![[Kabar] Pengesahan RUU PPRT Tidak Menyelesaikan Masalah Pekerja Rumah Tangga](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/12/photo_2022-12-22_06-09-17.jpg)
Muslimah News, NASIONAL— Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah tertunda selama 18 tahun. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, upaya percepatan penetapan RUU PPRT menjadi undang-undang harus didukung semua pihak untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip hak azasi manusia.
“Konstitusi kita menggarisbawahi poin penting tentang kerja manusia, yang dalam pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ujarnya saat membuka Temu Pakar bertema Aspirasi Masyarakat Terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 secara hibrid, di Ruang Delegasi, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (02-11-2022).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap RUU PPRT bisa dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2023.
Tidak Menyelesaikan Masalah
Menyoroti hal di atas, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengatakan pengesahan RUU PPRT tidak akan menyelesaikan masalah.
“Menggantungkan harapan pada RUU PPRT dan sistem kapitalisme tentu bisa dipastikan tidak akan mengakhiri masalah pekerja rumah tangga sebab kapitalisme sudah lumrah dengan ciri khas eksploitasi manusia,” tuturnya di program Aspirasi Rakyat: “RUU PPRT Akan Muliakan Pekerja?”, Senin (29-12-2022) melalui kanal Justice Monitor.
Menurut Agung, dalam lingkungan yang kapitalistik seperti sekarang, rakyat secara keseluruhan termasuk di dalamnya pekerja rumah tangga tidak memiliki jaminan akan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, juga keamanan.
“Dalam perspektif kapitalisme, sumber daya itu diperebutkan lewat free fight liberalism (adanya kebebasan yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi lemah), termasuk sumber daya yang seharusnya dimiliki oleh publik,” bebernya.
Hal ini, lanjutnya, hanya memberikan kemakmuran untuk segelintir kalangan sehingga muncul yang disebut dengan kelompok 1% yang memiliki hampir sebagian besar sumber daya, sedangkan ada kelompok 9%, yaitu 99% rakyat yang harus berebut sisa-sisa sumber daya yang telah diambil oleh kelompok 1% tadi.
“Akhirnya, pemenuhan jaminan kepada rakyat tidak terpenuhi dengan baik sehingga banyak pihak menggantungkan pada kegiatan pekerjaan informal, salah satunya pekerja rumah tangga,” tegasnya.
Aturan Allah
Agung menilai, setiap kebijakan yang dihasilkan sistem kapitalisme itu berakhir pada penderitaan dan kekecewaan yang terus berulang. Ia memberikan alasan, manusia tidak layak membuat aturan hidup. “Allahlah yang berhak membuat aturan bagi kehidupan manusia dan pasti aturan dari Allah Swt. ini akan memberikan keberkahan memberikan rahmat buat semua,” ucapnya.
Aturan Allah ini, yaitu sistem Islam, lanjutnya, betul-betul memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja rumah tangga dan kepada rakyat secara keseluruhan.
“Dalam Islam, upah ditentukan oleh manfaat yang diberikan berdasar kesepakatan yang diawasi oleh ahli ketenagakerjaan sehingga betul-betul tidak ada kezaliman antara keduanya, dan betul-betul kemanfaatan yang diterima dan gaji diterima itu sesuai,” ungkapnya.
Meski demikian, menurutnya, bisa jadi gaji itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pekerja rumah tangga dan kebutuhan rakyat . “Negara harus memberikan jaminan kepastian terpenuhinya kebutuhan asasi, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan,” tegasnya.
Dengan cara seperti itu, ucap Agung, setiap rakyat akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan layak, termasuk di dalamnya pekerja rumah tangga. Itu dimungkinkan terwujud dalam sistem Islam karena sistem Islam memiliki sistem ekonomi yang salah satunya kepemilikan umum.
“Kepemilikan umum adalah sumber daya yang berlimpah yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dimiliki oleh rakyat secara keseluruhan. Manusia memiliki secara keseluruhan air, padang penggembalaan dan juga api. Misalnya tambang minyak, gas ini harus dimiliki oleh umum untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan muslim maupun non muslim,”urainya.
Terakhir Agung pun menekankan urgensi penegakan syariat Islam demi kemaslahatan dan keberkahan dari langit dan bumi. [MNews/IA]
Foto sampul: Media Indonesia
