Muslimah News, NASIONAL— Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus saja menghadapi berbagai masalah. Konsulat Jenderal Indonesia di Malaysia mencatat, 325.477 orang warga negara Indonesia berpotensi tanpa kewarganegaraan di Kinabalu dan di Tawau, Sabah, Malaysia. Sementara itu, dalam kurun waktu 2020—2022, Komnas HAM menerima 257 aduan terkait dengan pekerja migran Indonesia.
Dilansir dari BBC (14-12-2022), di tengah berbagai persoalan ini, Pemerintah Indonesia berencana membuka kembali keran pengiriman TKI informal ke Arab Saudi, setelah dihentikan 11 tahun silam. Pengiriman TKI akan dilaksanakan dengan sistem baru berupa badan hukum atau syarikah yang diklaim bakal melindungi hak-hak pekerja migran.
Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan, Rendra Setiawan, mengatakan keputusan pemerintah mengirim lagi asisten rumah tangga ke Arab Saudi dilandasi karena “masih banyaknya peminat yang ingin kerja ke Arab Saudi.”
Namun, organisasi peduli buruh migran meminta pemerintah menunda kebijakan itu sampai alur perekrutan dibenahi demi menghindari terulangnya kasus kekerasan yang dialami banyak pekerja migran pada 2011 silam. Pembenahan itu mulai dari informasi lowongan pekerjaan yang masih didominasi calo hingga pelatihan keterampilan kerja oleh pemerintah pusat maupun pemda.
Menurut Menaker Ida Fauziyah, pelindungan ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia, pelindungan hukum, ekonomi dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
Hal itu tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pada hakikatnya menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Zalim
Berkaitan dengan rencana pemerintah mengirimkan pekerja migran ini pengamat masalah perempuan, anak, dan generasi dr. Arum Harjanti mengatakan sungguh sangat zalim.
“Sungguh sangat zalim ketika negara memaksa tetap akan mengirimkan TKI atau pekerja migran ke luar negeri, khususnya Arab Saudi di tengah banyaknya persoalan yang dihadapi para pekerja migran,”tuturnya kepada MNews, Senin (19-12-2022).
Ia menguraikan, persoalan yang terjadi adalah persoalan dari hulu ke hilir yang belum terselesaikan dan menjadi bahaya yang mengancam para pekerja. “Dengan demikian, pengiriman pekerja migran ibarat tindak kejahatan yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya sendiri,” kritiknya.
Apalagi, jika melihat sumbangan besar para pekerja migran, lanjut Arum, jelas sekali kezaliman negara. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat berdasarkan data pada 2021 pekerja migran Indonesia (PMI) menyumbang devisa sebesar USD9,16 miliar atau setara dengan Rp133,95 triliun.
“Minimnya perlindungan yang menjadi hak PMI makin menunjukkan besarnya kezaliman negara terhadap rakyatnya yang sudah berjasa memberikan sumbangan devisa. Yang lebih memprihatinkan, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nyatanya UU tersebut tak mampu memberikan jaminan perlindungan kepada PMI,” ucapnya lugas.
Memperbaiki Kesejahteraan
Arum menilai, para pekerja migran terpaksa mencari kerja ke luar negeri untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya, bisa karena langkanya lapangan kerja di tanah air, bisa juga karena penghasilan yang didapat tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. “Demikian sengsaranya kehidupan mereka sampai-sampai para perempuan pun ikut mengadu nasib menjadi pekerja migran,” imbuhnya.
Melihat persoalan yang menimpa para PMI termasuk para perempuan, ulasnya, sungguh sangat menyesakkan dada. “Kehidupan keluarga para PMI, yang tanpa masalah saja sudah tentu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sebuah keluarga. Delapan fungsi keluarga jelas tidak bisa terpenuhi dengan sempurna. Mereka sudah mengorbankan banyak hal demi mewujudkan hidup yang sejahtera,” bebernya.
Bahkan, sambungnya, banyak diantara mereka yang justru hancur dan rusak keluarganya karena suami atau istri menjadi PMI. Tingginya perceraian dan banyaknya anak bermasalah dalam keluarga PMI adalah harga yang harus dibayar mahal.
“Nasib keluarga PMI dengan segudang persoalan terlebih berupa kekerasan fisik dan seksual, gaji tak dibayar dan lainnya, jelas makin membuat miris dan prihatin. Sungguh situasi yang dihadapi para PMI saat ini membuat kehidupan mereka makin sulit. Alih-alih sejahtera, kemalangan justru yang diterima,” ujarnya sedih.
Tanggung Jawab Negara
Menurut Arum, negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab terkait dengan kesejahteraan rakyat. Kegagalan negara menyediakan lapangan kerja adalah buah dari penerapan sistem ekonomi yang salah, yaitu sistem ekonomi kapitalisme.
“Sistem ekonomi kapitalisme nyata-nyata tidak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat pada umumnya, terlebih yang memiliki keterbatasan atau rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan,” tegasnya.
Nyatalah, lanjutnya, penerapan sistem ekonomi kapitalisme telah membuat rakyat tidak sejahtera, bahkan keluarga juga porak poranda. “Politik ekonomi kapitalisme membuat kemiskinan melanda mayoritas rakyat atau menempatkan rakyat yang tidak berdaya tersingkir, mendapatkan penghasilan yang rendah, hidup makin susah. Di tambah kerakusan sesamanya, nasib PMI menjadi makin sulit. Dengan negara yang tidak berkomitmen kuat, regulasi tidak bergigi tidak mampu memberikan perlindungan hakiki,” ulasnya.
Arum mengatakan, ini berbeda dengan sistem Islam. “Sistem politik ekonomi Islam menjamin kesejahteraan setiap individu rakyat dipenuhi oleh negara. Negara juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi semua laki-laki yang wajib menafkahi keluarga, menjamin nafkah perempuan dan keluarganya yang tidak lagi punya kepala keluarga laki-laki,” jelasnya.
Ia menambahkan, dengan sistem kehidupam Islam lainnya, termasuk sistem kesehatan dan pendidikan Islam, setiap rakyat akan hidup sejahtera. “Para ibu dapat fokus pada tugas utamanya sebagai pendidik generasi, fungsi keluarga dapat berjalan optimal, keluarga sakinah mawadah warahmah akan terwujud nyata. Inilah buah penerapan sistem kehidupan secara kafah. Semua itu akan terwujud nyata dalam naungan Khilafah Islamiah yang menerapkan Islam kafah,” pungkasnya. [MNews/IA]
Foto sampul: Liputan6

Islam kaffah selamatkan keluarga dan perempuan dari ekploitasi.Yuk kita perjuangkan.