matraman-tewas-kejeblos-toilet-wagub-akan-direnovasi-direlokasi

[6] https://news.detik.com/berita/d-5929955/keluarga-warga-matraman-tewas-kejeblos-di-toilet-bakal-direlokasi-ke-rusun

[7] https://finance.detik.com/properti/d-5689253/76-tahun-ri-merdeka-masih-ada-2945-juta-rumah-tak-layak-huni

[8] https://finance.detik.com/properti/d-5690397/4-biang-kerok-puluhan-juta-rumah-di-ri-nggak-layak-huni?single=1

[9] https://perkim.id/pembiayaan/ini-dia-jenis-pembiayaan-perumahan-yang-wajib-anda-ketahui/

[10] Abu Yusuf. Kitab Al-Kharaj. Hal 15.

[11] As-Sirjani, Prof. Dr. Raghib. Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia. Pustaka Al-Kautsar. 2011. Hal. 764-765.

Share

One thought on “Tragedi Ciliwung Puncak Kelalaian Berulang: Bagaimana Solusi Islam?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *